Fakultas Syariah & Hukum
Siyasah

1378464_1397433167159385_747457608_n

JURUSAN HUKUM KETATANEGARAAN DAN POLITIK ISLAM (HKPI) /SIYASAH

A. Pendahuluan

Seiring dengan perubahan dan perkembangan geo politik nasional yang ditandai dengan munculnya berbagai partai politik Islam, partai politik berbasiskan masa Islam dan perda-perda syari’ah berpengaruh dalam memberikan warna hukum ketatanegaraan nasional yang disemangati oleh ajaran Islam.

Secara khusus, respon terhadap perubahan tersebut munculnya pemikiran dikalangan guru besar Fakultas Syari’ah dan Hukum yang merelasikan antara realitas sosial dari aspek hukum ketatanegaraan dan politik Islam dengan  turats keilmuan Islam, berkaitan dengan konsep siyasah syar’iyyah. Konsep ini mengaksentuasikan pada aspek ketatanegaraan, didalamnya mengkaji bagaimana pengaturan kelembagaan negara, hubungan antar negara, hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar warga negara dengan negara.

Di sisi lain, konsep-konsep Islam tentang hukum ketatanegaraan tidak akan menemukan warnanya manakala tidak menjadi ruh dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, instrumen politik sangat berperan dalam mengazamkan hukum ketatanegaraan nasional yang digali dari spirit ajaran Islam. Dengan kata lain, Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam laksana  koin dengan dua permukaan (wajhan li umlah al-wahidah), yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan (multiple mutually-reinforcing sub-sistems).

Atas pemikiran di atas dan sebagai tanggung jawab dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman terutama dalam bidang Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam, maka Fakultas Syari’ah  dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mendirikan Jurusan Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (siyasah ).

  1. B. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi program studi yang unggul dan kompetitif dalam bidang hukum ketatanegaraan dan politik Islam di indonesia pada tahun 2015.

Misi :

  1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam yang berorientasi pada penguasaan keahlian dan kesesuaian dengan kebutuhan individu, lembaga, dan masyarakat pengguna.
  2. Mengembangkan budaya akademik yang mendorong keunggulan komptetif di era global.
  3. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam serta mengembangkannya untuk mengantisipasi perubahan sosial dan hukum.
  4. Merumuskan kaidah-kaidah Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam yang memiliki tingkat relevansi dengan perubahan dan perkembangan zaman.
  5. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam.

C. Tujuan:

  1. Menguasai dasar ilmiah dan keterampilan bidang keahlian hukum ketatanegaraan dan politik Islam sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara menyelesaikan masalah dalam bidang keahliannya.
  2. Mampu menerapkan keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
  3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri dan berkarya di bidang keahlian hukum ketatanegaraan dan politik Islam dalam kehidupan bersama di masyarakat.
  4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu di bidang keahlian hukum ketatanegaraan dan politik Islam.

D. Kompetensi

  1. Mampu memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar siyasah syari’yyah secara normatif dan historis, serta mengimplementasikannya  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun intemasional.
  2. Mampu menjadi tenaga terdidik pada lingkup eksekutif, Iegislatif dan kemasyarakatan.
  3. Mampu memjadi konsultan dan praktisi pada lembaga kemasyarakatan.
  4. Mampu melakukan inovasi-inovasi siyasah syar’iyyah dalam kerangka perubahan sosial.
  1. E. Beban Studi yang Harus Diselesaikan

Jumlah sks yang harus diselesaikan adalah 150 sks dengan rincian sebagai berikut:

  1. Mata Kuliah Kompetensi Dasar                        :   32 sks
  2. Mata Kuliah Kompetensi Utama                       : 104 sks
  3. Mata Kuliah Kompetensi Pendukung               :   10 sks
  4. Mata Kuliah Kompetensi Lainnya                     :     4 sks

(Rinician MKKD terdapat dalam Bab III)

  1. F. Rincian Mata Kuliah

-          Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU):

1) Ushul Fiqh: 4 sks (I dan II)

Tujuan:

Agar Mahasiswa mengetahui dan memahami Ushul Fiqh sebagai alat untuk mengistinbathkan hukum dari al-Qur’an dan al-Hadits dengan menggunakan kaidah-kaidahnya.

Topik Inti:

Pengertian, obyek, tujuan, ruang lingkup dan perbedaan dengan fiqh; Sejarah perkembangan; Sumber Hukum Islam; Metode Ijtihad; Kaidah-kaidah Ushuliyah; Ta’arudh al-Adillah dan cara penyelesaiannya; Kaidah-kaidah Fiqh; al-Ahkam, Hakim, mahkum bih dan mahkum fih.

Referensi a.l.: A.Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh; Al-Syatiby, Al-Muwafaqat; Abu Zahroh, Ushul Fiqh; Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh; Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh; Muh. Khudary Bik, Ushul Fiqh.

2) Tarikh Tasyri  : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami perkembangan pembinaan Hukum Islam mulai dari masa Nabi Muhammad saw sampai dengan perkembangan di Asia Tengaggara dan di Indonesia.

Topik Inti:

Pengertian syari’ah, fiqh, tasyri, taqnin, hukum Islam, macam dan prinsip tasyri, tujuan dan kegunaan studi tarikh tasyri, periodisasi tasyri dan kekhususannya: masa Rasul, masa sahabat besar, masa sahabat kecil, masa awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat, masa awal abad keempat sampai runtuhnya Abbasiyah, masa runtuhnya Abbasiyah sampai sekarang.

Referensi a.l.: Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Rosyda Karya, 2000; M.AIi Syais, Tarikh al-fiqh al-islamy.

3) Tafsir Ahkam Siyasah   : 4 sks (I dan II)

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami ayat-ayat tentang sumber hukum dasar/konstitusi negara (dusturiyah), hubungan internasional (dauliyah), dan ayat-ayat hukum tentang sumber kas/pembendaharaan negara/publik (maliyah)

Topik Inti:

Ayat tentang zakat/infaq: al-taubah 60,103; al-An’am 141; al-Baqarah 267-271. Ayat tentang kewajiban menegakkan hukurn Allah: al-Nisa 59,65; al-Maidah 48,49. Kewajiban menegakkan keadilan dan amanah: al-nisa 58,60.Ayat muharabah: al-Maidah 33-34; al-Hujurah 9. Ayat tentang prinsif bernegara: al-Nur 55; al-Hajj 40-41; al-Maidah 42; al-A’raf 58. Ayat kepemimpinan: al-Maidah 55; Ali Imran 78-79, 159. Ayat kewajiban pemimpin: al-Hadid 27; al-nisa 58; al-Taubah 33. Ayat musyawarah: Ali Imran 159; al-Syuia 38; al-Nisa 59. Ayat hubungan antar golongan: al-Mumthahanah 7-0; Al-Taubah 6. Ayat perang: al-Anfal 57-58, 69-70, 72.

Referensi a.l.: Muhammad Ali al-Says, Tafsir ayat al-Ahkam. Muhammad Ali al-Shabuini, Rawa’i al-Bayan fi Tafsir ayat al-ahkam.

4) Hadits Ahkam Siyasah   : 4 sks (I dan II)

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami dan menghayati secara baik dan sempuma petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam masalah siyasah.

Topik Inti:

Hadits-hadits tentang peperangan: tipu muslihat dalam peperangan, membunuh wanita dan anak-anak; Tugas kaum wanita dalam peperangan; ghanimah, salab dan al-nafl; Balasan bagi orang yang berjihad; Musyawarah, Hubungan-hubungan internasional, pengelolaan harta.

Referensi a.l.: Muhammad bin Ismail al-Shabuni, Subul al-Salam, Mesir,Musthafa al-Baby al-Halaby, 1950; al-Syaukani, Nail al-Authar.

