Fakultas Syariah & Hukum
Ilmu Hukum

logo hima

 

 PROGRAM STUDI  ILMU HUKUM

A. Pendahuluan

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah penegasan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Penegasan ini merupakan suatu terobosan dalam rangka menjaga bangsa dan negara ini sebagai negara hukum. Kehadiran program studi ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan suatu terobosan dan respon atas situasi perkembangan ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 yang secara tegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga ke depan -berdasarkan pertimbangan akademik dan realitas sosial- bahwa Ilmu Hukum merupakan disiplin keilmuan yang memiliki nilai dan peran yang strategis dalam rangka membangun bangsa yang berlandaskan hukum.

Keberadaan Jurusan Ilmu Hukum dalam institusi pendidikan tinggi negeri keagamaan (UIN) merupakan hal baru dalam sejarah perkembangan keilmuan. Konstruksi keilmuannya dilandaskan pada etika dan akhlak bahkan ruh ke-Islam-an yang menjadi karakter UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Tujuan

  1. Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, kemampuan penelitian dan profesional dalam bidang ilmu hukum secara komprehensif dan kompetitif dalam bidang ilmu hukum yang berbasis Syariah dalam rangka mengembangkan ilmu hukum dan masyarakat ;
    1. Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap kemaslahatan umat dan masyarakat luas, sehingga dapat berperan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
    2. Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang yang memiliki kepribadian dan komitmen keislaman yang utuh, luas dan toleran.
    3. Mempersiapkan peserta didik yang mampu menyebarluaskan ilmu hukum yang berbasis Syariah kepada masyarakat luas sehingga terwujud tatanan masyarakat cerdas, adil, sejahtera dan menjunjung tinggi martabat kemanuasiaan.
    4. C. Kurikulum

Untuk Membentuk Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi, terdiri dari Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional yang dikelompokan menjadi :

  1. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); Kumpulan mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum yang berisi kajian dan pelajaran untuk pengembangan kepribadian dengan bobot 28 SKS
  2. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK); Kumpulan Mata Kuliah keilmuan, yakni ilmu sebagai subeyek materi. Mata kuliah ini diberikan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun empiris dengan bobot 97 SKS.
  3. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB); Mata Kuliah pengembangan keahlian dengan kekaryaan bidang studi masing-masing dengan bobot 18 SKS.
  4. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB); Mata kuliah pengembangan wawasan yang berfungsi untuk mengintegrasikan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis sesuai dengan  konsentrasi yang dipilih mahasiswa dengan bobot 6 KS
  5. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB); Kumpulan Mata kuliah pengembangan wawasan yang berfungsi untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang didapat dengan bobot 8 SKS
  6. D. Jumlah SKS yang Harus Ditempuh

Jumlah sks yang harus ditempuh pada Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum sebanyak 156 sks.

  1. E. Rincian Mata Kuliah

1) Bahasa Belanda Hukum  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dasar-dasar kemampuan berbahasa Belanda sehingga dapat mengimplementasikannya dalam memahami teks-teks yang berbahasa Belanda.

Topik Inti:

Materinya meliputi Bahasa Belanda yang dikaitkan dengan Ilmu Hukum, meliputi tata bahasa, menganaiisis kalimat-kalimat bahasa Belanda Hukum; teknik mencari kata-kata dalam kamus dan latihan membaca serta menrjemahkan bacaan-bacaan Bahasa Belanda Hukum.

Referensi a.l.: Kurdi Soemintapoera, Diktat Kuliah Bahas Belanda Hukum

2) Pengantar Ilmu Hukum  : 4 sks

Tujuan

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami mereka memahami apa hukum itu dan menumbuhkan minat mereka untuk lebih serius mempelajari hukum dan ilmu hukum.

Topik Inti:

Pengantar (pengertian, tujuan, kedudukan, fungsi, sejarah hukum); Peristilahan dalam ilmu hukum (subyek, lembaga dan obyek); Asas hukum; Hubungan hukum dengan hak; Sumber hukum; Sumber tertib hukum dan bentuk peraturan perundang-undangan; Kodifikasi, aliran, perbandingan, isi, sifat, bentuk, ruang lingkup hukum; Tata hukum di Indonesia; Sistem hukum; teori hukum; bidang studi hukum: sejarah, politik, filsafat dan psikologi hukum; penegakkan hukum dan faktor-faktor penegakkan hukum; Keputusan hakim, keselarasan hukum dan masyarakat, pelaksanaan hukum.

Referensi a.l.: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986; Abdoel Jamal, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1984.,

3) Pengantar Hukum Indonesia   : 4 sks

Tujuan:

Agar  mahasiswa  dapat memahami akan macam-macam hukum yang ada di Indonesia, dan bentuk serta jenis dari hukum tertulis berupa undang-undang dan hukum tidak tertulis yang hidup  dan berkembang di Indonesia, disamping itu juga  secara  umum dapat mengetahui hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagai suatu Pengantar

Topik Inti:

Pengantar: Hubungan Antara PIH dan PHI. Hubungan Antara Ilmu Hukum dan Ilmu Politik dalam Ilmu Pengetahuan; Sistem Hukum Di Dunia: Pengertian Sistem Hukum, Macam-macam Sistem Hukum Di Dunia, Ciri-ciri, kelebihan dan kekurangannya, Sistem Hukum Di Indonesia ditinjau dari ciri-ciri Sistem Hukum Di Dunia; Sistem Hukum Indonesia: Pengertian dan Ciri-cirinya, Sistem Hukum Indonesia dalam Praktek; Elemen-elemen Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Pembagian Hukum berdasarkan Tujuanya, Pembagian Hukum Berdasarkan Wilayah Berlakunya, Pembagian Hukum Berdasarkan Waktu berlakunya, Pembagian Hukum Berdasarkan Wujudnya, Pembagian Hukum Berdasarkan Sifat/Daya Kerjanya, Pembagian Hukum Berdasarkan sumbernya, Pembagian Hukum berdasarkan bentuknya: Konsep-konsep dasar dalam Sistem Hukum Indonesia: Hubungan Hukum (Subyek dan Obyek Hukum), Peristiwa Hukum, Akibat Hukum; Bagian-bagian dalam Sistem Hukum Indonesia: Hukum Materiil (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam), Hukum Formil; Sistem Pembuatan Perundang-undangan dan Pembuatan Hukum oleh Keputusan Hakim di Indonesia; Konsistensi dalam Sistem Hukum Indonesia: Asas Penyelesaian dan contoh pertentangan antara Per-UU-an, Asas Penyelesaian dan contoh pertentangan antara Per-UU-an dengan Yurisprudensi, Asas Penyelesaian dan contoh Pertentangan antara Per-UU-an dengan Hukum Adat, Asas Penyelesaian dan contoh Pertentangan Antara Yurisprudensi dengan Hukum Adat

Referensi a.l.: CST Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia; E. Utrecht: Pengantar Hukum Indonesia; Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Armico, Bandung; Kansil, 1978, Pokok-pokok Pengertian Hukum Indonesia, Paramita, Jakarta; Hadisoeprapto, H., 1981, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Jogyakarta; Sanusi, 1960, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia.

4) Filsafat Hukum  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami arti filsafat hukum, kegunaannya dan fungsinya dalam penyerasian nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, baik dalam tataran teori, maupun dalam pranata social di masyarakat.

Topik Inti:

Pengantar Filsafat: pengertian, tujuan dan kegunaan serta tugas filsafat; Ciri-ciri masalah yang bersifat filosofis, sistem filsafat, pendekatan terhadap filsafat dan pentingnya terminologi dalam filsafat; Pengantar Filsafat Hukum (Juricprudence): ruang lingkup dan kedudukan filsafat hukum dalam ilmu, ideologi, sifat normatif dari hukum serta persoalan “seharusnya” dan “senyatanya”; Pengertian hukum; esensialisme dalam pengertian, penyusunan definisi tentang hukum, pengertian hukum melalui ciri-cirinya; Hukum Kodrat: pengertian, peranan hukum kodrat, idealime serta pemilikiran beberapa tokoh hukum kodrat; Positivisme: pengertian, peranan positivisme serta pemilikiran beberapa tokoh peositivisme; Teori Murni tentang Hukum: Substansi serta kegunaannya dalam pengembangan ilmu hukum; Aliran Sosiologis: prositivism empiris atau sosiologi hukum (sociology of law) dan prosisivisme hukum atau ilmu hukum sosiologi (sociological jurisprudence), pemikiran beberapa tokoh aliran sosiologis; Realisme Amerika: Sejarah timbulnya realisme hukum Amerika, sistem hukum Amerika serta pemikiran tokoh realisme mengenai hukum; Aliran Sejarah: sejarah timbulnya aliran sejarah dan pemikiran F. Karl von Savigny mengenai hukum; Aliran antropologis: ruang lingkup aliran ilmu hukum antropologis (anthropological jurisprudence), peranan kebiasaan dalam sistem hukum serta pemikiran tokoh di aliran ini; Proses peradilan: sistem hukum yang dianut Indonesia, kedudukan dan tugas hakim, keputusan hakim dan pengawasan terhadap lembaga peradilan; Keadilan: pengertian keadilan, peranan hukum dalam menciptakan dan menegakkan keadilan dikaitkan dengan struktur sosial yang berlaku.

Referensi a.l: Purnadi Purbacara dan Sorjana Soekanto. Renungan Tentang Filsafat Hukum. Jakarta: Penerbit Rajawali; Roesco Pound. Justice According To Law. New Haven: Yale University Press, 1951; Hans Kelsen. What Is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Sciense . Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957; John Rawls. A Theody of Justice. Cambribridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999; Theo Huijbers. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.

5) Hukum Perdata Islam      : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami, menguasai dan mengaplikasikan Hukum Islam yang terkait dengan Keluarga Muslim.

