Fakultas Syariah & Hukum
Hukum Pidana Islam

310124_264991280202317_1010688073_n

PROGRAM STUDI

 HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIÁH DAN HUKUM

UIN SGD BANDUNG

TAHUN AKADEMIK 2013-2014

Pendahuluan

Hukum Pidana Islam merupakan satu bidang kajian Hukum Islam yang paling sedikit diajarkan dalam studi hukum di perguruan tinggi (dibanding hukum perdata Islam seperti perkawinan, kewarisan, perjanjian, dan sebagainya). Ada beberapa hal yang membuat hukum pidana Islam semakin penting (urgent) untuk dipelajari : 1) kepen-tingan akademis; 2) kepentingan praktis; 3) meningkatnya aspirasi di daerah terhadap hukum Islam; dan 4) pentingnya mencari konsep-konsep hukum baru.

Selama ini dalam pembaharuan hukum di Indonesia, bahan-bahan yang diambil senan-tiasa dan terutama berasal dari konsep-konsep dan pengalaman dari  keluarga hukum civil law dan common law. Padahal kian lama, kian tampak bahwa masyarakat memerlukan sumber-sumber alternative yang berbeda dari kedua keluarga hukum itu. Bagi masyarakat Muslim, hukum Islam tentu memiliki tempat yang lebih tinggi karena hukum ini merupakan bagian dari integralitas ajaran Islam dan selaras dengan rasa keimanan. Di samping itu ada konsep-konsep yang tidak terdapat dalam hukum pidana seperti peranan korban dalam sistem peradilan pidana (dalam hal adanya pemaafan korban/ keluarganya terhadap pelaku), adanya Diyat dari pelaku kepada korban/ keluarganya, serta adanya jenis tindak pidana Ta’zir yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakat (sehingga membantah anggapan bahwa hukum Islam itu ketinggalan jaman).

Perkembangan hukum pidana Islam dalam studi Hukum di Indonesia tidaklah berlangsung dengan mulus saja, melainkan ada hambatan-hambatan seperti adanya tuduhan/ kesan bahwa Hukum Pidana Islam itu kejam dan tidak manusiawi, ketinggalan jaman, diskriminatif, bertentangan dengan HAM, tidak melindungi non-muslim dan kalangan perempuan, serta berbagai kesan negative lainnya. Semua anggapan ini tentu lahir semata-mata hanya karena pengetahuan yang terbatas atau bahkan hanya mendegar selintas saja tentang Hukum Pidana Islam. Tentu saja dalam dunia ilmiah dan akademis, kita dapat menilai sesuatu tanpa mempelajari dengan teliti dan obyektif. Oleh sebab itu, justru dengan mempelajari Hukum Pidana Islam serta mempelajari pula hukum pidana dari keluarga hukum lainnya, diharapkan kita dapat mengetahui berbagai landasan filosofis yang mendasari hukum ini dan pada akhirnya dapat melihatnya secara lebih jernih.

Oleh karena itu, kehadiran Jurusan/ Program Studi Hukum Pidana Islam di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung untuk menjawab tantangan untuk terus melakukan kajian sekaligus memberikan alternatif-alternatif tentang berbagai hal menyangkut hukum Pidana Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat

 

Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

 Menjadi Program Studi Yang UnggulDan Kompetitif Dalam Bidang Hukum Pidana Islam Di Indonesia Tahun 2020.

Misi:

  1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada pengkajian, penguasaan dan pengembangan bidang hukum pidana Islam dan aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  2. Menyelenggarakan penelitian untuk mendukung pengkajian dalam bidang hukum pidana Islam dan pengem-bangannya sesuai dengan perubahan di masyarakat.
  3. Menyelenggarakan pengabdian dan kerjasama dengan sejumah pihak terkait dalam rangka meningkatkan kemampuan teoritis dan praktis dalam bidang hukum pidana Islam.