5) Dirasah Islamiyah   : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami dengan baik metodologi studi Agama Islam, pendekatan terhadap Islam dan studi Agama, model-model penelitian Agama, kontruksi teoritis kemudian menerapkannya dalam penulisan makalah dan proposal penelitian.

Topik lnti:

Pendahuluan: Islam dan Studi Agama; Penelitian Agama; Model-model penelitian agama; Islam dan Kebudayaan; Islam sebagai agama; Seja-rah Islam; Studi kawasan; Islam dan Kebudayaan Indonesia; Islam pada masa sekarang; Aliran-aliran dalam pemi-kiran Islam dan sejarahnya; Al-Qur’an sebagai sumber agama. Islam; Sunnah sebagai sumber agama Islam; Ijtihad sebagai sumber agama Islam; Doktrin kepercayaan dalam Islam; Dimensi-dimensi Islam; Ritual dan Institusi dalam Islam; Islam dan Kemanusiaan; Islam dan Moral; Islam, Keluarga dan Masyarakat; Islam dan dunia kontemporer; Islam dan Agama lain.

Referensi a.l.: Atang Abd.Hakim dan Jaih Mubarak, Metodologi Studi Islam: Atho Muzdhar, Dimensi-Dimensi Studi Islam; Mukti AH, Metode Memahami Agama Islam; Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya; Richard C Martin (Ed), Aproaches to Islam in Religuous Studies.

6) Fiqh Ibadah          : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami tata cara beribadah dan mampu mempraktekkannya dalam kehidupan keagamaan sehari-hari.

Topik Inti:

Pengantar (pengertian, cakupan, batasan, hubungan fiqh ibadah dengan ilmu-ilmu lain), thaharah dan ruang lingkupnya, shalat, puasa, zakat, dan haji.

Referensi a.l.: Ibn Ruysd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Maqashid. Prof. T.M. Hashby ash-Shiddieqy, Kuliah Ibadah. Jakarta. Bulan Bintang. Dr. Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat. Prof. T.M. Hashby ash-Shiddieqy, Fiqh Puasa. Jakarta. Bulan Bintang. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.

7) Fiqh Muamalah    : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami tentang pengaturan kewajiban dan hak atas harta benda dan aktifitasnya menurut syari’at Islam untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah.

Topik Inti:

Pengertian, sistematika,. hubungan fiqh muamalah dengan fiqh lainnya, harta, akad, sifat-sifat akad, jual beli, khiyar, sewa menyewa (ijarah), upah-mengupah, pinjam-meminjam (‘ariyah), qiradh, rahn, syirkah, musaqah, muzara’ah, mukhabarah, mudha-rabah, hibah, shadaqah, hadiah, riba, deposito dan kredit.

Referensi a.l.: Ali al-Khafif, Al-ahkam al-Muamalah al-Syar’iyyah, Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Sunan Gunung Djati Press, Bandung.

8) Fiqh Munakahat   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami hukum keluarga dalam Islam, baik itu defmisi nikai, syart, rukun, dasar hukum dll, sehingga dapat membedakan pernikahan yang dibolehkan agama dan yang dianggap tidak sah.

Topik Inti:

Pengertian, tujuan, jenis-jenis nikah; syarat dan rukun; hikmah nikah, khitbah, akad, wali dan saksi, mahar, hak dan kewajiban suanri istri, nafkah kiswah dan tempat tinggal, nusyuz, syiqaq; thalaq: pengertian, jens dan sifatnya; fasakh, khulu, ‘iddah, ruju’, nasab, kafaah dan mahram.

Referensi a.l.: Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Beirut, Dar El Fikr; Ibn Rusdi, Bidayah al-Mujtahid; al-Syairazy, Muhadzab, Beirut, Dar al-Fikr.

9) Fiqh Mawarits    : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami sistem kewarisan Islam baik dasar hukum maupun kemampuan teknis pembagiannya.

Topik Inti:

Pengertian, asas, sumber dan hubungannya dengam hukum waris nasional, sebab hubungan kewarisan dan penghalangnya, ahli waris dan harta, dzawil fiirud dan hak-haknya, ashabah dzawil arham, kewajiban yang menyangkut harta waris, aul dan radl, ahli waris mafqud, masalah kakek bersama saudara, masalah gharawain, musyarakah, bayi dalam kandungan; wasiat.

Referensi a.l.:ali ash shabuni, Ilm al-Mawarits; Fathurrahman, ilmu Warits.

10) Fiqh Jinayah   : 2 sks

Tujuan

Agar mahasiswa dapat memahami kualifikasi jarimah (tindak pidana) dalam hukum pidana Islam, cara pembuktiannya, dan penerapan sanksinya

Topik Inti:

Pengertian; Unsur-unsur Jarimah dan pembagiannya; Sumber-sumber Hukum Pidana Islam; Azas Legalitas; Turut berbuat Jarimah; Pertanggungjawaban Pidana; Hukuman: arti, tujuan dan syarat-sayrat; Macam-macam hukuman; Gabungan hukuman; Sebab-sebab hapusnya hukuman; Teori pembuktian; Jarimah Qisas-Diyat: pengertian, macam-macamnya;   sanksi   dan   pembuktian;   Jarimah   Hudud:   arti,   macam- macamnya; saTiksi dan pembuktian; Jarimah Tazir: arti; macam-macamnya; sanksi dan pembuktiannya.

Referensi a.l.: Abdul Qadir al-Audah, Tasyri al-Jinai, Beirut, dar Al-Fikr; H.A.Djazuli, Pengantar Fiqh Jinayah, Jakarta, Rajawali; Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah-kaidah Fiqh Jinyah

11) Pengantar Fiqh Siyasah   : 2 sks

Tujuan

Agar mahasiswa dapat memahami aspek pengertian, metodologi, pembidangan, prinsip-prinsip, dan pemikiran yang berkembang dalam fiqh siyasah serta aplikasinya dalam konteks sosio-budaya yang berkembang

Topik Inti:

Pengertian, objek kajian, metode mempelajari, dan kegunaan fiqh siyasah; Hubungan fiqh siyasah dengan ilmu-ilmu lainnya; Nilai-nilai dasar fiqh siyasah syar’iyah; Siyasah syar’iyah dalam perspektif sejarah: masa Rasul dan al-Khulafa al-Rasyidun

Referensi a.l.: A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah; Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran; Yusuf Musa, Nizham al-Hukm fi al-Islam; Hasan Hanafi, Kiri Islam; Antoni Black, Ilusi Negara Islam

12) Siyasah Dusturiyah  : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep siyasah dusturiyah, implementasinya dalam sejarah Muslim dan relevansinya dengan kehidupan sekarang.

Topik Inti:

Ruang lingkup pembahasan; Imamah: hak dan kewajibannya; Rakyat: status, hak, dan kewajibannya; Bai’at; Waliyul arvdi; Perwakilan dan ahl al-hall wa al-’aqd; Wuzaroh; Struktur Umum dari Negara.

Referensi a.l.: A. Djazuli, Fiqh Siyasah: lmplementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah; Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Sejarah, Ajaran dan Pemikiran; Yusuf Musa, Nizham al-Hukm fi al-Islam, Muhammad Mubarak, Nizham al-hlam: al-Hukm wa al-Dawlat; al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah; Ija Suntana, Model-Model Kekuasaan Legislatif; Nurrohman, Syari’at Islam, konstitusi dan Hak Asasi Manusia.