Topik Inti:

Pengertian dan ruang lingkup Hukum Islam, Ruanglingkup Hukum Perdata Islam, Khiyar dan Khitbah, Pengertian Perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, macam-macam perkawinan, Hak dan Kewajiban suami-isteri, prosedur dan alasan Poligami menurut KHI, Nikah Mut’ah, Nikah Siri, Nikah Muhlil, Nikah beda Agama, Pengertian dan istilah Talak, istilah-istilah dalam perceraian, talak sorih, talak kinayah, talak sunni,talak bid’i, talak Raj’i, talak ba’in, pemeliharaan anak pasca perceraian menurut KHI, pengertian akad, macam-macam akad, jenis akad dalam muamalah,pengertian wakaf, wakif,nadzir menurut Undang-Undang No.41/2004,wakaf tunai dalam Islam,asas waris,pembagian waris, wasiat dan hibah dalam Undang-Undang No.41/2004, pemikiran kewarisan islam di Indonesia.

Referensi: Cik Hasan Bisri: Hukum Islam dan pranata sosial; Mahmud Yunus: Perkawinan dalam Islam; Rahmat Hakim:Perkawinan Islam, Kompilasi Hukum Islam; Hendi Suhendi: Fiqh Muamalah; Undang-Undang No.41/2004.

6) Hukum Pidana Islam       : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami, menguasai dan mengaplikasikan Hukum Islam yang terkait dengan Jarima, ta’zir dan pembagiannya.

Topik Inti:

Pengertian, unsur-unsur jarimah dan pembagiannya, sumber-sumber Hukum Pidana Islam,Azas Legalitas,Turut berbuat jarimah;Pertanggungjawaban pidana, Hukuman: arti,tujuan dan syarat-syarat, macam-macam hukuman, Gabungan hukuman, sebab-sebab hapusnya hukuman, teori pembuktian,jarimah hudud: arti, macam-macamnya, sanksi dan pembuktiannya, Jarimah Ta’zir:arti,macam-macamnya,sanksi dan pembuktiannya;

Referensi: Abdul Qadir al- Audah: Tasyri al jinai, Beirut, dari Al fikri.HA.Djazuli: Pengantar Fiqh Jinayah,Jakarta Rajawali.

7) Hukum Tata Negara Islam  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami kehidupan bernegara menurut hukum Islam serta mampu mengambil nilai-nilai yang relevan dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan pada zaman modern.

Topik Inti:

Pengertian; Kedudukan Fiqh Siyasah dalam sistematika Hukum Islam; Metode dan Sketsa Historis; Ketatanegaraan dalarrr Periode Nabi, Khulafa al-Rasyidun; Bani Umayah, Bani Abassiyah dan Turki Utsmani; Toeri-teori kenegaraan: Khowarij, Sunni, Syiah dan Mu’tazilah; Konsep Imamah dan Negara, Ahl al-Hall wa al-’Aqd dan Wizarah; Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi dan Syura; Negara Hukum dalam Fiqh Siyasah; Tujuan dan Tugas Negara; Hak dan Kewajiban vvarga negara; Siyasah Maliyah; Siyasah Dauliyah; Perjanjian-perjanjian, perang dan moralitas perang.

Referensi a.l.; Al-Mawardi. al-Ahkam al-Sulthaniyah; Farook Hasan, The Concept of Slate and Law in Islam; Abd. Al-Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syar’iyyah; Diya’uddin al-Rayis, al-Nazariyat al-Siyasiyah al-lslamiyah; Muhammad Abu Zahrah, Hubungan-hubungan Interna-sional dalam Islam; Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran; A. Djazuli, Fiqh Siyasah.

8) Hukum Perdata  : 4 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu untuk menjelaskan latar belakang, ruang lingkup Hukum Perdata sejak tahun 1848 mengetahui mana yang masih berlaku sampai sekarang dan mana yang sudah tidak berlaku lagi, sistematika dari pada K.U.H perdata Indonesia dan diberlakukan bagi golongan penduduk mana K.U.H Perdata Indonesia itu.

Topik Inti:

Tinjauan Umum Hukum Perdata yang meliputi (1) Pengantar; (2) Hukum Perorangan; (3) Hukum Keluarga; (4) Hukum Benda; (5) Hukum Waris; (6) Hukum Perikatan.

Referensi a.l.: Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I, Rajawali Press, Jakarta. 1996. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992. R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Pramita, Jakarta.1992. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

9) Hukum Pidana     : 4 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami hukum pidana Indonesia dan perkembangannya.

Topik Inti:

Arti dan Ruang Lingkup Hukum Pidana; Sumber-sumber Hukum Pidana di Indonesia; Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu dan tempat; Tentang Tindak Pidana; Tentang Penggolongan Tindak Pidana; Ajaran kausalitas dan Sifat Melawan Hukum; Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana; Percobaan Tindak Pidana; Pidana dan Pemidanaan; Dasar-dasar Penghapus Pidana; Dasar-dasar Peringan dan Pemberat Pidana; Gabungan Tindak Pidana; Penyertaan; Gugurnya Hak Jaksa untuk Menuntut dan Gugurnya Kewajiban Terpidana untuk Menjalankan Pidana.

Referensi a.l.: Moeljatno, Hukum Pidana; Satochid Kartanegara, Hukum Pidana; Ruslan Saleh: Hukum Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana; Soedarto, Hukum dan Hakim Pidana.

10) Hukum Tata Negara  : 4 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, pengertian, dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan yuridis, sosiologis, politis, dan dogmatis, sehingga peserta dididik akan mudah mengenali dan dalam batas-batas tertentu mampu menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa ketatanegaraan yang terjadi di Tanah Air, misalnya pemilu, kepartaian, lembaga-lembaga negara, perundang-undangan, sistem pemerintahan, dan sebagainya.

Topik Inti:

Pengertian, objek dan metode Hukum Tata Negara; hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya; Kegunaan Hukum Tata Negara dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara; Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia; Sumber hukum pada umumnya dan sumber Hukum Tata Negara Indonesia; Konstitusi sebagai Sumber Hukum Tata Negara; Sejarah ketatanegaraan Indonesia, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia,  Lembaga Negara dan Lembaga Independen, Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia, Sistem Pemerintahan Daerah; Kewarganegaraan dan HAM, Sistem Peradilan Tata Negara Indonesia.

Referensi a.l.: Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia; Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I dan II, Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia.

11) Hukum Internasional       : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu memahami keseluruhan asas hukum dan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan, hubungan-hubungan yang bukan bersifat perdata antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum bukan negara, subyek hukum bukan negara yang satu dengan yang lain. Sehingga pada akhir perkuliahaan ini mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan masalah-masalah pokok Hukum Internasional.

Topik Inti:

Pengantar: (Sejarah perkembngan Hukum Internasional), Pengertian, Istilah Hukum Internasional (HI), Persamaan dan perbedaan istilah HI dengan Hk. Bangsa-bangsa,Hukum Antar Bangsa, dan Antar Negara, HI Publik dan HI Perdata, Hubungan HI dengan Hk. Nasional, Sumber HI, Subjek HI, dan Kekuatan HI; Sumber-Sumber Hukum Internasional: Pengertian sumber hukum Internasional, Macam-macam sumber hukum Internasional; Subyek Hukum Internasional: Negara sebagai Subyek Utama Hukum Internasional, Subyek Hukum Internasional Lainnya; Persoalan Pengakuan Dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya suatu Negara, Pengakuan Negara, Bentuk-bentuk Pengakuan Negara, Pengakuan Pemerintahan, Pengakuan terhadap Pemberontak, Pengakuan Terhadap Gerakan-Gerakan Pembebasan Nasional; Kedaulatan Dan Yurisdiksi: Kedaulatan Teritorial Negara, Yurisdiksi Negara; Pertangungjawaban Negara: Hakekat Pertangungjawaban Negara, Sifat dan Jenis-jenis Tangung Jawab Negara, Pertanggungjawaban Negara  Atas Pelangaran Traktat, Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Internasional yang tak terkait dengan Kewajiban Kontraktual, Klaim-klaim; Suksesi Negara Dan Pemerintahan; Penyelesaian Sengketa Internasional: Prinsip-prinsip Umum, Penyelesaian Secara Politik (Non Yuridiksional), Penyelesaian Secara Hukum; Hukum Internasional Tentang Ham: Kedudukan individu dalam HI, Klasifikasi hak-hak yang dilindungi secara Internasional, Perlindungan HAM dalam Kerangka Universal, Perlindungan HAM dalam Kerangka Regional, Perlindungan Nasional HAM

Referensi a.l.: Brownlie, 1979. Principle Of Public Law, Third Edition. Oxford. University Press. Istanto,  1994, Hukum Internasional. Universitas Admajaya. Yogyakarta.  Kusumaadmadja, 1991.  Pengantar Hukum Internasional. Cetakan keempat. Buku I . Boer Mauna, 2000. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Penerbit Alumni. Bandung. Openheim, 1974, The International Law, Volume I. Logman. London. Starke, 1989. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Terjemahan. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

12) Hukum Adat    : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami Hukum Adat yang pernah berlaku di Indonesia serta kontribusi Hukum Adat dalam Hukum Nasional.

Topik Inti:

Pengertian Hukum Adat dan Ruanglingkupnya. Sejarah dan landasan hukum; Sistem hukum adat; Hukum material; Hukum adat dan tata hukum di Indonesia (hukum adat tanah dan utang-piutang); Perorangan, dan  Keluarga,  Perkawinan.  dan  harta  perkawinan;   Kewarisan,  Adat pidana; Yurisprudensi.

Referensi a.l.: Suroyo, hukum keluarga, Supomo, hukum perkawinan, Bustar Muhamad, hukum waris.