Tujuan:

  1. Menghasilkan sarjana hukum pidana Islam yang memiliki   kemampuan akademik dan profesional dan memberikan kontribusi  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  2. Menghasilkan sarjana hukum pidana Islam yang mampu merumuskan konsep-konsep hukum untuk mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan sesuai dengan tuntutan perubahan di masyarakat.
  3. Menghasilkan sarjana hukum pidana Islam yang mampu mengikuti perkembangan ilmu dan pranata sosial.

 

Peluang Karir

Peluang karir lulusan Hukum Pidana Islam menjadi Hakim, Panitera, pengacara, tenaga ahli di bidang hukum, konsultan hukum, pegawai negeri pusat maupun daerah, dan lain-lain.

 

Fasilitas

  1. Ruang kuliah refresantatif dan dilengkapi infocus.
  2. Labolatorium komputer.
  3. Perpustakaan.
  4. Organisasi Kemahasiswaan Jurusan.

 

Pimpinan Fakultas Syariáh dan Hukum

  1. Dekan: Prof. DR. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si
  2. Wakil Dekan I: Dr. H. A. Hasan Ridwan, M.Ag
  3. Wakil Dekan II: H. Zulkarnaen, SH., MH.
  4. Wakil Dekan III: Drs. Ah. Fathoni, M.Ag
  5. Kabag TU: Drs. Wawan Hermawan DS
  6. Kasubag Akemah: Edi Fuadi, S.Ag
  7. Kasubag Umum: Saldiman, S.Ag
  8. Kasubag IBMN: Yuyu Wahyu, MH

 

Pimpinan Jurusan Hukum Pidana Islam

  1. Ketua Jurusan/Prodi: Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag
  2. Sekretaris Jurusan/Prodi: Jaenudin, M.Ag

 

Tenaga Pengajar (Para Dosen)

  1. Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH, M.Hum
  2. Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag
  3. Prof. Dr. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si
  4. Dr. H. Didi Mashudi, M.Ag
  5. Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag
  6. Drs. H. Asep Arifin, M.Ag
  7. Drs. Ayi Sofyan, M.Si
  8. Drs. Moh. Ahsanudin Jauhari, M.Hum
  9. Drs. Aziz Sholeh, M.Ag
  10. Drs. H. Asep Mustofa K., M.Ag
  11. Drs. Godjali, M.Ag
  12. Iman Hilman Faturachman, M.Ag
  13. Drs. Didi Sumardi, M.Ag
  14. Chaerul Shaleh, S.Ag, M.Ag
  15. Jaenudin, M.Ag
  16. Dede Kania, SHI, MH
  17. Budi Tresnayadi, MH
  18. Ikhwan Aulia Fatahillah, SH, MH

 

Alamat  Kampus

Jl. AH. Nasution No. 105 Bandung 40614

Tel. 022-7802278 Faks. 022-7802278

http:www.fshuinsgd.ac.id

 

Tempat Pendaftaran

Bagian Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. AH. Nasution 105 Bandung.

 

Waktu Ujian & Pengumuman Kelulusan

  1. Pendaftaran tanggal 4-27 Juni 2013.
  2. Ujian Tulis dilaksanakan tanggal 4 Juli 2013.
  3. Pengumuman Kelulusan tanggal 26 Juli 2013.
  4. Pengambilan Surat Kelulusan tanggal 26-27 Juli 2013.
  5. Registrasi kelulusan tanggal 29-31 Juli dan 1-2 Agusts 2013.

 

Tempat Ujian

Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Beban Studi yang Harus Diselesaikan

Jumlah sks yang harus diselesaikan adalah 152 sks dengan rincian:

  1. MKKD sebanyak 32 sks.
  2. MKKU sebanyak 92 sks.
  3. MKKPsebanyak  16 sks.
  4. MKKL sebanyak 12  sks.

Rincian Mata Kuliah

-          Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU):

1) Pengantar Fiqh Jinayah : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa memahami tentang wiiayah kajian Fiqh Jinayah, asas-asas, serta metodologi dalam penerapannya.