13) Siyasah Dauliyah  : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep siyasah dauliyah, implementasinya dalam sejarah Muslim dan relevansinya dengan kehidupan sekarang

Topik Inti:

Ruang lingkup pembahasan; Sejarah siyasah dauliyah: pra-Islam dan sesudah Islam; Dasar-dasar siyasah dauliyah; Hubungan-hubungan internasional di waktu damai dan perang; Netralitas; Penghentian peperangan; dinamika pemikiran politik Islam tentang kenegaraan dan kedaulatan negara

Referensi a.l.: A. Djazuli, Fiqh Siyasah: lmplemenlasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari ‘ah; Yusuf Musa, Nizham al-Hukm fi al-Islam, Muhammad Mubarak, Nizham al-lslam: al-Hukm wa al-Dawlat; al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah. Muhammad Abu Zahrah, Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam.

14) Siyasah Maliyah  : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep siyasah maliyah, implementasinya dalam sejarah Muslim dan relevansinya dengan kehidupan sekarang

Topik Inti:

Prinsip-prinsip pengelolaan harta; Dasar-dasar keadilan sosial; konsep kesejahteraan; konsep kepemilikan; Batas-batas intervensi negara; zakat; al-Kharaj; Jizyah; Ghanimah; Bea Cukai

Referensi a.l.: A. Djazuli, Fiqh Siyasah: lmplementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah; Yusuf Musa, Nizham al-Hukm fi al-Islam, Muhammad Mubarak, Nizham al-Islam: al-Iqtishad; al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah; Widyawati (penerjemah):  Menimbang Ekonomi Islam; Muhammad  Baqir Shadar: Iqishaduna; Ija Suntana: Politik Ekonomi Islam.

15) Perbandingan Fiqh Siyasah  : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu memahami dan membandingkan beberapa konsep siyasah baik yang berkembang di kalangan Sunni maupun Syi’i, serta perkembangannya di sejumlah negara Muslim sampai dengan periode modern.

Topik Inti:

Konsep khilafah pada madzhab Sunni dan imamah pada madzhab Syfah; Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pemimpin pada madzhab Sunni dan Syi’ah; Aliran siyasah pasca khalifah: Ali Abd Raziq, al-Maududi, Muhammad Natsir Ziaul Haq, Sayyid Quthub dan Hasan Al-Banna; Arabisme, Nasionalisme, Pan-Islamisme: Jamalludin al-Afghani, Aflaq,  al-Azam,  ai-Faruqi,  dll;  Perbandingan  antara teori  kenegaraan Barat dan negara-negara Islam: teori madzhab Wina, Siyasah dan negara Pancasila; perbandingan klasik, pertengahan dan modern.

Referensi a.l.: Al-Mawardi: Al-Ahkam al-Sulthoniyah; Diya al-Din al-Rais, al-Nazhariyat al-Siyasiyat al-lslamiyat.

16) Kaidah Fiqih Siyasah      : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu menerapkan kaidah-kaidah  siyasah dalam pembuatan kebijakan publik

Topik Inti:

Posisi imam yang integralistik: “manzilat al-imam min al-rajyyat bi manzilat al-wali min al-yatim”; Maslahat adalah dasar pemerintahan: “al-tasharruf *ala al-ra”iyyat manuth bi al-maslahat”; Perintah penguasa sejalan dengan syara’: “amr al-imam innama yunfadzu idza wafaqa al-syar”; Pembagian kekuasaan dan wilayah kerja: “al-wilayat al-khashah aqwa min al-wilayat al-^ammah”; mendahulukan kepentingan orang lain: ” al-muta ‘addi afdlal min al-qashir”.

Referensi a.l.: Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadzair; Muhammad Ahmad al-Zarqa, al-Qawaid al-Fiqhiyah; Asmuni- Rahman, Kaidah Fiqh Islam; A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh; Ali Haidar, Syarhu Majallat Ahkam Adliyah

17) Masail Fiqih Siyasah   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu memahami kasus-kasus politik kontemporer hubungannya dengan fiqh siyasah

Topik Inti:

Islam dan demokrasi; Islam dan HAM; Islam dan Perlindungan Anak; Islam dan Terorisme; Islam dan Gender; Perda-perda syari’ah;

Reterensi a.l: Juhaya S Praja, Terorisme …. ; Nurrohman; Syari’at Islam, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia

18) Pemikiran Ketatanegaraan Islam : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu menganalisis perkembangan pemikiran ketatanegaraan dalam Islam

Topik Inti:

Pengantar ke ilmu tata negara; ketatanegaraan dalam Islam; ketatanegaraan dalam piagam Medinah; ketatanegaraan dalam pemikiran al-Farabi, al-Baqillani, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, M. Rayid Ridha, Ali Abdul Raziq, Husain Haikal, al-Mawdudi, Muhammad Assad, Imam Khameni, dan Fazlur Rahman.

Referensi a.l: Katznelson-Milner, Political Science; Din Syamsudin, Islam dan Negara; Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Sukarja, Piagam Madinah; Ismatullah, Gagasan Negara Modern dalam Piagam Madinah; al-Farabi, al-Madinah al-Fadhilah; dll

19) Pengantar Ilmu Hukum: 2 sks

Tujuan:

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami kajian dalam Ilmu Hukum, Tujuan Hukum, Sumber-sumber Hukum, metode penfasiran hukum, dan klasifikasi hukum.

Topik Inti:

Pengantar (pengertian, tujuan, kedudukan, fungsi, sejarah hukum); Peristilahan dalam ilmu hukum (subyek, lembaga dan obyek); Asas hukum; Hubungan hukum dengan hak; Sumber hukum; Sumber tertib hukum dan bentuk peraturan perundang-undangan; Kodifikasi, aliran, perbandingan, isi, sifat, bentuk, ruang lingkup hukum; Tata hukum di Indonesia; Sistem hukum; Teori hukum; Bidang studi hukum; Sejarah, politik, filsafat dan psikologi hukum; penegakkan hukum; Faktor-faktor penegakkan hukum; Keputusan hakim, keselarasan hukum dan masya-rakat, pelaksanaan hukum.

Referensi a.l.: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986; Abdoel Jamal, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1984.

20) Hukum Pidana   : 2 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami hukum pidana Indonesia dan perkembangannya.

Topik Inti:

Arti dan Ruang Lingkup Hukum Pidana; Sumber-sumber Hukum Pidana di Indonesia; Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu dan tempat; Tentang Tindak Pidana; Tentang Penggolongan Tindak Pidana; Ajaran kausalitas dan Sifat Melawan Hukum; Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana; Percobaan Tindak Pidana; Pidana dan Pemidanaan; Dasar-dasar Penghapus Pidana; Dasar-dasar Peringan dan Pemberat Pidana; Gabungan Tindak Pidana; Penyertaan; Gugurnya Hak Jaksa untuk Menuntut dan Gugurnya Kewajiban Terpidana untuk Menjalankan Pidana.

Referensi a.l.: Moeljatno, Hukum Pidana; Satochid Kartanegara, Hukum Pidana; Ruslan Saleh: Hukum Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana; Soedarto, Hukum dan Hakim Pidana.

21) Hukum Perdata   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu untuk menjelaskan latar belakang, ruang lingkup Hukum Perdata sejak tahun 1848 mengetahui mana yang masih berlaku sampai sekarang dan mana yang sudah tidak berlaku lagi, sistematika dari pada K.U.H perdata Indonesia dan diberlakukan bagi golongan penduduk mana K.U.H Perdata Indonesia itu.

Topik Inti:

Tinjauan Umum Hukum Perdata yang meliputi (1) Pengantar; (2) Hukum Perorangan; (3) Hukum Keluarga; (4) Hukum Benda; (5) Hukum Waris; (6) Hukum Perikatan.