13) Hukum  Acara Perdata  : 4 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu untuk menjelaskan bagaimana harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan dengan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Topik Inti:

Pengantar; Pengertian, Sifat dan Sumber  Hukum Acara Perdata; Surat Kuasa Dalam Acara Perdata; Gugatan Permohonan; Gugatan Kontentiosa; Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action; Tata Cara Pemanggilan dan Proses Mendahuluinya; Pihak Dalam Gugatan Perdata; Kekuasaan Mengadili; Proses Acara Verstek; Akta Perdamaian dan Mediasi; Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara; Penyitaan; Pembuktian; Putusan Hakim; Upaya Hukum; Eksekusi; Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Referensi a.l.: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia; Wiryono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia; Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik

14) Hukum Acara Pidana       : 4 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan hukum acara baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun menurut perundang-undangan lain seperti Tindak Pidana Ekonomi, Pemberantasan Kegiatan Subversi, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Topik Inti:

Materinya meliputi memahami bagaimana Hukum materil dapat dilaksanakan; Hukum Acara Pidana sebagai hukum publik menghendaki penyelesaian perkaranya dilakukan oleh negara; hukum acara pidana mengatur bagaimana tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang serta eksekusi dan pengawasan atas pelaksanaan putusan; asas-asas praperadilan; menganlisis dan memecahkan masalah perkara pidana.

Referensi a.l.: Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidan Di Indonesia; Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana.

15) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Topik Inti:

Dasar hukum pembentukan PTUN; struktur organisasi kantor PTUN; tujuan dibentuknya PTUN; Kompetensi PTUN dan kewenangan mengadili; Pengertian dan istilah dalam HAPTUN; prinsip dasar dan asas HAPTUN; Kriteria untuk menentukan kedudukan Badan atau Pejabat TUN; Berbagai media terkait dengan PTUN serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan di Indonesia; Tatacara bersengketa atau beracara di PTUN; Dasar dan alasan pengajuan gugatan; Tindakan sebelum mengajukan gugatan, putusan dan pelaksanaan putusan serta upaya hukum yang dapat ditempuh; Merumuskan surat gugatan PTUN.

Referensi a.l.: Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara. M. Yahya Harahap, Peradilan Tata Usaha Negara.

16) Hukum Acara Peradilan Agama  : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami sekaligus dapat mempraktekan berperkasra di Pengadilan Agama mulai dari pengajuan perkara sampai pada putusannya.

Topik Inti:

Pengertian, sumber dan hubungan dengan hukum .acara perdata; Wewenang Pengadilan Agama; Landasan, Wewenang dan Kekuasaan PA; Susunan dan Tugas Pengadilan Agama; Tata cara Penerimaan Perkara; Gugatan dan Permohonan; Persidangan; Pembuktian dan Putusan; Upaya Hukum Terhadap Putusan; Pelaksaan Putusan Hakim, pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Referensi a.l.: Umar Mansyur Syah, SH. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek. A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Roichan, A Rsdyif, hukum acara peradilan agama., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

17) Kemahiran Hukum  : 6 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memiliki kemampuan praktek yang komprehensif dalam hal menangani kasus-kasus hukum yang sering terjadi di masyarakat baik secara konsep maupun aksi.

Topik Inti:

Pembahasannya meliputi bentuk-bentuk surat kuasa di bawah tangan/otentik untuk di luar/di dalam perkara; bentuk-bentuk surat perjanjian; bentuk-bentuk surat pernyataan; peringatan/somasi; bentuk-bentuk surat permohonan; gugatan; jawaban; replik; duplik; putusan; memori banding dan memori kasasi; praktik penanganan perkara pidana. Tujuannya untuk melatih mahasiswa agar mampu dan terampil dalam menangani kasus-kasus Pidana yang terjadi dalam masyarakat serta cara pemecahannya, pembuatan surat dakwaan, eksepsi, pembelaan, replik, duplik, memori banding dan kasasi.

18) Etika Profesi Hukum : 2 sks;

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami tentang macam – macam profesi hukum yang ada, dan macam-macam profesi  yang berakibat  hukum yang ada di masyarakat disertai etikanya dalam praktek activity area.

Topik Inti:

Materinya meliputi peristilahan dan pengertian profesi hukum; hubungan etika dengan ilmu-ilmu lain; macam-macam etika; unsur-unsur pokok dalam etika; tujuan dibentukny kode etik; aliran-aliran dalam etika; etika jabatan; perbedaan pekerjaan dan profesi; tinjauan terhadap beberapa kode etik profesi.

Referensi a.l.: E.Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Yogyakarta, Kanisius, 1995; Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, M. Irsan Nasution, Diktat Kuliah Etika Profesi Hukum suatu Pengantar.

19) Sosiologi Hukum  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasisa memiliki apresiasi tentang hukum sebagai gejala sosial, yang dapat memberi acuan bagi ikatan, relasi sosial, dan norma kehidupan.

Topik Inti:

Pengantar: Batasan, Pembagian dan Jenis Sosiologi; Teori dan Metodoiogi Sosiologi Hukum; Hukum Sebagai Gejala Sosial: Pembentukan Aturan dan Kebiasaan Menjadi Hukum; Komponen-komponen Sistem Hukum; Perasaan dan Kesadaran Hukum; Bekerja dan Berjalannya Suatu Hukum; Proses Penegakkan Hukum; Hukum dan Pola Interaksi Sosial; Hukum dan Sendi-sendi Kebudayaan; Hukum dan Institusi Sosial; Hukum dan Stratifikasi Sosial; Hukum dan Nilai-nilai Sosial; Hukum, Pergesaran dan Perubahan Sosial; Hukum, Pembaharuan dan Pembangunan; Wacana Permasalahan Hukum dan Pembangunan di Indonesia.

Referensi a.l.: M. Syamsudin dkk. (penyunting), Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1988; Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993; Soerjono Soekanto, Penegakkan Hukum, BPITN Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung, 1993; Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali, 1993; Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalamMasyarakat, Jakarta, Rajawali Press, 1987; CFG Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakai dalam Pembaharuan Hukum, Binacipta, Bandung; Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakai, Angkasa, Bandung, 1980.

20) Metode Penelitian Hukum  : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami landasan teori dan sekaligus memiliki keterampilan untuk merumuskan dan menyusun penulisan proposal penelitian dan melakukan penelitian di bidang hukum baik secara normatif maupun sosiologis.

Topik Inti:

Pengantar: Dasar Penelitian Hukum, Tipolpgi Penelitian dan Jenis Pengumpulan Data; Tata Cara Penyusunan Usul Penelitian dan Perbedaannya dengan Rancangan Penelitian; Etika Penelitian dan Struktur Oraganisasi Penelitian; Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berdasarkan Pedoman Penulisan UIN SGD Bandung dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, serta Perbandingan dengan Standar Penulisan Lainnya; Strukturisasi Bahasa Indonesia dalam Penelitian Hukum dan Praktik Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Pengumpulan Data Sekunder: Studi Dokumen; Pengumpulan Data Sekunder; Fungsi Katalog; Terbitan Tempat Diumumkannya Sumber primer, dan sumber tertier; Metode Pengolahan dan Analisis Data: Kualitatif dan Kuantitatif; Pengumpulan Data Primer melalui Wawancara dan Teknik Penentuan Responden; Pengumpulan Data Primer melalui Pengamatan

Referensi a.l.: Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum; Sri Mamudji et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum; Cik Hasan Bisri: Tuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Logos, Jakarta, 1999; Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Cet. I, Bandung, 2009.

21) Hukum Adat Dalam Yurisprudensi  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami urgensi Hukum Adat dalam Yurisprudensi sebagai sumber hukum dan perkembangan serta peranannya dalam pembangunan hukum nasional

Topik Inti:

Pengertian Hukum Adat, Hukum Adat dalam Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum; Bentuk-Bentuk dan macamnya Yurisprudensi dalam hukum adat; Peranan Yurisprudensi Bagi Perkembangan Hukum Adat; Peranan Hakim; Sehubungan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ; Kajian terhadap Putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tentang Perkara Perdata Adat; Pembahasan Kasus dan Dokumen hukum.

Referensi a.l.: Mahkamah Agung RI, Kumpulan Yurisprudensi Indonesia., Mahkamah Agung RI: Yurisprudensi Hukum Adat Indonesia

22) Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami urgensi Yurisprudensi sebagai sumber hukum dan perkembangan serta peranannya dalam pembangunan hukum nasional

Topik Inti:

Yurisprudensi Sumber Hukum; Jenis-Jenis Metode Penafsiran yang Diperkenankan dalam Hukum Pidana; Peranan Yurisprudensi Bagi Perkembangan Hukum Pidana; Peranan Hakim Pidana Sehubungan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Azas Nullum Delictum, Prae Yudicial Geschil; Kajian terhadap Putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tentang Perkara Pidana; Pembahasan Kasus dan Dokumen hukum.

Referensi a.l.: Saleh Sumadripradja, Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi; Mahkamah Agung RI, Kumpulan Yurisprudensi Indonesia.

23) Perbandingan Hukum Perdata    : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengerti tujuan dan manfaat yang diperoleh melalui metode perbandingan hukum, memahami dan dapat menjelaskan berbagai sistem hukum khususnya hukum perdata di beberapa Negara, dan diperbandingkan dengan sistem dan keadaan hukum perdata Indonesia, bisa menerangkan kegunaan teoritis dan praktis, metode perbandingan hukum, dalam rangka pembentukan dan pembinaan hukum nasional.

Topik Inti :

Objek Perbandingan Hukum Perdata, Tujuan Perbandingan Hukum Perdata, teoritis dan praktis, Perbandingan Hukum sebagai suatu metode;Usaha mencari persamaan dan perbedaan dari objek yang diperbandingkan; cara-cara pembentukan hukum di beberapa Negara( Inggris, Amerika Serikat, Belanda dan Negara Eropa Kontinental lainnya, di lingkungan Negara – Negara ASEAN); hubungan antara hukum publik dan hukum perdata dalam berbagai sistem hukum; hubungan hukum hak, keadilan,dalam berbagai sistem hukum di beberapa Negara; Rule of Law menurut paham beberapa negara dan secara khusus diperbandingkan dengan Indonesia; perbandingan lembaga-lembaga hukum tertentu di beberapa Negara, seperti lembaga hukum hak milik atas  tanah, lembaga perkawinan, lembaga hukum perjanjian, masalah kontrak dagang dan Arbitrase Internasional; perbandingan masalah penanaman modal asing; dan manfaatnya bagi Indonesia; masalah nasionalisasi.