Topik lnti:

Pengertian: Rukun Jinayah dan Pembagiannya; Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Islam; Hubungan Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) dengan disiplin llmu lainnya; Sumber-sumber Hukum Pidana Islam;  Metode Pengambilan Hukum dalam Hukum Pidana Islam; Azas-azas yang beriaku dalam hukum Pidana Islam; Hukuman; arti, tujuan dan syarat-syarat; Macam-macam hukuman; Gabungan Hukuman; Sebab-sebab hapusnya hukuman; Teori Pembuktian; Masa berlakunya Hukum Pidana Islam; Lingkungan berelakunya Hukum Pidana Islam; Subjek, Obyek dan peristiwa Hukum Pidana Islam.

Referensi: Abdul Qadir al_Audah, Tasyri’ al-Jina’i; Bairut, Dar al-Fikr;A. Djazuli, Pengantar Fiqh Jinayah, Jakarta, Rajawali Press; Abd Aziz Amir, Al-Ta’zir fi al-Syari’ah, Dar-al-Fiqr; Mesir; 1969; Bahantsi Fath, Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari’ah al-lslamiyah; Salam Madzkkur, Al-Qadha fi al-lslam, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah; Syaltut Mahmud, Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah, Dar al-Qalam, Mesir.

2) Fiqh Jinayah II (Qishash dan Diyat)  : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami tindakan-tindakan pidana dalam Hukum Pidana Islam (Jinayah) terutama berkaitan dengan tindakan Qishash dan diyat serta hukuman dan proses peradilannya.

Topik Inti:

Pembunuhan Sengaja: Pengertian, Unsur-unsur , alat yang digunakan, sanksi, alat bukti, pelaksanaan hukuman, pembunuhan dengan izin korban dan hapusnya hukuman; Pembunuhan Semi sengaja; Pengertian, Unsur-unsur, alat yang digunakan, sanksi, alat bukti, pelaksanaan dan hapusnya hukuman; Pembuhuhan karena Kesalahan; Pengertian, Unsur-unsur, alat yang digunakan, sanksi, alat bukti, pelaksanaan dan hapusnya hukuman; Kejahatan Terhadap Janin dengan cara melakukan Jarimah terhadap Ibunya; Pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok: Unsur-unsur, alat yang digunakan, sanksi, alat bukti, pelaksanaan dan hapusnya hukuman; Penganiayaan Sengaja: Pengertian, Unsur-unsur, alat yang digunakan, sanksi, alat bukti, pelaksanaan dan hapusnya hukuman; Penganiayaan tidak Sengaja (Kesalahan): Pengertian, Unsur-unsur, alat yang digunakan, sanksi, alat bukti, pelaksanaan dan hapusnya hukuman; Penganiayaan yang dilakukan secara berkelompok: Unsur-unsur, alat yang digunakan, sanksi, alat bukti, pelaksanaan, dan hapusnya hukuman; Penganiayaan ditinjau dari akibat yang ditimbulkan: Penganiayaan berat (Menyebabkan kematian atau cacat seumur hidup): Unsur-unsur, alat yang digunakan, sanksi, alat bukti, pelaksanaan dan hapusnya hukuman; Penganiayaan ditinjau dari akibat yang ditimbulkan; Penganiayaan ringan (Tidak menyebabkan kematian atau cacat seumur hidup): Unsur-unsur, alat yang digunakan, sanksi, alat bukti, pelaksanaan dan hapusnya hukuman; Sanksi hukum terhadap orang yang melakukan berbagai tindakan pindana dalam satu kesempatan.

Referensi a.l: Abdul Qadir al_Audah, Tasyri’ al-Jina’I; Bairut, dar al-Fikr; A. Djazuli, Pengantar Fiqh Jinayah, Jakarta, Rajawali Press. Abd Aziz Amir, Al-Ta’zir ft al-Syari’ah, Dar-al-Fiqr; Mesir; 1969. Bahantsi Fath, Al-Siyasah al-Jinayahfi al-Syari’ah al-hlamiyah. Salam Madzkkur, Al-Qadhafi al-Islam, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah. Syaltut Mahmud, Al-Islam ‘Aqidah wa Syari ‘ah, Dar al-Qalam, Mesir

3) Fiqh Jinayah III (Ta’zir) : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami jarimah ta’zir serta cara menetapkan hukuman ta’zir.