Referensi a.l.: Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I, Rajawali Press, Jakarta. 1996. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992. R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Pramita, Jakarta.1992. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

22) Hukum Acara Pidana   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan hukum acara baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun menurut perundang-undangan lain seperti Tindak Pidana Ekonomi, Pemberantasan Kegiatan Subversi, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Topik Inti:

Materinya meliputi memahami bagaimana Hukum materil dapat dilaksanakan; Hukum Acara Pidana sebagai hukum publik menghendaki penyelesaian perkaranya dilakukan oleh negara; hukum acara pidana mengatur bagaimana tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang serta eksekusi dan pengawasan atas pelaksanaan putusan; asas-asas praperadilan; menganlisis dan memecahkan masalah perkara pidana.

Referensi a.l.: Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidan Di Indonesia; Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana.

23) Hukum Acara Perdata   : 2 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu untuk menjelaskan bagaimana harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan dengan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Topik Inti:

Pengantar; Pengertian, Sifat dan Sumber  Hukum Acara Perdata; Surat Kuasa Dalam Acara Perdata; Gugatan Permohonan; Gugatan Kontentiosa; Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action; Tata Cara Pemanggilan dan Proses Mendahuluinya; Pihak Dalam Gugatan Perdata; Kekuasaan Mengadili; Proses Acara Verstek; Akta Perdamaian dan Mediasi; Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara; Penyitaan; Pembuktian; Putusan Hakim; Upaya Hukum; Eksekusi; Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Referensi a.l.: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia; Wiryono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia; Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik.

24) Hukum Islam di Indonesia    : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami, mengerti dan menganalisa berbagai hal mengenai subtansi hukum Islam, problem mendasar dari hukum Islam, dan posisi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dan dilihat dari aspek perundang undangan di Indonesia.

Topik Inti:

Pengertian hukum Islam, syariah dan fiqh, sumber hukum islam, ruang lingkup; falsafah dan tujuan hukum Islam; asas dan prinsip penerapan serta keterkaitan antara hukum Islam dengan ilmu-ilmu yang lain; Sejarah pertumbuhan hukum Islam; Sejarah dan kedudukan hukum Islam di Indonesia; sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan memuat mengenai keberadaan hukum Islam; Penerapan hukum Islam di Indonesia: Fenomena Perda Syariat dan masalah-masalah lain;

Referensi a.l: Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al Haditsah : Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada; M.Ali Hasan Raja, Masail Fiqihiyah: Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan, Grafindo Parsada; M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993); Wahbah Az-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam- Studi Banding Dengan Hukum Positif, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997; Wael B Hallag, Sejarah Teori Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000;.A. Djazuli & Dr. I. Nurol Aen, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2002; Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.

25) Peradilan Islam di Indonesia  : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dan memahami eksistensi peradilan Islam di Indonesia, dan memiliki apresiasi terhadap peradilan Islam dalam entitas kehidupan muslim.

Topik Inti:

Konsep perkembangan peradilan Islam; Metode pengkajian peradilan Islam di Indonesia; Islam dan Politik di Indonesia; Peradilan Islam pada masa kesultanan Islam; Peradilan Islam pada masa penjajahan Belanda; Peradilan Islam pada masa penjajahan Jepang; Peradilan Islam pada awal kemerdekaan; Peradilan Islam pada masa orde baru; Peradilan Islam pada era Reformasi; Prospek Peradilan Islam di Indonesia.

Referensi a.l.: Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Bandung: Rosdakarya; Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada; Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia: A Study in the Political Bases oj Legal Institutions, University of California, Los Angles; R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Jakarta: Pradnya Paramita; Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia. Jenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi

26) Hukum Acara Peradilan Agama  : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami sekaligus dapat mempraktekan berperkasra di Pengadilan Agama mulai dari pengajuan perkara sampai pada putusannya.

Topik Inti:

Pengertian, sumber dan hubungan dengan hukum .acara perdata; Wewenang Pengadilan Agama; Landasan, Wewenang dan Kekuasaan PA; Susunan dan Tugas Pengadilan Agama; Tata cara Penerimaan Perkara; Gugatan dan Permohonan; Persidangan; Pembuktian dan Putusan; Upaya Hukum Terhadap Putusan; Pelaksaan Putusan Hakim

Referensi a.l.: Umar Mansyur Syah, SH. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek. A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Roichan, A Rsdyif, hukum acara peradilan agama.

27) Filsafat Hukum Islam : 3 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami landasan filosofis Hukum Islalm baik yang berkaitan dengan aspek ubudiyah maupun aspek muamalah, siyasah, jinayah

Topik Inti:

Pengertian Filsafat, Hikmah, Syari’ah, Tasyri’, Fiqh, Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam; Objek Filsafat Hukum Islam , ruang lingkup dan manfaat studi.; Sumber dan Metode Hukum Islam; Prinsip-prinsip Hukum Islam; Tujuan Hukum Islam; Manusia, Pengetahuan dan Hukum Islam; Eksistensi dan Keesaan Allah (Wajib al-Wujud); Filsafat Kenabian dan Kerasulan; Filsafat Siyasah; Azas-azas Muamalat; Azas-azas Jinayat; Azas-azas Munakahat; Azasa-azas Kewarisan.

Referensi a.l.: Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri’wa Falsafatuh, Dar al-Fikr. Fathi Ridwan, Falsafat al-Tasyri’ al-lslamy. Al-Ghazali, al-Mushtasyfa’ min ilma al-Ushul. Harun Nasution, Filsfat Agama, Bulan Bintang, Jakarta. Hasbi Ash-Shidiiqie, Falsafat Hukum Islam. Juahya S. Praja, Filsafat Hukum Islam

28) Filsafat Politik Islam   : 3 sks

Tujuan:

Mahasiswa mampu memahami esensi dan landasan nilai-nilai dari perkembangan ilmu-ilmu politik Islam.

Topik Inti:

Pengertian politik Islam, teori politik, serta pendekatan studi ilmu politik, perkembangan filsafat politik Barat dan Islam zaman klasik, perkembanagn politik Barat dan Islam zaman pertengahan, perkembangan filsafat politik Barat dan Islam zaman renaisans dan zaman modern,  perkembangan filsafat politik Islam kontemporer, konsepsi, hakikat wujud kekuasan politik dalam Islam, manusia, kodrat dan kedudukan politiknya, Khalifah, pembangun dan abdi Tuhan, prinsip-prinsip kekuasan politik dalam Islam, Amanat, kebijaksanaan, hukum, keadilan dan ketaatan, cita-cita pilitik hukum dan konstitusi dalam Islam, integrasi politik Umat Islam dan kaidah-kaidahnya, Negara, prinsip-prinsip dan konstitusionalnya.

Referensi a.l.: Muhammad Azhari, Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat. Jakarta. RajaGrafingo Persada. Abdul Mu’I Salaim. Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an. Jakarta. RajaGrafingo Persada. Abu A’la al-Maududi, Hukum dan konstitusi Sistem Politik Islam. Bandung. Mizan. Shalahudin Sanusi, Integrasi Ummat Islam. Salim al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam.

29) Pengantar Ilmu Politik   : 2 sks

Tujuan:

Mahasiswa memahami dasar-dasar ilmu politik.

Topik Inti:

Istilah politik, Ilmu politik: pengertian, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan mempelajarinya; Konsep-konsep, teori-teori, dan pendekatan Studi Ilmu Politik; Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Administrasi Negara, Kebijakan Publlik, Sosiologi, Ekonomi. Komunikasi, Psikologi Sosial, Geografi, Ilmu Hukum, dan Siayasah al-Syar’iyyah; Negara: pengertian, hakikat, toeri, asal-usul, tujuan dan fungsi, unsur-unsur formal dan materialnya; Pembagian kekuasaan Negara; Demokrasi; Undang-undang Dasar dan Konvensi; Hak Asasi Manusia; Partai Politik; Pemilihan Umum; Badan-badan Negara: Legislatif. Eksekutif Yudikatif, Visi dan Misi serta macam-macamnya; Fungsi Chek and Balance dan Demokratisasi Lembaga-lembaga Negara; Status Quo, Krisis, Dinamika Politik dan Integrasi Bangsa; Politik Islam Al-ternatif dan Islamisasi Politik; Perilaku, Budaya dan Ekologi Politik: Pendidikan dan Etika Politik.