Referensi: CFG. Sunarjati Hartono:Capita Selecta Perbandingan Hukum, Mencari bentuk dan sistem hukum perjanjian nasional kita , Apakah The Rule of Law itu, Masalah-masalah dalam Joint Venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia, Beberapa Masalah Transnasional  dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia; James, Ph.S.: Introduction to English Law; Khadduri,M, and Liesbesny: Law in Middle East;Gutteridge,HC: Comparative Law:Cheshire,GC and Fifoot:The Law of Contract.

24) Perbandingan Hukum Pidana      : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami persamaan, perbedaan dan perkembangan hukum pidana berbagai sistem hokum di dunia dengan berbagai karakteristiknya dan substansinya.

Topik Inti:

Pengantar: Pengertian dan Cakupan Perbandingan Hukum dan Perbandingan Hukum Pidana, serta Sejarah dan Perkembangan Perbandingan Hukum; Hubungan Perbandingan Hukum: Hukum Internasional, Sosiologi Hukum, dan Sejarah Hukum serta Macam-macam Perbandingan Hukum; Metode Perbandingan Hukum dan Obyek Kajian Perbandingan Hukum; Legal Sistem, Legal Tradition, dan Legal Family serta Landasan Penentuan Klasifikasi Sistem Hukum; Keluarga Hukum Civil Law : Sejarah Perkembangan, Negara yang Menganut, dan Karakteristiknya; Keluarga Hukum Islamic Law dan Socialist Law : Sejarah Perkembangan, Negara yang Menganut dan Karakteristiknya; Perbandingan Hukum Pidana: Tindak Pidana: Pengertian, Jenis dan Unsur-unsurnya; Perbandingan Hukum Pidana : Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Penghapus Pidana; Perbandingan Hukum Pidana : Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana; Perbandingan Hukum Pidana : Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh Manusia, Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan; Perbandingan Hukum Pidana : Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Tindak Pidana terhadap Kehormatan

Referensi a.l.: Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 1998; Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, YLBHI, 1989;  Rene David and John E.C. Brierley, Major Legal Sistems in the World Today, 1978.

25) Perbandingan Hukum Tata Negara  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami berbagai pemikiran teoritis mengenai unsur-unsur khas dan universal dalam struktur maupun prinsip-prinsip kenegaraan menurut UUD 1945 serta perbandingannya dengan UUD lain yang pernah berlaku ke Indonesia serta untuk memperdalam pemahaman mengenai unsur-unsur penting prinsip-prinsip dan struktur kenegaraan yang bersifat universal serta memahami corak-corak lingkungan wilayah kebudayaan yang khas terkait dengan pola pengaturan konstitusional mengenai struktur dan mekanisme kenegaraan di berbagai negara sebagai bagian dari kompetensi lulusan Prodi Ilmu Hukum.

Topik Inti:

Pengertian, Ruang Lingkup, Kedudukan dan Tujuan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara serta Hubungannya dengan ilmu lain; Macam-Macam Bentuk atau Sistem Ketatanegaraan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya; Hakekat Konstitusi, Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif; Perbandingan Konstitusi Indonesia, baik UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 maupun UUD 1945 Amandemen I-IV; Perbandingan Konstitusi di Berbagai Negara, meliputi Konstitusi Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Australia, Belanda, Prancis, Afrika Selatan, Jepang dan Negara-negara ASEAN.

Referensi a.l: Abu Daud Basroh, 1987, Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan, Ghalia, Jakarta; Jimly Asshiddieqie, 2003, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD,UU dan Peraturan tentang Mahkamah Konstitusi di 78 Negara, PSHTN-FH UI, Jakarta; Jimly Asshiddieqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpres, Jakarta; John Bell, 1992, French Constitusional law, Clarendon Press, Oxford; Marsono, 2000, UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen , Djambatan, Jakarta; Mochtar Mas`ud, Colin Mac Andrews, 2006, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta; Prajudi Atmosudirdjo dkk, 1987, Konstitusi Republik Federal Jerman, Ghalia Indonesia, Jakarta; S. Pamudji, 1994, Perbandingan Pemerintahan, Cet. Ke-III, Bumi Aksara, Jakarta; Sardjono HR, 1991, Bunga Rampai Perbandingan Hukum,Indo-Hill Co, Jakarta Sri Soemantri, 1971, Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Alumni Bandung; Strong, CF, 1973, Modern Political Constitutions, Toronto Oxford University Press, New York; Sumaryati Hartono, 1991, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung.

26) Hukum Agraria  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami perkembangan hukum agraria di Indonesia, prinsip-prinsip hukum tanah, hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak jaminan atas tanah, tata guna tanah, landreform dan Condominium.

Topik Inti:

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Agraria; Garis-garis Besar Perkembangan Hukum Tanah di Indonesia; Pembentukan UUPA dan Perkembangan Hukum Tanah di Indonesia; Hak Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional: Hak Milik/Perwakafan; Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang; Landreform di Indonesia; Pengadaan Tanah untuk Pembangunan: Fungsi Tanah, Tata Cara Memperoleh Tanah yang Diperlukan (Permohonan Hak, Perjanjian dengan Pemilik Tanah, Pemindahan Hak, Pelepasan Hak, Pencabutan Hak; Pendaftaran Tanah; Tanah Sebagai Jaminan Hutang; Rumah Susun di Indonesia

Referensi a.l.: Sudikno Mertokusumo: Perundang-undangan Agraria Indonesia. Parlindungan: Konversi Hak-hak atas Tanah,

27) Hukum Perdata Internasional  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat memecahkan persoalan hukum yang mengandung unsur asing di dalamnya.

Topik Inti:

Pengertian dan Peristilahan HPI; Sejarah HPI; Sumber-sumber HPI; Asas-asas dan Berbagai Pranata HPI; Pilihan Hukum; Penentuan hukum yang Berlaku; Hukum acara Perdata Internasional; Hukum Perjanjian Internasional; Perbuatan Melanggar Hukum

Referensi a.l: Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia; Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia; H. C. Gutteridge, Comparative Law and Conflict of Laws, dalam Papers Read before the Society in the Year 1943; Hessel E. Yntema, The Comity Doctrine, Michigan Law Review, Vol. 65, No. 1 (Nov. 1996).

28) Hukum Pidana Internasional   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami substansi dan perkembangan hukum pidana internasional serta pengaruhnya hukum pidana internasional pada hukum nasional, sehingga diharapkan mampu menganalisis terhadap berbagai kasus hukum pidana pada level internasional.

Topik Inti:

Definisi, substansi, dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional; subyek hukum dan korban dari hukum pidana internasional. Sumber-sumber hukum pidana internasional: sumber yang berasal dari hukum internasional dan sumber dari hukum pidana nasional negara-negara serta hubungan antara keduanya; asas-asas dan kaidah-kaidah hukum pidana internasional; Sejarah dan perkembangannya; faktor-faktor pendorongnya dan kelemahan-kelemahan dari hukum pidana internasional; Yurisdiksi kriminal negara-negara dalam hukum pidana internasional; Implementasi hukum pidana internasional pada tataran nasional sesuai dengan hukum pidana nasional; Implementasi hukum pidana internasional pada tataran internasional, melalui kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan secara bilateral, regional, dan global, kerjasama melalui lembaga internasional, sepereti INTERPOL, organisasi internasional regional seperti ASEAN, Uni Eropah, organisasi internasional global seperti PBB; Badan-badan peradilan pidana internasional ad hoc dan permanen, seperti Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1946 dan Tokyo 1948, Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus Rwanda 1993 dan Ex Yugoslavia 1994.

Referensi a.l.: Ardiwisastra Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Alumni, Bandung; Brownlie Ian, 1999, Principles of Public International Law, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford; Burhantsani, Muhammad, 1990; Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta : Penerbit Liberty; Kusamaatmadja Mochtar, 1999, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan ke-9, Putra Abardin; Mauna Boer, 2003, Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung; Phartiana I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar maju, Bandung; Situni F. A. Whisnu, 1989, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung

29) Hukum Dagang  : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman serta mengapresiasi terhadap materi muatan hukum dagang sebagai terapan dalam keterampilan hukum.

Topik Inti:

Pengertian, Istilah Hukum Dagang dan Hubungannya dengan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi; Sejarah dan Pemikiran Hukum Dagang, Badan Usaha: Pengertian, Pembagian dan Bentuk Badan Usaha, Teori Badan Hukum, Tanggung Jawab Badan Usaha; Pembentukan Badan Usaha/Badan Hukum; Pedagang Perantara: berdasarkan Hubungan Kerja dan Di Luar Hubungan Kerja; Kontrak Dagang; Lembaga Pembiayaan dan Perkreditan; Metode dan Model  Analisis Bisnis; Surat Berharga; Penyelesaian Sengketa Bisnis

Referensi a.l.: C.FG. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacifta,  Bandung, 1988. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Dillavou And Howard’s, Prinsciples Of Business Law, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1971. Gunawan Wijaya, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer, Cetakan ke-2, Prenada Media, Jakarta, 2006. Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, Refika Aditama, cet, pertama, Bandung 2006. Jaribah Bin Ahmad Al-Harisi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li-Amiri Al-Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab, Dar Al-Andalus Al-Khadra, Jeddah, Saudi Arabia Cet. I 1424H/2003 M.

30) Ilmu Perundang-undangan  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengerti dan memahami teori-teori dasar tentang ilmu perundang-undangan, metode, teknis dan proses perundang-undangan serta mampu dan terampil dalam merancang perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mata kuliah ini dibagi dalam dua kategori, yaitu materi yang berisi dasar pengetahuan ilmu perundang-undangan, dan materi yang berisi metode, teknis dan proses perundang-undangan.