Topik Inti:

Pengertian dan Unsur Jarimah Ta’zir; Maksud Sanksi Ta’zir dan Macam-macam Sanksi Ta’zir: Landasan Hukum Jarimah Ta’zir; Pendapat Ulama tentang Penerapan Sanksi Ta’zir; Sebab-sebab Hapusnya Hukuman Ta’zir; Perbedaan Jarimah Hudud dengan jarimah Ta’zir; Jarimah Ta’zir berkaitan dengan Pembunuhan; Jarimah Ta’zir berkaitan dengan Pelukaan; Jarimah Ta’zir berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kehormatan dan Kerusakan Akhlaq; Jarimah Ta’zir berkaitan dengan Harta; Jarimah Ta’zir berkaitan dengan kemashlahatan Individu; Jarimah Ta’zir berkaitan dengan Kemananan dan Kestabilan Pemerintah.

Referensi a.l.: Abdul Qadir al_Audah, Tasyri al-Jina’I; Bairut, dar al-Fikr; A. Djazuli, Pengantar Fiqh Jinayah, Jakarta. Rajawali Press.   Abd Aziz Amir, Al-Ta’zir ft al-Syari’ah, Dar-al-Fiqr; Mesir; 1969. Bahantsi Fath, Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari’ah al-Islamiyah. Salam Madzkkur, Al-Qadhafi al-Islam, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah. Syaltut Mahmud, Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah, Dar al-Qalam, Mesir.

4) Kaidah Fiqh Jinayah : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu memahami kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kaidah-kaidah Fiqh Jinayah, sehingga dapat menjadi metode istinbath al-ahkam pada persoalan-persoalan Jinayah.

Topik Inti:

Pengertian, objek dan ruang lingkup; Kaidah Fiqh Jinayah berkenaan dengan Niat berbuat Jarimah; Kaidah Azasi dan Kaidah Cabang; Kaidah Pembunuhan Bergantung Kepada Niatnya: Sengaja, semi Sengaja dan Kekeliruan; Kaidah Sanksi berkenaan dengan Maksud Jahat; Kaidah Gugurnya pertanggungjawaban Pidana berkenaan dengan adanya niat tertentu: pendidikan, olah raga dll.; Kaidah Niat dalam Jarimah Qadhaf; Kaidah Niat dalam Jarimah Minum Khamr; Kaidah Niat dalam Jarimah Perampokan; Kaidah Fiqh Jinayah yang berkenaan dengan Keyakinan dan Keraguan: Kaidah Azasi dan Kaidah Cabang; Azas Legalitas dan penerapannya pada Jarimah Hudud, Qishah dan Diyat; Azas Tidak Berlaku Surut dan kekecualiannya; Keberlakuan Hukum Pidana Islam; Hudud Gugur harena Ada Syubhat; Kaidah Fiqh Jinayah Berkenaan dengan Kesulitan dan Kemudahan: Kaidah Fiqh Jinayah tentang Dasar Pertanggungjawaban Pidana dan Tempat Pertanggungjawaban Pidana; Kaidah Fiqh Jinayah berkenaan dengan Menghilangkan Kemadharatan: Kaidah Fiqh Jinayah yang berkenaan dengan Adat; Kaidah Fiqh Jinayah yang berkenaan dengan Kualifikasi Jarimah: Jarimah Hudud, Jarimah Qishah dan Jarimah Ta’zir.

Referensi a.l.: Ali Ahmad al-Nadhawi, al-Qawa’id wa Dhawabith al-Mustakhlashah. Asymunio A. Rahman, Qa’idah-Qaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang; 1976. A. Djazuli. Fiqh Jinayah, Jakarta, Rajawali; 2000. Muhlish Usman. Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Mushthafa Ahmad al-Zarqa’. Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyat. Dar al-Qalam, 1989.