Referensi a.l.: Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politk, Jakarta, Gramedia; Moch. Tholhah Mansour: Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta.

30) Teori-teori Politik

Tujuan:

Mahasiswa memahami teori-teori politik dan mampu menganalisa fenomena politik dengan teori-teori politik.

Topik Inti:

Teori Fungsional Struktural; Teori Behaviorialisme; Teori Institusionalisme; Teori Perwakilan Poilitik; Teori Depensi; Teori Sistem; Teori Elit; Teori Revolusi; Teori Konflik; Teori Kekuasaan; Teori Kelompok-kelompok Strategis; Teori Soisal Kapital; Teori-teori Demokrasi; Teori Perbandingan Politik; Teori Pembangunan Politik.

Referensi a.l.: Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik;  David E. Apter, Pengantar Analisa Politik; Fred Greesntein dan Nelson Polsby (ed.), Handbook of Political Science.

31) Ilmu Negara  : 2 sks

Tujuan:

Supaya mahasiswa dapat memahami pembentukan suatu negara, fungsi dan tujuan Negara serta institusi-institusi yang ada dalam suatu negara beserta landasan filosofisnya.

Topik Inti:

Pengertian Ilmu Negara, dan ruang lingkup ilmu negara; Negara, Unsur-unsur Negara, Sifat-safat Negara; Proses Pembentukan Bangsa-Negara, Bentuk Negara, Tujuan dan Fungsi Negara; Sejarah/Asal-usul Negara serta landasan filosofisnya; Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar); Ideologi Negara; Teori Kedaulatan Negara; Macam-Macam Sistem Pemerintahan; Teori Pembagian Kekuasaan Negara; Lembaga-lembaga Negara; model dan fungsinya; Konvensi Internasional tentang Berdirinya Negara dan batasan Wilayah Negara; Proses Pembentukan Negara Indonesia

Referensi a.l.: Deddy Ismatullah dan Asep Syahid, Ilmu Negara Mutakhir, Pustaka Attadbir, Bandung, 2005; Robert M. Maclver, The Modern State, Oxford University Press, London; 1955; Harold J. Laski, The State in Theory and Practice, The Viking Press, New York; 1947; Ismail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara; Sjachran Basah, Ilmu Negara, Jakarta; 1980; Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakartas; 1972; S. Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta; 1983; Suhino, Ilmu Negara. Solli Lubis, Ilmu Negara.

32) Kebijakan Publik  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami makna kebijakan publik dan konsep-konsep terkait sehingga diharapkan akan mampu mengkritisi tindakan-tindakan pemerintah dalam mewujudkan good governance.

Topik Inti:

Pengertian, Kegunaan dan Ruang lingkup Studi Kebijakan Publik; Hubungan dan Posisi Kebijakan Publik dalam Administrasi Negara dan Politik Pemerintahan; Teori-teori dan Model-model Kebijakan Publik; Proses Kebijakan Publik; Hukum dan Kebijakan Publik; Kriteria dan Akuntabilitas dan Akseptibilitas Kebijakan Publik; Peranan Kebijakan Publik dalam Birokrasi, Kepemimpinan dan Kekuasaan; Analisis Faktor dan Strategi Kebijakan Publik, Pendekatan sistem dan SWOT; Implemantasi dan Evaluasi Kebijakan Publik; Visi, Misi dan Aktualisasi Nilai-nilai dan Siyasat al-Syar’iyyah dalam Kebijakan Publik; Kebijakan Publik dalam Proses Pembangunan Nasional; Kebijakan Publik dalam Proses Pembangunan Regional / Wilayah; Kebijakan Publik dan Pembangunan Sumberdaya Masyarakat Madani; Konflik, Akomodasi dan Integrasi; Perspektif dan Alternatif Kebijakan Publik; Latihan Perencanaan, Perumusan, Penerapan dan Evaluasi Kebijakan Publik; Praktikum untuk Bidang Studi Kebijakan Publik pada bagian Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.

Referensi a.l.: Charles O Jones, Pengantar Kebijakan Publik. Sondang P Siagian, Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi, Gunung Agung, Jakarta, 1986; William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Publik; Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara; Solihin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara; Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik.

33) Sosiologi Politik : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalis masalah-masalah politik seperti gerakan sosial, demokrasi, konflik dan civil society dari sudut pandang sosiologi. Melalui penguasaan konsep struktur politik, sosialisasi, partisipasi, rekrutmen dan komunikasi politik.

Topik Inti:

Pengatar umum kuliah mata kuliah sosiologi politik, definisi sosiologi politik dari berbagai referensi, perkembangan dan pemikir sosiologi politik, perkembangan sosiologi politik dan teori-teorinya, teori pertukaran, hubungan sosiologi politik dengan ilmu lain, konsep-konsep sosiologi ilmu politik, demokrasi dalam prakteknya, kelebihan dan kelemahan demokrasi, masyarakat dan negara, komunikasi politik, partai dan konflik politik, pengetahuan dasar mengenai teknik penelitian ilmu sosial yang sering dipakai dalam kajian sosiologi, pertisipasi dan rekruitmen politik, budaya dan konflik politik.

Referensi a.l.: Soejono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Press. Michael Rush dan Philip Althof, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta. Rajawali Press. Budi Suryadi, Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep. Yogyakarta. IRCiSoD. Dawam Raharjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas dan Perubahan Sosial. Stephani Lawson, Same Conceptual and Enpirical Issues in the Study of Regim Change. Cancera. Departemen of Political and Soscial Change. Severin & Tankard, Teori Komunikasi-edisi 5. Jakarta. Prenada Media. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, Budaya Politik, tingkah laku, Politik dan Demokrasi di lima Negara. Jakarta. Bina Aksara. Munawir Sjadzali, Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta. UI Press.

34) Etika Politik Islam   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami konsepsi etika dalam politik Islam sehingga dengannya akan mampu mempraktekkan dalam memahami fenomena politik kontemporer dengan mengedepankan dan mengimplemen­tasikan nilai-nilai politik Islam dalam kehidupan berbansa dan bernegara

Topik Inti:

Ekspektasi, fenomena global umat Islam abad 21, problem, tantangan dan agenda masa depan, integrasi ilmu, politik, agama dan akhlak, makna etika politik, moral politik, etika politik Islam, kegunaan, dan ruang lingkup studi, teoti-teori etika politik Barat (Pragmatisme, hedonisme, utilitarianisme, sosialisme, fositivisme, liberalisme, humanisme, egalitarianisme, feminisme), moral politik dan prinsip-prinsip kekuasaan politik, moral politik;sendi-sendi dan jiwanya, kode etik politik dan disiplin moral; umum pekerjaan, penegakkan keadilan politik, sosial dan budaya, etika amar ma’ruf dan nahyi munkar dan penegakkan syari’at Islam; karakteristik, pleksibilitas, aplikasi, syarat, model gerakan dan tahapan-tahapannya, etika kepala negara; penegasan, legalitas, ketaatan, demokrasi dan konstitusi, tugas moral dan pembebasannya, etika Kebijakan poblik proses dan implementasinya, etika pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, etika kebebasan; berpikir politik dan nurani, kode etik hubungan internasional; moral kerjasama, moral perang dan damai, etika integrasi umat Islam (Hifdz al-Ummat); idealisme strategi, teknik, taktik dan implementasi.