Topik Inti:

Pengantar: Istilah, Batasan dan Fungsi Ilmu Perundang-undangan, fungsi serta hubunganya dengan ilmu lainnya; Norma dan Sistem Hukum; Hukum Tertulis dan Jenis-jenisnya; Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan menurut Peraturan Perundang-undangan; Asas-asas Umum Pemerintahan dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Fungsi dan Jenis Peraturan Perundang-undangan; Materi Muatan Peraturan perundang-undangan & Eksistensi Peraturan Perundang-undangan; Program Legislasi (Proleg) dan Naskah Akademis; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Daya Ikat, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Bagian Luar dan Bagian Esensial Peraturan Perundang-undangan; Perubahan dan Penjelasan Peraturan Perundang-undangan; Mekanisme dan Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Judicial Review Peraturan Perundang-undangan

Referensi a.l.: A. Hamid. S. Attamimi, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar Pembentukannya), Kumpulan Kuliah Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1996; Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995; Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006; Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Setjend Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006; Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998; M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundangan-undangan, Mandar Maju, Bandung 1989; Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Gunung Djati Press, Bandung, 2007; Rosyidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 1998.

31) Hukum Keluarga dan Waris  : 2 sks

Agar mahasiswa dapat memahami keberlakukan Hukum Keluarga dan Waris di Indonesia dan perkembangannya dimasyarakat dewasa  ini.

Topik Inti:

Materinya meliputi Hukum Keluarga yang terdiri dari hukum perorangan; Hukum Perkawinan menurut KUH Perdata dan UU No. I Tahun 1974 tentang keturunan, alimentasi, perwalian, curatele. pendewasaan serta keadaan tidak hadir; pembagian golongan ahli warits dan besarnya waritsan, legitieme poitie; kewarisan anak luar kawin dan tentang wasiat.

Referensi a.l.: Juhaendah Hasan, Hukum Keluarga dan Waris; Ali Affandi, Hukum Keluarga dan Waris.

32) Ilmu Negara                                  : 3 sks

Tujuan:

Supaya mahasiswa dapat memahami pembentukan suatu negara, fungsi dan tujuan Negara serta institusi-institusi yang ada dalam suatu negara beserta landasan filosofisnya.

Topik Inti:

Pengertian Ilmu Negara, dan ruang lingkup ilmu negara; Negara, Unsur-unsur Negara, Sifat-safat Negara; Proses Pembentukan Bangsa-Negara, Bentuk Negara, Tujuan dan Fungsi Negara; Sejarah/Asal-usul Negara serta landasan filosofisnya; Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar); Ideologi Negara; Teori Kedaulatan Negara; Macam-Macam Sistem Pemerintahan; Teori Pembagian Kekuasaan Negara; Lembaga-lembaga Negara; model dan fungsinya; Konvensi Internasional tentang Berdirinya Negara dan batasan Wilayah Negara; Proses Pembentukan Negara Indonesia

Referensi a.l.: Deddy Ismatullah dan Asep Syahid, Ilmu Negara Mutakhir, Pustaka Attadbir, Bandung, 2005; Robert M. Maclver, The Modern State, Oxford University Press, London; 1955; Harold J. Laski, The State in Theory and Practice, The Viking Press, New York; 1947; Ismail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara; Sjachran Basah, Ilmu Negara, Jakarta; 1980; Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakartas; 1972; S. Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta; 1983; Suhino, Ilmu Negara. Solli Lubis, Ilmu Negara.

33) Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional  : 2sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami tentang Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, kaitannya dengan kedaulatan negara-negara di dunia, dan perkemnbangannya dewasa ini.

Topik Inti:

Pengertian Hukum Penyelesaian sengketa internasional menurut para ahli hukum, sengketa-sengketa yang sering terjadi di dunia internasional, lembaga-lembaga internasional sebagai badan penyelesaian sengketa internasional, asas-asas umum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa internasional, Mahkamah Internasional, studi kasus-kasus internasional dan penyelsaiannya.,

Referensi al:

Literatur yang berkaitan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), literatur yang berkaitan dengan Dewan Keamanan PBB

34) Hukum Hak Asasi Manusia  : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami gagasan, konsep, dan perkembangan penegakan HAM baik Internasional maupun Nasional

Topik Inti:

Istilah, Pengertian dan Pendapat Para Ahli tentang Konsep  HAM, Perkembangan  Pemikiran  HAM baik Internasional maupun Nasional; Teori  dan  Prinsip  HAM; Instrumen Ham Internasiona: Instrumen Utama, Mekanisme Internasional Pemantauan HAM, Deklarasi Dan Program Aksi Wina Tahun 1993; Pengaturan HAM di Indonesia; Mekanisme Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia: Mekanisme Perlindungan dan Penegakan HAM, Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM, Pengadilan HAM dan Organisasi Masyarakat Sipil

Referensi a.l.: Maurice Cranston, Human Rights Today. R. Salio, Masalah Panahanan  dan Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Jakarta.   Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradnja Paramita, Jakarta, 1960. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Gramedia, Jakarta.

35) Hukum Administrasi Negara   :  3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta pelbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, prosedur tindak pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah.

Topik Inti:

Pengantar: Pengertian Hukum Administrasi Negara, Hubungan HAN dengan aspek Hukum lain, Tempat/kedudukan HAN, Sejarah Perkembangan HAN, Sumber-sumber HAN; Pemerintahan: Pengertian, Susunan, Sumber Kewenangan dan Tindakan Perbuatan Pemerintahan; Keputusan Tata Usaha Negara: Pengertian dan Unsur-unsur KTUN, Susunan Intern KTUN, Syarat Sah KTUN, Klasifikasi KTUN; Kaidah dan Asas Pembuatan KTUN; Sarana Tata Usaha Negara: Peraturan Per-UU-an dan KTUN yang bersifat umum, Peraturan Kebijakan, Norma Jabaran, RencanaSarana Hukum Keperdataan. Perbuatan Materiil/Nyata; Barang-barang Milik Pemerintah/Negara: Milik Pribadi dan Milik Publik, Hak-hak Pemerintah Untuk Mengambil dan Menggunakan Milik Pribadi Seseorang, Kekayaan Negara & Daerah, BUMN dan BUMD; Kepegawaian/Petugas Publik: Kategori Petugas Publik (Pejabat Negara dan Pegawai Negeri), Kedudukan, Hak & Kewajiban Pegawai Negeri, Sistem Manajemen  PNS, Hukum Disiplin PNS; Sanksi-sanksi Hukum Administrasi: Sanksi pada umumnya, Bestuursdwang. Penarikan Kembali KTUN, Sanksi Pidana, dan Sanksi-sanksi Kumulasi; Perlindungan Hukum: Hakim dan Pemerintah, Syarat Untuk Suatu Peradilan Yang Baik, Kekuasaan Kehakiman, Ombudsman, Onrechtmatige Overheidsdaad, Peradilan Tata Usaha Negara

Referensi a.l.: Amrah Muslimin, 1985, Beberapa Asas dan pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung; Benjamin Mangkoedilaga, 1988, Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa, Bandung; Buchari Zainun, 1990, Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia, C.V. H. Masagung, Jakarta; Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1990, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, Jilid I dan II, Citra Aditya, Bandung; E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, FHPM Unpad, Bandung; Indroharto, 1991, Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta; Paulus Efendi Lotulung, 1993, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Citra Aditya, Bandung; Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH UNAIR, Surabaya.

36) Hukum Ketenagakerjaan  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang materi muatan hukum ketenagakerjaan dan mampu menjelaskan  materi muatan hukum ketenagakerjaan sehingga memiliki apresiasi yang tinggi dalam pengembangan di bidang ilmu hukum sesuai dengan keahliannya yang bersangkutan.

Topik Inti:

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan: Pengertian Hukum Ketenagakerjaan, Sejarah Hukum Ketenagakerjaan, Sifat dan Hakekat Hukum Ketenagakerjaan, Asas-Asas/Prinsip-Prinsip Hukum Ketenagakerjaan; Pihak-Pihak yang Terkait dalam Hukum Ketenagakerjaan; Perjanjian Kerja; Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, Penempatan Tenaga Kerja; Pengupahan; Perlindungan Tenaga Kerja, Perselisihan Hubungan Ketenagakerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja (Phk); Penegakan Hukum Ketenagakerjaan; Kewenangan Ketenagakerjaan dalam Sistem Otonomi Daerah; Problematika dan Penyelesaian Pengupahan; Sistem Penerapan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perusahaan; Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ketenagakerjaan

Referensi a.l.: Abdul Rachmat Budiono. Hukum Perburuhan di Indonesia, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995; Abdul Hakim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007; Abdul Khakim. Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006; Bambang Sulistyo. Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah, PT. Tiara Wacana, Yogya, 1995; Darwam Prins. Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, Cet. II PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  2000; Djimialdji FX. Pemutusan Hubungan Kerja (Perselisihan Perburuhan Perorangan), Cet. I, Bina Aksara.

37) Hukum Perbankan   : 2 sks

Tujuan:

Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar tentang perilaku satuan-satuan ekonomi yang bergerak dalam sektor moneter, mekanisme antara satuan-satuan tersebut, dan dasar-dasar pasar modal dan instrumen pasar modal.

Topik Inti:

Pengertian, Sumber dan Peranan Hukum Perbankan Indonesia; Lembaga Keuangan: Bank dan Bukan Bank, Asas, Fungsi Tujuan dan Jenis Bank di Indonesia, Usaha Bank; Kebijaksanaan Moneter: Pengertian, Dewan Moneter, Alat Kebijaksanaan Moneter, Bank Indonesia; Operasional Bank di Indonesia: Bentuk Hukum Bank, Pendirian Bank, Modal Bank, Kepemilikan Bank, Pihak Terafiliasi pada Bank, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, Pembinaan dan Pengawasan Bank, Perlindungan Nasabah, Likuidasi Bank; Jasa-Jasa Perbankan: Penghimpunan Dana, Pemberian Kredit, Jasa-Jasa Lain, Jasa Yang Dilarang Dilakukan Bank; Bank Syariah: Pengertian, Perkembangan Bank Syariah, Sistem Operasional Bank Syariah; Kliring Antar Bank: Pengertian Kliring, Warkat Kliring, Penyertaan dalam Kliring, Pengunduran Diri dari Kliring, Jaminan Kliring; Rahasia Bank: Teori Rahasia Bank, Rahasia Bank di Indonesia, Informasi Antarbank, Laporan Tahunan Bank; Kesehatan Bank; Tindak Pidana Perbankan

Referensi a.l.: Iswardono, Uang dan Bank, BPFE, Yogyakarta; Muhamad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press, Yogyakarta; Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

38) Sosiologi Hukum : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memiliki ekspresi tentang hukum, sebagai produk sosial, yang dapat memberi acuan bagi ikatan, relasi sosial dan norma kehidupan.