5) Masail al-Fiqh Jinayah : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu memhami masalah-masalah yang menjadi ikhtilaf dalam fiqh Jinayah dan perkembangan kontemporer tentang tindakan Jarimah

Topik Inti:

Pengertian, Objek Kajian dan ruang lingkup: Metodologi pemahaman Fiqh Jinayah; Faktor-faktor munculnya Ikhtilaf dalam Fiqh Jinayah; Perbedaan dalam masalah Hudud; Perbedaan dalam masalah Qishah/Diyat; Perbedaan dalam masalah Ta’zir; Masalah tindakan Jarimah Kontemporer: Aborsi, Money Laundry, Penyelundupan, Narkoba, Korupsi (White Calor), Patologi Sosial, Lokalisasi Prostitusi dan Perjudian

Referensi a.l.: Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri’wa Falsafatuh. Ali Subhi, Muqaranah Al Madzahib fi A! Fiqh Fatwa Majelis Ulama, Prostitusi dan Narkoba. A. Djazuli. Fiqh Jinayah, Jakarta, Rajawali; 2000.

6) Tafsir Ahkam Jinayah : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami landasan hukum dan hukumannya atas tindakan pidana dalam Al-Qur’an beserta asbab al-nuzulnya.

Topik Inti:

Pengertian Tafsir, ta’wil dan perbedaannya, Ta’rif ilmu tafsir serta pokok pegangan dalam menafsirkan al-quran; Ilmu-ilmu yang diperlukan dalam penafsiran, macam-macam tafsir dan beberapa aliran Tafsir; Kaidah-Kaidah kebahasaan dalam penafsiran al-Qur’an; Sejarah perkembangan tafsir; Tafsir ayat al-Qur’an tentang Jarimah Zina; Tafsir ayat al-Qur’an tentang Jarimah Menuduh Zina (Qadzaf); Tafsir ayat al-Qur’an tentang Jarimah Pencurian; Tafsir ayat al-Qur’an tentang Jarimah Perampokan (Hirobah); Tafsir ayat al-Qur’an tentang Jarimah Khamr; Tafsir ayat al-Qur’an tentang Jarimah al-Baghyu; Tafsir ayat al-Qur’an tentang Jarimah Riddah: Tafsir ayat al-Qur’an tentang Jarimah qishah/Diyat; Tafsir ayat al-Qur’an tentang ketetapan Jarimah Tazir.

Referensi a.l.: Muhammad Ali al-Says, Tafsir ayat al-Ahkam. Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa’i al-Bayanfi Tafsir ayat al-Ahkam. Al-Syaukani, AI-Qurthubi, al-Jami al-Ahkam al-Qur’an. Subhy al-Shalih. Mabahitsfi ulum al-Qur’an, Bairut. 1977. Al-Suyuti, Al-Itqan di Ulum al-Qur’an, Mesir.

7) Hadits Ahkam Jinayah  : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami landasan hukum dan hukumannya atas tindakan pidana dalam Hadits beserta asbab al-wurudnya,

Topik Inti:

Metode Penelitian Hadits: Sanad dan Matan; Metode Takhrijul Hadits; Hadits Ahkam tentang Jarimah Zina: asbab al-wurud dan substansinya; Hadits Ahkam tentang Jarimah Menuduh Zina (Qadzaf): asbab al-wurud dan substansinya; Hadits Ahkam tentang Jarimah Pencurian: asbab al-wurud dan substansinya; Hadits Ahkam tentang Jarimah Perampokan (Hirobah): asbab al-wurud dan substansinya; Hadits Ahkam tentang Jarimah Khamr: asbab al-wurud dan substansinya; Hadits Ahkam tentang Jarimah al-Baghyu: asbab al-wurud dan substansinya; Hadits Ahkam tentang Jarimah Riddah: asbab al-wurud dan substansinya; Hadits Ahkam tenrane Jarimah aishah/Divat: asbab al-wurud dan substansinya- HaHits Ahkam tentang ketetapan Jarimah Tazir: asbab al-wurud dan substansinya; Hadits tentang peradilan

Referensi a.l.: Al-Syaukani, Nail al-Authar. Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, Subul al-Salam. Ibn Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram dan Fath al-Bari. Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Lu’lu wa al-Marjan, Bairut.

8) Ushul Fiqh I : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa mengetahui dan memahami Ushul Fiqh sebagai alat untuk mengistinbathkan hukum dari al-Qur’an dan al-Hadits dengan menggunakan kaidah-kaidahnya.