Referensi a.l.: Abdul Mun’im Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an. Bakr Musa, Hurriyatul Insan fi al-Islam. Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Pembangunan Masyarakat Madani. Imam al-Mawardi, Al-Ahkam al-Shulthaniyah. Imam al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din. Yusuf al-Qardhawi, Ummatuna bain al-Qornain. Mesir. Dar al-Syuruq. Yusuf al-Qardhawi, Al-Siyasah al-Syar’iyyah. Kahiroh. Wahbah. Yusuf al-Qardhawi, Min Fiqh al-Bawlah fi al-Islam. Mesir. Dar al-Syuruq. Yusuf al-Qardhawi, Anatomi Masyarakat Islam. Yusuf al-Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam. Salim Ali Bahnasawy, Al-Syari’ah al-Muftara ‘alaiha. Shalahuddin Sanusi, Integrasi Ummat Islam. Shalih bin Ghanim al-Sadlan, Wujub al-Tathbiq al-Syari’ah al-Islamiyah fi Kulli ‘Ashr. Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syari’ah. Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Negara Bermoral menurut Iman al-Ghazali.

35) Komunikasi Politik

Tujuan:

Mahasiswa mampu memahami komunikasi politik dan mampu menganalisa fenomena politik.

Topik Inti:

Pengertian, Objek, dan Ruang Lingkup Komunikasi Politik; Hubungan Komunikasi dengan Politik serta Kegunaannya dalam Politik; Membangun Komunikasi Politik yang Efisien dan Efektif; Dimensi-dimensi Komunikasi Politik; Macam-macam Komunikasi Politik; Kampanye; Opini Publik; Media Komunikasi Politik; Komunikasi Massa dan Personal; Teknik Lobying dan Kegunaannya dalam Politik; Political Marketing.

36) Hukum Hak Asasi Manusia  : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami gagasan, konsep, dan perkembangan penegakan HAM baik Internasional maupun Nasional

Topik Inti:

Istilah, Pengertian dan Pendapat Para Ahli tentang Konsep  HAM, Perkembangan  Pemikiran  HAM baik Internasional maupun Nasional; Teori  dan  Prinsip  HAM; Instrumen Ham Internasiona: Instrumen Utama, Mekanisme Internasional Pemantauan HAM, Deklarasi Dan Program Aksi Wina Tahun 1993; Pengaturan HAM di Indonesia; Mekanisme Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia: Mekanisme Perlindungan dan Penegakan HAM, Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM, Pengadilan HAM dan Organisasi Masyarakat Sipil

Referensi a.l.: Maurice Cranston, Human Rights Today. R. Salio, Masalah Panahanan  dan Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Jakarta.   Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradnja Paramita, Jakarta, 1960. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Gramedia, Jakarta.

37) Hukum Internasional  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu memahami keseluruhan asas hukum dan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan, hubungan-hubungan yang bukan bersifat perdata antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum bukan negara, subyek hukum bukan negara yang satu dengan yang lain. Sehingga pada akhir perkuliahaan ini mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan masalah-masalah pokok Hukum Internasional.

Topik Inti:

Pengantar: (Sejarah perkembngan Hukum Internasional), Pengertian, Istilah Hukum Internasional (HI), Persamaan dan perbedaan istilah HI dengan Hk. Bangsa-bangsa,Hukum Antar Bangsa, dan Antar Negara, HI Publik dan HI Perdata, Hubungan HI dengan Hk. Nasional, Sumber HI, Subjek HI, dan Kekuatan HI; Sumber-Sumber Hukum Internasional: Pengertian sumber hukum Internasional, Macam-macam sumber hukum Internasional; Subyek Hukum Internasional: Negara sebagai Subyek Utama Hukum Internasional, Subyek Hukum Internasional Lainnya; Persoalan Pengakuan Dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya suatu Negara, Pengakuan Negara, Bentuk-bentuk Pengakuan Negara, Pengakuan Pemerintahan, Pengakuan terhadap Pemberontak, Pengakuan Terhadap Gerakan-Gerakan Pembebasan Nasional; Kedaulatan Dan Yurisdiksi: Kedaulatan Teritorial Negara, Yurisdiksi Negara; Pertangungjawaban Negara: Hakekat Pertangungjawaban Negara, Sifat dan Jenis-jenis Tangung Jawab Negara, Pertanggungjawaban Negara  Atas Pelangaran Traktat, Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Internasional yang tak terkait dengan Kewajiban Kontraktual, Klaim-klaim; Suksesi Negara Dan Pemerintahan; Penyelesaian Sengketa Internasional: Prinsip-prinsip Umum, Penyelesaian Secara Politik (Non Yuridiksional), Penyelesaian Secara Hukum; Hukum Internasional Tentang Ham: Kedudukan individu dalam HI, Klasifikasi hak-hak yang dilindungi secara Internasional, Perlindungan HAM dalam Kerangka Universal, Perlindungan HAM dalam Kerangka Regional, Perlindungan Nasional HAM

Referensi a.l.: Brownlie, 1979. Principle Of Public Law, Third Edition. Oxford. University Press. Istanto,  1994, Hukum Internasional. Universitas Admajaya. Yogyakarta.  Kusumaadmadja, 1991.  Pengantar Hukum Internasional. Cetakan keempat. Buku I . Boer Mauna, 2000. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Penerbit Alumni. Bandung. Openheim, 1974, The International Law, Volume I. Logman. London. Starke, 1989. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Terjemahan. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

38) Etika Profesi Hukum

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami etika dapal profesi dalam bidang Hukum baik sebagai Hakim. Pengacara maupun menjadi jaksa.

Topik Inti:

Pengertian etika, moral profesi dan profesional.isme; Landasan Agama, budaya dan filsafat nilai sebagai landasan etika, ruanglingkup etika profesi hukum; Hubungan etika dan profesi hukum, etika hukum; Norma-norma bagi penegak hukum: hakim , jaksa, advokat, pengacara, penasehat hukum, dan notaries; Keadilan dan hak asasi.

Referensi a.l.: E Sumaryono, etiks profedi hukum, yogyakarta, Kanisius, 1995, Suhrawardi K. Lubis, etika profesi hukum, Jakarta, sinar grafika, 1994.

39) Metode Penelitian   : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami dasar-dasar cara kerja ilmiah, sebagai salah satu ciri penguasaan bidang keahlian.

Topik Inti:

Beberapa aspek tentang falsafah ilmu: landasan ontologi, epistemologi, dan antologi; jenis-jenis pengetahuan; sumber pengetahuan; pengujian kebenaran pengetahuan ilmiah; struktur dan perangkat ilmu; hubungan antara ilmu dengan etika. Metode ilmiah dan metode penelitian: manusia dan pengetahuan ilmiah; daya berfikir dan cara berfikir; logika dan cara berfikir ilmiah; penggunaan metode ilmiah dalam metode penelitian; penggunaan matematika  dan  statistika  dalam  penelitian; jenis-jenis penelitian (ilmiah, akademis, kebijakan, institusional, aksi). Unsur informasi dan unsur metodologi dalam penelitian: makna konsep, konstruk, variable, teon. postulat, aksioma, dan hukum; fungsi teori dalam penelitian; prosedur pembentukan teori (theory generating); prosedur pengujian teon (theory testing). Metode-metode penelitian: hubungan antara meiode penelitian dengan fokus penelitian; karakteristik dan tahapan metode ekspenmen, metode sejarah, metode survai, metode studi kasus, metode analisis isi, dan metode gounded research; aplikasi metode penelitian bagi pengembangan ilmu. Penelitian kualitatif: paradigma penelitian kualitatif, metode-metode penelitian kualitatif; pendekatan etic dan emic dalam penelitian kualitatif; penentuan fokus penelitian; rancangan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif: paradigma penelitian kuantitatif; asas-asas pengukuran; teknik pengambilan contoh (sampling technique); teknik pengumpulan data; model-model pengujian (tes statistik); rancangan penelitian kuantitatif Penelitian antardisiplin dan multidisiplin: paradigma penelitian antardisiplin dan multidisiplin; penelitian antardisiplin dan multidisiplin bagi pengembangan ilmu; penelitian antardisiplin dan multidisiplin bagi pengembangan masyarakat.