Topik Inti:

Batasan, Pembagian dan jenis Sosiologi; Teori dan Metodologi Sosiologi Hukum; Hukum, norma dan nilai masyarakat sebagai Gejala Sosial; Pembentukan Aturan dan Kebiasaan menjadi Hukum; Komponen-komponen Sistem Hukum; Perasaan dan kesadaran Hukum; Bekerja dan berjalannya Suatu Hukum; Proses Penegakkan Hukum; Hukum dan Pola Interaksi Sosial; Hukum dan Sendi-sendi Kebudayaan; Hukum dan Institusi Sosial; Hukum dan Stratifikasi Sosial; Hukum dan Nilai-nilai Sosial; Hukum, Pergeseran dan Perubahan Sosial; Pembaharuan dan Pembangunan, Wacana Permasalahan Hukum dan Pembangunan di Indonesia.

Referensi a.l.: M Syamsuddin dkk. (penyunting), Hukum Adat dan Moderniasai Hukum. Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1988; Lili Rasyidi dan IB. Wyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993; Soerjono Soekanto, Penegakkan Hukum BPHN Depkeh, Binacipta, Bandung, 1993; Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Hukum dalam Masyarakat. Jakarta, Rajawali Press, 1987; CFG Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalalm Pembaharuan Hukum, Binacipta, Bandung; Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980; Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UIP, Jakarta, 1983

39) Antropologi Hukum          :   2   sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hukum dari perspektif di luar normatif, yaitu dari perspektif antropologis baik dari aspek penegakannya (mulai dari tahap formulasi sampai dengan tahap eksekusi) maupun dari aspek pemberian solusi masalah-masalah hukum.

Topik Inti:

Pengantar: Pengertian, Objek Kajian dan Kegunaan Antropologi Hukum, Hubungan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum Lainnya; Pertumbuhan dan perkembangan Antropologi Hukum; Keterkaitan Hukum dengan Struktur Sosial dan Budaya serta Fungsinya Dalam Masyarakat; Konsep-Konsep Hukum Masyarakat Sederhana, Penegakan Hukum kajian dari perspektif antropologis.

Referensi a.l.: Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum; Tapi Omas Ihromi,  Antropologi Hukum; Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah; Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Koentjaraningrat, Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan.

40) Pengantar Ilmu Ekonomi : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami teori-teori ekonomi dan perkembangannya serta implementasi dalam tataran pembangunan ekonomi

Topik Inti:

Dasar-Dasar Ekonomi: The Meaning Of Economics dan Economic Resources; Microeconomics: Supply, Demand, Prices; Model, Teori dan Matematika dalam Ekonomi; Teori Perilaku Konsumen; Permintaan, Penawaran dan Elastisitas; Teori Produksi dan Biaya Produksi; Pasar Persaingan; Kebijakan Pemerintah terhadap Pasar Persaingan

Referensi a.l.: Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro: suatu pengantar, Buku Seri Teori Ekonomi, Edisi ketiga, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004; E. Dominick Salvatore, Microeconomic Theory, 3th, Schaum’s outline series, McGraw-Hill., Inc, Singapore, 1992; F. Said Kelana, Ekonomi mikro, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000; Kadariah, Teori Ekonomi Mikro, seri diktat kuliah, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1994

41) Hukum Lingkungan             : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup beserta proses penegakan hukumnya.

Topik Inti:

Pengantar: Hakikat dan Makna Lingkungan Hidup, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Masalah-masalah LH dan Penyebabnya, Lahirnya kesadaran LH di Tingkat Global dan Nasional; Hukum Lingkungan: Pentingnya hukum dalam lingkungan, kedudukan hukum lingkungan dalam kerangka ilmu hukum, Peraturan Per-UU-an sebagai Hukum Lingkungan Nasional; Konsep Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pengertian, Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan LH, Hak dan Kewajiban Pengelolaan LH, Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan LH, Kewenangan dan Kelembagaan Pengelolaan LH; Baku Mutu Lingkungan: Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan, Audit Lingkungan, Insentif Ekonomi; AMDAL: Istilah dan Pengertian AMDAL, Fungsi dan Kegunaan AMDAL, Tata Laksana AMDAL, Hubungan AMDAL dengan Perizinan; Hukum Pengendalian  Lingkungan: Hukum Pengendalian dan Pencemaran Air, Udara, dan Laut; Hukum Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya; Hukum Pengelolaan Hutan; Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun; Penegakan Hukum Lingkungan: Administratif, Keperdataan dan Kepidanaan.

Referensi a.l.: Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, Indonesia, Alumni, Bandung, 1992; Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2000; Moh. Asikin, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR, Yarsif Watamfone, Jakarta, 2003, S.S. Rangkuti, Hukum Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

42) Hukum  Perikatan                  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu untuk menjelaskan latar belakang, ruang lingkup Hukum Perikatan dan perjanjian/kontrak yang berlaku  di  Indonesia baik perikatan khusus yang pengaturannya sudah terdapat pada K.U.H Perdata sejak  keberadaannya maupun bentuk-bentuk perjanjian jenis baru yang mulai berkembang dalam praktik tapi belum ada pengaturannya dalam undang-undang seperti leasing / sewa beli, franchise/waralaba, kontrak teurapeutik/kontrak rahim dan lain-lain dan perundang-undangan baru seperti klausula baku dan Kontrak Dagang Elektronik Electronic Comerce/E-Commerce.

Topik Inti:

Pengantar: Pengertian dan Rumusan Hukum Perikatan, Perbedaan Perikatan dan Perjanjian, Sumber Perikatan, Schuld dan Haftung; Perikatan pada Umumnya: Jenis-Jenis Perikatan, Perikatan Dilihat dari Prestasi, Perikatan Dilihat dari Subjek, Perikatan Dilihat dari Daya Kerja, Perikatan Berdasarkan UU; Ingkar Janji (Wanprestasi): Pernyataan Lalai, Hak-Hak Kreditur, Bentuk dan Jumlah Ganti Rugi, Kerugian Immaterial;  Keadaan Memaksa (Force Majeur/ Overmacht): Unsur-Unsur Keadaan Memaksa, Akibat Keadaan Memaksa, Teori-Teori Tentang Keadaan Memaksa, Bentuk Keadaan Memaksa, Pembuktian dalam Keadaan Memaksa; Risiko: Risiko Perjanjian Sepihak, Risiko Perjanjian Timbal Balik, Kerugian Nyata dan Kerugian Yang Diduga, Bunga; Jenis-Jenis Perikatan; Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian, Perikatan yang Dilahirkan dari UU: Ketentuan Undang-Undang, Penyelenggaraan Kepentingan (Zaakwaarneming), Pembayaran Tanpa Hutang (Onverschuldigdebetaling), Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad); Hapusnya Perikatan; Rjanjian Nominat di dalam dan d luar KUH Perdata; TInjauan Aspek Hukum Perdata: Kontrak Dagang Elektronik Dan Kontrak Baku

Referensi a.l.: Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan; Mariam Daras Badrulzaman, KUH Perdata Buku 111 Hukum Perikatan dengan Penjelasan; Moh. Chaidir Ali, dkk. Pengertian-pengertian Elmenter Hukum Perjanjian Perdata; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUH Perdata; R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional; R. Setiawan, Aneka Perjanjian R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu.

43) Tindak Pidana Khusus:               2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa terampil dalam memecahkan suatu peristiwa pidana yang dihadapinya baik secara teoritis maupun secara praktis, dapat menjelaskan pembahasan delik-delik termuat dalam peraturan diluar KUH Pidana, seperti tindak pidana psikotropika dan narkotika, lalu-lintas, ekonomj, korupsi dan lain sebagainya.

Topik Inti:

Dalam KUHP: delik kesusilaan,kejahatan yang berhubungan dengan perampasan kemerdekaan orang, kejahatan terhadap nyawa manusia, kejahatan terhadap tubuh manusia,Kejahatan terhadap harta kekayaan, Diluar KUHP Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Imigrasi, Tindak Pidana Psikotropika dan Narkotika, Tindak Pidana Lingkungan, Tindak Pidana Makar, Tindak Pidana HAM, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Money Loundry, Tindak Pidana  Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah tangga;:

Referensi: Andi Hamzah: DelikDelik Khusus tersebar diluar  KUHP, Tindak Pidana Ekonomi,Wirjono Prodjodikoro: Tindak Pidana Korupsi;Delik-Delik tertentu dalam buku II KUH Pidana, Satochid Kartanegara: Hukum Pidana-II; PAF.Lamintang&Djisman Samosir: Kejahatan terhadap Hak Milik  dan lainlain hak yang timbul dari Hak Milik;

44) Kriminologi:                     2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa  dapat mengerti Kriminlogi sebagai matakuliah pendalaman mempunyai kaitan dengan berbagai aspek social dalam masyarakat,mengerti sejarah kriminologi dari zaman Kuno sampai dengan Revolusi Perancis,dan perkembangannya dewasa ini,menjelaskan defenisi kriminologi, batas luang lingkupnya, teori-teori tentang kejahatan baik yang bersifat individual maupun social.