Topik Inti:

Pengertian ushul fiqh; Hubungan antara ushul fiqh dengan fiqh; Tujuan dan fungsi ushul fiqh dalam memahami hukum Islam;Obyek kajian ushul fiqh: Kaidah-kaidah kebahasaan dan penterapannya; Kaidah-kaidah tasyri’iyyah (norma proses pembentukan hukum) dan penterapannya; Sejarah pertumbuhan dan kembangan  ushul fiqh sebelum Imam Asy-Syafi’i dan sesudahnya; Aliran pemikiran Usul Fiqh: Aliran Mutakallimin dan ciri-ciri khasnya; Aliran Ahnaf dan ciri-ciri khasnya; Aliran gabungan di antara keduanya; Makna Hukum: Definisi dan Pembagiannya; Hakikat Hakim dan kaitannya dengan kedudukan akal; Al-Mashadir dan al-adillah al-Ahkam; Pengertian dan ruang lingkup mahkum alaih (subyek hukum/mukallaf); Pengertian dan ruang lingkup mahkum fih (perbuatan hukum mukallaf).

Referensi a.l.: A.Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh,  Rajawali Press, Jakarta; Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhim al-Gharnathi Al-Syatiby, Al-Muwafaqat Fy  Ushul al-Ahkam, Dar al-Fikr, Beirut, 1341 H; Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz 1, Dar al-Fikr al-Mu’ashir, Beirut-Libanon, cetakan kedua, 1998 M/1418 H; Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mushtasfa min Ilmi al-Ishul; Muhammad Abu Zahroh, Ushul Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi, 1958; Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Dar al-Fikr, Beirut, 1978; Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, Maktabah Ahmad Ibn Sa’ad Ibn Nabhan, Surabaya, t.th; Muh. Khudary Bik, Ushul Fiqh.

9) Ushul Fiqh II  : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa memahami macam-macam metode istinbath hukum dengan pendekatan lughawiyyah (tekstual) dan tasyri’iyyah (kontekstual).

Topik Inti:

Pengertian Ijma sebagai metode hukum dan penterapannya; Pengertian Qiyas sebagai metode hukum dan penterapannya; Pengertian Istihsan sebagai metode hukum dan penterapannya; Pengertian Istislah dan Mashlahah Mursalah sebagai metode hukum dan penterapannya; Pengertian Istishab sebagai metode hukum dan penterapannya; Sadz al-Dzari’ah sebagai metode hukum dan penterapannya; Madzhab Shahaby sebagai metode hukum dan penterapannya; Syar’u man qoblana sebagai metode dan penterapannya; Kontradiksi antara dalil (ta’arudh al-adillah) dan cara penyelesaiannya;

Referensi a.l.: A. Djazuli dan Nurul Aen, Ushul Fiqih; Al-Syatibi, AlMuwafaqat; Abu Zahroh, Ushul fiqih; Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqih; Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqih; Muh. Khudary Bik, Ushul Fiqih.

10) Dirasah Islamiyah : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami dengan baik metodologi studi Agama Islam, pendekatan terhadap Islam dan studi Agama, model-model penelitian Agama, kontruksi teoritis kemudian menerap-kannya dalam penulisan makalah dan proposal penelitian.

Topik Inti:

Pendahuluan: Islam dan Studi Agama; Penelitian Agama; Model-model penelitian agama; Islam dan Kebudayaan; Islam sebagai agama; Sejarah Islam: Studi kawasan Islam dan Kebudayaan Indonesia; Aliran-aliran  dalam pemikiran  Islam dan sejarahnya;  Al-Quran sebagai sumber agama Islam; Sunnah sebagai sumber agama Islam; Ijtihad sebagai sumber agama Islam; Doktrin kepercayaan dalam Islam; Dimensi-dimensi Islam; Ritual dan Institusi dalam Islam; Islam dan Kemanusiaan; Islam dan Moral; Islam, Keluarga dan Masyarakat; Islam dan dunia kontemporer; Islam dan Agama lain.