Referensi a.l.: Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial; Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer; Julia Brannen, Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Koentjaraningrat (Ed), Metode-Metode Penelitian Kemasyarakatan; lexy Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif; Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif; Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar.

40) Metode Penelitian Siyasah   : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dalam bidang siyasah.

Topik Inti:

Konsep Dasar Penelitian Siyasah: Pengertian Penelitian Jinayah Siyasah, Jenis-jenis Penelitian Ilmu Sosial, Ruang Lingkup Penelitian Siyasah; Dasar Penelitian Siyasah, minimal meliputi: Penetapan Judul Penelitian Siyasah, Penentuan Masalah Penelitian Siyasah, Penen-tuan Tujuan dan Kegimaan Penelitian Siyasah; Penetapan Kerangka Pemikiran Penelitian Siyasah, dan Penetapan Hipotesis; Populasi dan Sample Penelitian Siyasah; Metodologi Penelitian Siyasah: Metode Penelitian, Variable Penellitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data; Penyususnan Laporan Penelitian Siyasah.

Referensi a.l.: Koentjaraningrat, (ed), Metode-Metode Penelitian Masyarakat; Nung Muhadjir: Metode Penelitian Kualitatif; Suharsismi Ariktinto: Manajemen Penelitian; Hadari Nawawi: Metode Penelitian Bidang Sosial; Muhamad Masduki: Petunjuk Praktis Membuat Skripsi; Wahyu, Bimbingan Penulisan Skripsi; Lexi Mafeong, Metode Penelitian Kualitatif; Soeratno dkk, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis; Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi; Cik Hasan Bisri, Tuntiman Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi.

41) Praktek Profesi : 2 sks

Pedoman pelaksanaan diatur tersendiri.

42) Kuliah Kerja Nyata  : 2 sks

43) Komperhensif   : 2 sks

44) Munaqasah/Skripsi : 4 sks

-          Mata Kuliah Kompetensi Pendukung (MKKP)

1) Dasar-Dasar  Manajemen    : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami berbagai konsep dan praktik manajemen dalam kontek dunia yang kompleks, dinamik dan global.

Topik Inti:

Ruang Lingkup Dasar-dasar Manajemen, Obyek Kajian, dan kegunaannya; Pengertian Administrasi, obyek administrasi, dan Unsur-unsur administrasi; Pengertian Manajemen, prinsip-prinsip manajemen, Tingkatan manajemen dan macam-macam Manajemen; Mismanajemen, birokratisme, efisiensi dan efektifitas; Wewenang (authority): pengertian, macam-macam, dan tanggung jawab; Fungsi-fiingsi Manajemen: planning, organizing, actuating, dan controling; Planning dan sifat-sifatnya; Organisasi: pengertian, dasar dan unsur organisasi, bentuk dan asas-asas organisasi;   Kepemimpinan: fungsi pemimpin, tipe-tipe pemimpin, teori-teori kepemimpinan, dan tugas pemimpin; Pengendalian: pengertian, tujuan dan obyek pengendalian.

Referensi a.l.: Dasar-dasar Manajemen, karangan Drs. Soekarno K. Penerbit Miswar Jakarta. Dasar-dasar Management, karangan Drs. M. Manullang. Fa Maruli, Medan. Management Suatu Pengantar, Drs. Penglaykim dan Hazil, PT. Pembangunan Jakarta. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Drs. Soewarno Handayaningrat. Gunung Agung, Jakarta. Eugene Benge, pokok-pokok manajemen, Joseph Massie, dasar-dasar manajemen.

2) Lembaga-Lembaga Internasional   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional

Topik Inti:

Pengertian dan macam-macam lembaga Internasional; Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Peran Indonesia: Sejarah Berdirinya PBB, Badan-Badan Kelengkapan PBB, Perkembangan Hubungan PBB dan Indonesia; Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Peran Indonesia: Latar Belakang Konferensi Asia Afrika (KAA), Arti Penting KAA; Perkembangan Gerakan Nonblok (GNB) dan Peran Indonesia: Latar Belakang Berdirinya GNB, Sejarah Berdirinya Gerakan Nonblok, KTT Gerakan Nonblok; Perkembangan GNB dan Peran Indonesia; Perkembangan ASEAN dan Peran Indonesia: Latar Belakang Berdirinya ASEAN, Sejarah Berdirinya ASEAN, Struktur Organisasi ASEAN, Bentuk Kerja Sama dalam ASEAN, Peran Indonesia dalam ASEAN; Perkembangan OKI dan Peran Indonesia: Latar Belakang Berdirinya OKI, Sejarah Berdirinya OKI, KTT OKI, Perkembangan OKI dan Peran Indonesia

Referensi a.l: Le Roy A. Bannet, International Organizations: Principle and Issues; Clive Archer, International Organizations; James N. Rosennau, International Politics and Foreign Policy: A Reader in research and Theory; Paul R. Krugmen dan Obsfeld Maurice, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan

3) Ilmu Perundang-undangan  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengerti dan memahami teori-teori dasar tentang ilmu perundang-undangan, metode, teknis dan proses perundang-undangan serta mampu dan terampil dalam merancang perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mata kuliah ini dibagi dalam dua kategori, yaitu materi yang berisi dasar pengetahuan ilmu perundang-undangan, dan materi yang berisi metode, teknis dan proses perundang-undangan.

Topik Inti:

Pengantar: Istilah, Batasan dan Fungsi Ilmu Perundang-undangan, fungsi serta hubunganya dengan ilmu lainnya; Norma dan Sistem Hukum; Hukum Tertulis dan Jenis-jenisnya; Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan menurut Peraturan Perundang-undangan; Asas-asas Umum Pemerintahan dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Fungsi dan Jenis Peraturan Perundang-undangan; Materi Muatan Peraturan perundang-undangan & Eksistensi Peraturan Perundang-undangan; Program Legislasi (Proleg) dan Naskah Akademis; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Daya Ikat, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Bagian Luar dan Bagian Esensial Peraturan Perundang-undangan; Perubahan dan Penjelasan Peraturan Perundang-undangan; Mekanisme dan Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Judicial Review Peraturan Perundang-undangan

Referensi a.l.: A. Hamid. S. Attamimi, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar Pembentukannya), Kumpulan Kuliah Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1996; Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995; Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006; Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Setjend Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006; Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998; M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundangan-undangan, Mandar Maju, Bandung 1989; Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Gunung Djati Press, Bandung, 2007; Rosyidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 1998.

4) Hukum Tata Negara  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, pengertian, dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan yuridis, sosiologis, politis, dan dogmatis, sehingga peserta dididik akan mudah mengenali dan dalam batas-batas tertentu mampu menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa ketatanegaraan yang terjadi di Tanah Air, misalnya pemilu, kepartaian, lembaga-lembaga negara, perundang-undangan, sistem pemerintahan, dan sebagainya.