Topik Inti:

Kejahatan dan sebab musababnya, reaksi masyarakat terhadap kejhatan,pelaku-pelaku kejahatan, sejarah Kriminologi,ruang lingkup kajian kriminologi,pengertian kriminologi dari beberapa sarjana (EH.Sutherland, R.S.Cavan, Vetter, H.Mannheim),tentang gejala kejahatan,penjahat dan mereka yang ada sangkut paut dengan kejahatan, sebabsebab timbunya kejahatan, pembinaan terhadap penjahat,teoriteori kriminologi tentang kejhatan,politik criminal,pedoman pembinaan terhadap narapidana yang dianut oleh negara-negara penganut treatment sistem,tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Referensi: Ida Andariah: Selayang pandang tentang kriminologi; Romli Atmasasmita:Sistem Pemasyarakatan di Indonesia; Barnes,HA & Teeters: New Horizons in Criminology;Gibbons,Don.C:Society:Crime and Criminal Careers An Introduction to Criminology, Widiada Gunakaya SA: Sistem Pemasyarakatan di Indonesia;Sudarto:Peranan Kriminologi dalam Hukum Pidana, Hukum dan Hukum Pidana;Sutherland,EH & Donald  R Creesey: Principles of Criminology.;Ian Taylor:The New Criminology, For a Social Theory of Deviance.;

45) Hukum Asuransi             : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami dasar-dasar teori asuransi dan perkembangan hukum asuransi serta perkembangan pengelolaan serta cabang-cabang asuransi  (wajib dan sukarela) komersial, sosial, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tumbuh dalam praktek serta prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya.

Topik Inti:

Pengantar: Pengertian Asuransi dan Hukum Asuransi, Peranan Asuransi Dalam Pembangunan Ekonomi, Risiko dan Manajemen Risiko, Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi, Obyek Asuransi, dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Asuransi; Asas/Prinsip/Doktrin Dalam Perjanjian Asuransi yang Meliputi Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest): Asas Itikad Baik (Utmost Good Faith), Asas Indemnitas/Ganti Kerugian (Indemnity) dan Asas Penyebab Terjadinya Kerugian (Proximate Cause), Asas Subrograsi dan Kontribusi (Subrogation & Contribution); Struktur Polis Asuransi dan Hak Kewajiban Penanggung Tertanggung; Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (Klaim) dan Larangan Memperlambat; Hukum Perusahaan Perasuransian yang Meliputi Bidang Usaha dan Jenis UsahaPerasuransian, Penutupan Obyek Asuransi di Indonesia, dan Asas Kebebasan Memilih Penanggung; Bentuk Usaha Perasuransian, Kepemilikan, Perizinan, dan Permodalan; Pembinaan dan Pengawasan, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) Bagi Pengurus; Ketentuan Produk Baru, Polis, dan Premi Asuransi; Pengenalan Beberapa Produk Asuransi

Referensi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Terjemahan Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio); Himpunan Peraturan-peraturan di Bidang Perasuransian di Indonesia (Dihimpun oleh Dewan Asuransi Indonesia, 2004); David L. Jones, An Introduction to Commercial General Insurance (The Chartered Insurance Institute, London, 1999; Dr. Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika.

46) Hukum Konstitusi               : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai konstitusi serta memahami kedudukan dan segala hal yang terekait dengan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta secara komparatif mengenal pula berbagai karakter konstitusi di seluruh dunia.

Topik Inti:

Istilah dan Pengertian Konstitusi; Sejarah Pertumbuhan atau Perkembangan Konstitusi; Materi muatan konstitusi;  kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi; nilai dan sifat konstitusi serta klasifikasi konstitusi; Hubungan konstitusi dan negara; Sistem dan Prosedur Perubahan Konstitusi; Faktor-faktor daya ikat suatu konstitusi; Periodisasi Sejarah Undang Undang Dasar yang Pernah Berlaku di Indonesia; Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia; Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang Otentik ; Amandemen UUD 1945; Konvensi Ketatanegaraan; Piagam Madinah

Referensi a.l.: Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk, UI Press, Jakarta, 1995; Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004; Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, FH UII Press, Yogyakarta, 2006; C.F. Strong, Modern Political Contitutions, London, Sidgwick and Jackson Limited, 1966; Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999; Dedi Ismetullah, Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah, Sahifa dan Attadbir, Bandung, 2005; Jimly Ashshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003; K.C. Wheare, Modern Constitutions, London, Oxford University Press, Third Impression, New York and Toronto, 1975; Saafroeddin Bahar dan Nannie Hudawati (Peny.), Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei–22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998; Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 2005.

47) Hukum Pajak  : 2 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami tentang konsep-konsep hukum pajak, unsur-unsurnya, fungsi-fungsinya, dan macam-macamnya, serta perkembangan perpajakan.

Topik Inti:

Pengantar Perpajakan: Pengertian Pajak, Ciri-Ciri Pajak, Pengertian Hukum Pajak, Sumber-Sumber Pajak; Filsafat dan Fungsi Hukum Pajak; Teori dan Asas Pembenaran Tentang Pemungutan Pajak; Subjek Pajak; Objek Pajak; Tarip Pemungutan Pajak; Penggolongan Jenis Pajak Pengertian dan Istilah dalam Perpajakan; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Utang Pajak; Sistem Pemungutan Pajak

Referensi a.l.: Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak; Rohmat Sumitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak; Rohmat Sumitro; Asas dan Dasar Perpajakan; Rohmat Sumitro, Pajak ditinjau dari segi Hukum; Rohmat Sumitro, Pajak dan Pembangunan; Rohmat Sumitro, Pajak Penghasilan; Rohmat Sumitro, Pajak Bumi dan Bangunan

48) Hak Milik Intelektual         : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dasar HaKI, Sistem Perlindungan HaKI dan Perkembangan HaKI baik dalam local, nasional, regional dan internasional

Topik Inti:

Pengertian atau Konsep Dasar Hak Cipta; Dikotomi antara Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industrial, HaKI dalam konteks persaingan bisnis dan ekonomi global: peran TRIPS Agreement; Dasar-dasar pertimbangan dalam kebijakan perlindungan HaKI; Pengaruh organisasi internasional seperti WTO dan WIPO dalam pembentukan hukum nasional tentang Kekayaan Intelektual; Hukum Kekayaan Intelektual (Nasional) dalam prinsip teritorial versus Hukum; Kekayaan Intelektual (Internasional) dalam konvensi-konvensi internasional bidang HaKI; Sistem perlindungan Hak Cipta: Pembatasan perlindungan Hak Cipta, Economic rights dan Moral rights; Komersialisasi Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan prosedur penyelesaiannya; Paten dan perlindungan teknologi; Persyaratan tentang novelty, inventive step, and industrial applicable; Pengertian dan fungsi merek dagang (trademark); Komersialisasi paten dan prosedur penyelesaiannya; Paten dan rahasia dagang; Sistem Registrasi merek: prosedur pendaftaran merek; HaKI dan Pengetahuan Tradisional & Folklor

Referensi a.l.: Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta, DJHKI-JICA, t.t.; Kompilasi Convention on Intellectual Property, Geneva: WIPO, 1997. Tim Lindsey, et.al. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung, Alumni, 2004; Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung, Alumni, 2005; Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung. Alumni, Cet. ke-3, 2005; Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Ditjen HKI, 2005.

49) Hukum Organisasi Internasional  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami pentingnya Hukum Organisasi Internasional dalam hubungan antar negara-negara di dunia dan perkembangannya  dewasa  ini

Topik Inti :

Pengertian Hukum Organisasi Internasional, Hukum Organisasi Internasional bagian dari hukum internasional, hukum organisasi internasionaldan  perkembangan yang sangat pesat,  tumbuhnya berbagai macam organisasi internasional. sejarah perkembangan organisasi internasional, macam-macam organisasi internasional, Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa., regionalisasi ekonomi antara lain  ASEAN, AFTA, NAFTA, APEC;

Referensi al: Starke, 1989. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Terjemahan. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. , Brierly; Hukum Bangsa-Bangsa.

50) Hukum tentang Lembaga-lembaga Negara  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami perkembangan lembaga Negara berdasarkan UUD 1945 (Sebelum Amandemen), UUDS 1945, Konstitusi RIS, UUD 1945 Pasca Amandemen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Topik Inti:

Pengertian dan Perkembangan Konsepsi Lembaga Negara; Lembaga Negara Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen); Lembaga Negara Dalam Konstitusi RIS; Lembaga Negara Dalam UUDS 1950; Lembaga Perwakilan Rakyat dan Perkembangannya (Dasar Hukum, Pengisian, Wewenang dan Fungsi); Lembaga Kepresidenan dan Perkembangannya (Dasar Hukum, Pengisian, Wewenang dan Fungsi); Lembaga Kekuasaan Kehakiman (Dasar Hukum, Pengisian, Tugas, Wewenang dan Fungsi); Lembaga Kementerian  Negera (Dasar Hukum, Pengisian, Wewenang dan Fungsi); Badan Pemeriksaaan Keuangan Negara (Dasar Hukum, Pengisian, Wewenang dan Fungsi); Lembaga-lembaga Independen dan Perkembangannya (Karakteristik, Dasar Hukum, Pengisian, Wewenang dan Fungsi), dan Hubungan Tata Kerja antar Lembaga-Lembaga Negara tersebut

Referensi a.l: Sri Soemantri: Tentang Lembaga-Lembaga Negara,Prosedur dan sistim perubahan Konstitusi; Muh. Kusnardi: Susunan dan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, CF.Strong: Modern Political Constitution; Ismail Suny: Pergeseran Kekuasaan Eksekutif; Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I dan II, Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia.

51) Hukum Pemerintahan Daerah  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami dan mengetahui pentingnya Hukum Pemerintahan Daerah dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perkembangannya dewasa  ini.