Topik Inti:

Pengertian, objek dan metode Hukum Tata Negara; hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya; Kegunaan Hukum Tata Negara dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara; Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia; Sumber hukum pada umumnya dan sumber Hukum Tata Negara Indonesia; Konstitusi sebagai Sumber Hukum Tata Negara; Sejarah ketatanegaraan Indonesia, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia,  Lembaga Negara dan Lembaga Independen, Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia, Sistem Pemerintahan Daerah; Kewarganegaraan dan HAM, Sistem Peradilan Tata Negara Indonesia.

Referensi a.l.: Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia; Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I dan II, Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia.

5) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara   : 2 sks

Topik Inti:

Materinya meliputi membahas dan mengkaji untuk memahami bagaimana Hukum Administrasi Materil ditegakkan oleh hukum acaranya; pembahasan ditujukan terhadap sengketa administrsi yang dimulai melalui prosedur gugatan sampai dengan putusan dan pelaksanaannya; upaya hukum banding dan kasasi.

Referensi a.l.: Indro Harto, Peradilan Tata Usaha Negara; M. Yahya Hararap, Peradilan Tata Usaha Negara.

-          Mata Kuliah Kompetensi Lainnya (MKKL)

1) Praktikum (Ibadah, Tilawah, Qiraat Kutub Dan Keahlian) : 0 sks

2) Ilmu Falak: 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiwa tau dan memahami kedudukan ilmu falak dalam ilmu fiqh, bisa menghitung waktu ibadah muaqqat, mampu menghitung dan mengukur arah qiblat dan sebaginya.

Topik Inti:

Pengertian ilmu Falak, kedudukan ilmu Falak dan macam-macamnya (Hisab dan Ru’yat); Menentukan Arah Qiblat;’ Menentuikan waktu shalat; Menentukan awal Puasa; Menentukan waktu buka puasa dan Imsakiyah; Menentukan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha); Menentukan Awal tahun (1 Muharram) dan membuat kalender Islam; Faktor-faktor perbedaan dalam menetapkan awal puasa atau hari raya

Referensi a.l.: Sa’adoedin Jambek, hisab awal bulan; Sa’doedin, Jambek, perbandingan tarih; Drs. Abdurahim, Ilmu Falak, Ir Masito, Astronomic Mabes TNI AD, almanak nautika. Depag, pedoman penentuan arah qiblat, pedoman tehnik ru’yat; Depag, evaluasi pelaksabnaan kegiatan hisab;Depag, ephemeris hisab dan ru ‘yat, Mansur, Ajengan, sulamu nayyiren; syakur Ch, proses hisab waktu shalat, Arah Qiblat danpersiapan Ru’yat.

3) Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah  : 2 sks

Tujuan

Agar mahasiswa mengetahui dan menghayati makna hukum dan administrasi pemerintahan daerah secara baik serta dapat mengkritisi implementasi hukum dan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Topik Inti

Arti hukum, administrasi, pemerintahan dan pemerintahan daerah serta urgensinya; Reformasi, paradigma hukum dan administrasi pemerintahan daerah; Teori-Teori, Asas-asas dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah Peranan DPRD dan Upaya Pemberdayaannya dalam Otda; Kepala Daerah Peran dan Kedudukannya ; Ekonomi dan Keuangan Daerah; Aparatur Pemerintahan Daerah; Perencanaan dan Pengawasan; Tipologi, Kawasan Kota desa dan Wilayah; Partisipasi Masyarakat; konsep-konsep tentang birokrasi; Birokrasi dikaitkan dengan administrasi pemerintahan daerah, Posisi pejabat dalam suatu sistem birokrasi; Keuntungan teknik birokrasi; Tinjauan historis birokrasi Sriwijaya, Mataram, birokrasi Hindia Belanda, Birokrasi Republik Indonesia; Birokrasi dalam perspektif pembangunan; Birokrasi dan partisipasi masyarakat; Birokrasi dan pemerintahan daerah.

Referensi a.l.: Dananda Suganda, Sistern Pemerintahan dan sistem Adminintrasi Negara Republik Indonesia, Bandung, 1995; Miftah Thaha Ed, Menyoal Birokrasi Publik, Balai Pustaka, Jakarta, 1999; Osborn dan Gablear, Reinventing Government; Sarundajang, Ants balik Kekuasaan Pusat ke daerah, PustakaSinar harapan, Jakarta, 1999.

Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester

Jurusan/Prodi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (HKPI) / Siyasah

A. Semester I (satu)
N0 Mata Kuliah sks
1 Ulumul Qur’an 2
2 Ulumul Hadits 2
3 Ilmu Akhlak/Tasawwuf 2
4 Ilmu Kalam 2
5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2
6 Dirasah Islamiyah 3
7 Fiqh Ibadah 2
8 Bahasa Indonesia 2
9 Bahasa Inggris I 3
10 Bahasa Arab I 3
Jumlah sks 23
B. Semester II (dua)
N0 Mata Kuliah sks
1 Ilmu Fiqh/Ushul Fiqh 2
2 Ilmu Negara 2
3 Sejarah Peradaban Islam (SPI) 2
4 Tarikh Tasyri’ 2
5 Pengantar Ilmu Politik 2
6 Pengantar Fiqh Siyasah 2
7 Pengantar Ilmu Hukum 2
8 Ilmu Sosial Dasar (ISD) 2
9 Filsafat Ilmu 2
10 Bahasa Inggris II 3
11 Bahasa Arab II 3
Jumlah sks 24
C. Semester III (tiga)
N0 Mata Kuliah sks
1 Siyasah Dusturiyah 3
2 Fiqh Muamalah 2
3 Fiqh Munakahat 2
4 Fiqh Mawarits 2
5 Fiqh Jinayah 2
6 Hukum Pidana 2
7 Hukum Perdata 2
8 Hukum Islam di Indonesia 2
9 Hukum Tata Negara 2
10 Ushul Fiqh I 2
Jumlah sks 21
D. Semester IV (empat)
N0 Mata Kuliah sks
1 Hukum Acara Pidana 2
2 Hukum Acara Perdata 2
3 Siyasah Dauliyah 3
4 Hukum Acara PTUN 2
5 Teori-Teori Politik 2
6 Ilmu Falak 2
7 Filsafat Hukum Islam 2
8 Kebijakan Publik 2
9 Peradilan di Indonesia 2
10 Ushul Fiqh II 2
Jumlah sks 21
E. Semester V (lima)
N0 Mata Kuliah sks
1 Siyasah Maliyah 3
2 Filsafat Politik Islam 2
3 Hukum Acara Peradilan Agama 2
4 Metodologi Penelitian 3
5 Hukum Internasional 2
6 Ilmu Perundang-undangan 2
7 Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah 2
8 Sosiologi Politik 2
9 Etika Politik Islam 2
Jumlah sks 20
F. Semester VI (enam)
N0 Mata Kuliah sks
1 Metodologi Penelitian Siyasah 3
2 Tafsir Ahkam I 2
3 Hadits Ahkam I 2
4 Perbandingan Fiqh Siyasah 2
5 Lembaga-Lembaga Internasional 2
6 Pemikiran Ketatanegaraan Islam 2
7 Komunikasi Politik 2
8 Masail Fiqh Siyasah 2
9 Dasar-Dasar Manajemen Kepemerintahan 2
Jumlah sks 19
G. Semester VII (tujuh)
N0 Mata Kuliah sks
1 Tafsir Ahkam II 2
2 Kebijakan Ekonomi dan Pembiayaan Publik 2
3 Praktek Profesi 2
4 Hukum Hak Asasi Manusia 2
5 Hadits Ahkam II 2
6 Kaidah Fiqh Siyasah 2
7 Etika Profesi Hukum 2
Jumlah sks 14
H. Semester VIII (delapan)
N0 Mata Kuliah sks
1 Kuliah Kerja Nyata 2
2 Komprehensif 2
3 Munaqasah 4
Jumlah sks 8