Topik Inti:

Pengertian  Hukum Pemerintah Daerah,  pengertian Otonomi daerah, asas – asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, lembaga-lembaga pemerintahan di daerah, sistem administrasi didaerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, perimbangan  keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, pengertian asset daerah dan pengertian  Barang Milik Negara ,macam-macam asset daerah, tatacara dan mekanisme pemilihan kepala daerah, sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan pusat,  pembagian kekuasaan didaerah dan pemerintah pusat dalam bidang perizinan, prinsip demokrasi dan keterbukaan, partisipasii;

Referensi al: Pipin Syaripin : dkk,  Pemerintahan  Daerah di Indonesia, Undang-Undang Otonomi Daerah,  Undang-Undang Perimbangan Kekuangan di Daerah.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan.

52) Hukum Penitensir  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami peraturan-peraturan tentang pemidanaan, sistemnya, arti dan tujuan serta cara pelaksanaan berbagai macam pemidanaan,dan tindakan-tindakan terhadap si pelanggar hukum, sejarah perkembangan pidana serta dampak putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, masyarakat, dan lingkungan yang lebih luas.

Topik Inti:

Pengertian Hukum Panintensier, lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan, kebijaksanaan, tujuan dari pemidanaan,hubungan antara tujuan pemidanaan dengan lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan, pemikiran pembentuk KUH Pidana mengenai tujuan dari pemidanaan dan mengenai lembaga-lembaga pemidanaan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, pengertian mengenai pidana dan pemidanaan (arti pidana dan pemidanaan, jenis-jenis pidana yang mencakup pidana pokok dan pidana tambahan, pengertian pidana bersyarat, pidana terhadap anak-anak, Lembaga Pemasyarakatan), Tindakan dan kebijaksanaan (arti tindakan dan kebijaksanaan, tindakan tata tertib Undang-Undang No.7/Drt/1955 tindak pidana ekonomi, tindakan yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak,lembaga pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat, usaha memperbaiki kehidupan di dalam lembaga pemsyarakatan.), beberapa pengertian tentang lembaga Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (bentuk-bentuknya, permohonannya, aspek hokum yang timbul dari lembaga tersebut).

Referensi a.l: Van JM.Bemmelen: Strafvordering,Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht, PAF.Lamintang: Hukum Panintensier, Moeljatno: KUHPidana, BPHN: KUH Acara Pidana, Roeslan Saleh: Stelsel Hukum Pidana di Indonesia, Soedarto: Hukum dan Hukum Pidana, Kapita Selekta Hukum Pidana, Hezewinkel Suringa: Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht,Undang-Undang RI tentang: Grasi, Amnesti,Abolisi.

53) Hukum Perkawinan Dan Waris Islam : 2 sks

Tujuan :

Agar  mahasiswa  dapat  memahami  tentang  arti  Perkawinan menurut Hukum Islam, dan juga pembagian waris menurut  Hukum Islam dan perkembangannya di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk;

Topik Inti:

Pengertian Hukum Perkawinan, pengertian Perkawinan menurut  Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan  menurut Islam, Kompilasi Hukum Islam, KHI  memandang Perkawinan, pentingnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1992 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat Islam Indonesia, dan pandangan Penadilan Agama Indonesia  terhadap KHI, pembagian  dalam KHI,  pengertian waris Islam, pembagian Waris dalam Islam,  penempatan waris  Islam dalam KHI,  KHI kaitannya dengan Undang-Undang No, 3 Tahun 2006, KHI kaitannya dengan Undang-Undang Wakaf,  KHI kaitannya dengan wasiat dan Hibah

Referensi a.l.: Kompilasi  Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama,  Undang-Undang tentang Wakaf,

54) Kuliah Kerja Nyata

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami pentingnya  Kuliah Kerja Nyata (KKN), dalam pemenuhan akademik, yang merupakan bagian dari Pengabdian pada masyarakat, dan sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khusus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Topik Inti:

Pembekalan  terhadap Dosen Pembimbing, pembekalan terhadap Mahasisiwa peserta KKN, pembentukan Ketua  Kelompok Ketua Kelompok pada peserta KKN, observasi ke wilayah/tempat tujuan yang dijadikan objek KKN, pemberangkatan peserta ke lokasi KKN, penyerahan peserta KKN kepada pemerintah setempat, perencanaan program oleh peserta KKN, pelaksanaan program oleh peserta KKN secara maksimal dan terkendali dibawah bimbingan dan pengawasan dari Dosen DPL KKN, evaluasi hasil program yang telah dilaksanakan, penilain oleh Dosen DPL, Nilai KKN sebagai syarat untuk mengikuti ujian Komprehensif.

Referensi a.l: Buku Pedoman KKN  penerbit LPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Buku dan Literatur lainnya yang mendukung  program KKN .

55) Komprehensif :  2    sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat menguasai ilmu hukum secara menyeluruh dan komprehensip, sesuai dengan kekhususan yang diambilnya (Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Ketatanegaraan) dapat menjadi tolok ukur dalam hal menentukan kemampuan akhir mahasiswa tingkat akhir dalam  menguasai materi yang telah diajarkan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menghantarkan mahasiswa untuk mencapai pintu gerbang kesarjanaannya.

Topik Inti:

Untuk kekhususan Hukum Keperdataan materi yang diujikan Filsafat Hukum (kaitannya dengan Filsafat Hukum Keperdataan), Materi Kekhususan Hukum Keperdataan(baik Hukum materil maupun Hukum Formil) , dan Hukum Islam kaitannya dengan Hukum Keperdataan Islam;

Untuk Kekhususan Hukum Pidana materi yang diujikan Filsafat Hukum (kaitannya dengan Filsafat Hukum Pidana), Materi Kekhususan Hukum Pidana (baik hukum materil maupun hukum formil) , dan Hukum Islam kaitannya dengan Hukum Pidana Islam;

Untuk Kekhususan Hukum Ketatanegaraan Islam materi yng diujikan Filsafat Hukum (kaitannya dengan Filsafat Hukum Ketatanegaraan), Materi kekhususan Hukum Ketatanegaraan (baik hokum materil maupun hukum formil), dan Hukum Islam kaitannya dengan Hukum Ketatanegaraan Islam.

Referensi a.l: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUH Pidana, Undang-Undang Dasar  1945, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

66. Skripsi/Munaqasah          : 4   sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat melengkapi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (Starata -1) melalui penulisan karya  ilmiah berupa skripsi yang dibimbing oleh para Pembimbing yang kompeten dibidangnya, dan diuji oleh para Penguji yang ahli dibidangnya.

Topik Inti:

Naskah Skripsi yang telah memenuhi syarat dan layak untuk diujikan dalam satu majelis penguji terdiri dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan dua orang penguji yang ahli dibidangnya, penguji bidang materi skripsi dan penguji bidang metodologi penelitian skripsi.

Referensi a.l: Naskah Skripsi yang diujikan, sumber literature yang mendukung skripsi, sumber literature yang  mendukung metodologi penelitian skripsi.

DISTRIBUSI MATA KULIAH TIAP SEMESTER

JURUSAN/PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Semester I
No. Mata Kuliah Sks
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.PPKn

Ilmu Alamiah Dasar

Ilmu Sosial Dasar

Antropologi Hukum

Bahasa Arab I

Bahasa Inggris I

Bahasa Indonesia

Ilmu Akhlak

Ulumul Qur’an

Pengantar Ilmu Hukum2

2

2

2

2

2

2

2

2

4Jumlah 22Semester IINo.Mata Kuliahsks1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Dirasah Islamiyah

Ulumul Hadits

Ushul Fiqh

Bahasa Arab II

Bahasa Inggris II

Bahasa Belanda Hukum

Pengantar Ilmu Ekonomi

Ilmu Negara

Pengantar Hukum Indonesia2

2

2

2

2

2

2

3

4Jumlah21Semester IIINo.Mata KuliahSks1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Hukum Perdata Islam

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Hukum Tata Negara

Hukum Adat

Sosiologi Hukum

Hukum Internasional

Hukum HAM2

4

4

4

2

2

3

2Jumlah23Semester IVNo.Mata KuliahSks1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Hukum Pidana Islam

Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Administrasi Negara

Hukum Dagang

Hukum Agraria

Ilmu Perundang-undangan2

4

4

2

3

2

2

2Jumlah21Semester VNo.Mata KuliahSks1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Hukum Tata Negara Islam

Hukum Asuransi

Hukum Konstitusi

Hukum Perikatan

Hukum Acara TUN

Kemahiran Hukum I

Tindak Pidana Khusus

Hukum Adat dalam Yurisprudensi

Hukum Organisasi Internasional

Hukum Keluarga & Waris BW2

2

2

2

3

3

2

2

2

2Jumlah 22Semester VINo.Mata Kuliahsks1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Hukum Penintensir

HAKI

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Kemahiran Hukum II

Hukum Perburuhan

Kriminologi

Etika Profesi Hukum

Hukum Perbankan

Metode Penelitian Hukum2

2

2

3

2

2

2

2

3Jumlah 20Semester VIINo.Mata Kuliahsks1.

2.

3.

4.

5.Filsafat Hukum

Hukum Pajak

Hukum Lingkungan

KKN

Mata Kuliah Kekhususan *2

2

2

2

6Jumlah 14Semester VIIINo.Mata Kuliahsks1.

2.

Komprehensif

Penulisan Skripsi / Munaqasah2

4

Jumlah 6

Mata Kuliah Kekhususan

  1. a. Kekhususan Hukum Perdata
Semester VII
No. Mata Kuliah SKS
1.

2.

3.Perbandingan Hukum Perdata

Hukum Perdata Internasional

Hukum Keluarga dan Waris Islam2

2

2Jumlah 6

  1. b. Kekhususan Hukum Pidana
Semester VII
No. Mata Kuliah sks
1.

2.

3.Perbandingan Hukum Pidana

Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana dalam Yurisprudensi2

2

2Jumlah6

  1. c. Kekhususan Hukum Tata Negara
Semester VII
No. Mata Kuliah Sks
1.

2.

3.Perbandingan Hukum Tata Negara

Hukum Pemda

Hukum tentang Lembaga-lembaga Negara2

2

2Jumlah 6

Catatan: Mata kuliah kekhususan adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester VII, sesuai dengan minat pendalaman keilmuan yang dipilih mahasiswa