Referensi a.l.; Atang Abd.Hakim dan Jaih Mubarak, Metodologi Studi Islam; Atho Muzdhar, Dimensi-Dimensi Studi Islam; Mukti Ali, Metode Memahami Agama Islam; Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya; Richard C Martin (Ed), Aproaches to Islam in Religuous Studies.

11) Fiqh Mawarits : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami dasar-dasar hukum dan sistem kewarisan Islam baik dasar hukum dan dapat memilki kemampuan teknis pembagiannya.

Topik Inti:

Pengertian, syarat dan rukun warits; Sumber hukum dan hubungannya dengan hukum waris nasional; Sebab hubungan kewarisan dan penghalangnya; Ahli waris dan harta; dzawi furud dan hak-haknya; Masalah Asobah dan  dzawil Arham; Kewajiban yang menyangkut harta waris; aul dan rad; Ahli waris mafqud; Masalah kakek bersama saudara; Masalah gharawain dan musyarakah; Hak waris bayi dalam kandungan; Wasiat kaitannya dengan hak kewarisan.

Referensi a.l.: Ali Al-Shabuni, Urn al-Mawarits; Faturrahman, Ilmu Waris.

12) Fiqh Siyasah: 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami teori-teori dasar ketatanegaraan dalam Islam dan mampu menngimpelementasikan nilai-nilai yang relevan dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan pada zaman modern.

Topik Inti:

Pengertian, objek, pembidangan fiqih siyasah, dasar-dasar syara; Fiqh Siyasah Syar’iyah dalam perspektif Sejarah; Hubungan siyasah dengan pengetahuan yang lain; Prinsip dan kaidah siyasah; Aplikasi fiqih siyasah bagi penerapan fiqih siyasah syar’iyyah, contoh fiqih siyasah pada masa Nabi dan khulafa ar-Rasyidin; Siyasah Dusturiyah: Persoalan dan rung lingkupnya; Imamah dan Khalifah: syarat, hak, kewajiban dan dasar hukum; Ahl al-Hali wa al-Aqdi; Bai’at dan Wuzarah; Siyasah Dauliyah: Sejarah, Dasar Hukumnya; Siyasah Maliyah: prinsip dan macam-macamnya; Siyasah Qadhoiyyah.

Referensi a.l.: A. Djazuli, Fiqih Siyasah, Bandung; Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah; Manawir Sadjali, Islam dan Tata Negara. Abd Qadir al-Audah, Al-Islam wa Audauna al-Siyasah, Kairo, 1957. Abu Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam Asulthaniyah wa al-Wilayatuldiniyah, Mesir. Abul A’la al-Maududi, Al-Dawa’un ‘ala Harakat al-Tadhamun al-Islam. Abul Aia al-Maududi, Tadwin Al-Dustur al-Islami, Dfarul Fikr. Abul A’la al-Maududi, The Islamic Law and Constitution. Pakistan.

13) Fiqh Muamalah: 2 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa memahami tentang pengaturan kewajiban dan hak atas harta benda dan aktivitasnya menurut syari’at Islam untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah.

Topik Inti:

Pengertian, objek dan ruang lingkup muamalah; Harta; akad, sifat-sifat akad; pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Jual beli; khiyar; pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Sewa menyewa dan (ijarah); pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Upah mengupah; pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Pinjam meminjam (ariyah); pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Rahn; pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Syirkah; pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Musyaqah dan muzara’ah; pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Mukhabarah; pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Mudharabah; pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Riba; pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya; Hibah, shodaqah, hadiah; riba, pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi dan hikmahnya.

Referensi a.l.: Ali al-Khafif, Al-Ahkam al-Mu’amalah al-Syari’ah; Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Sunan Gunung Djati.

14) Fiqh Munakahat: 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami hukum keluarga dalam Islam, baik itu definisi nikah, syarat, rukun, dasar hukum dll, sehingga dapat membedakan pernikahan yang dibolehkan dan syah agama dan yang dianggap tidak sah.

Topik Inti:

Pengertian nikah dan syarat-syaratnya; Pernikahan pra Islam dan jenis-jenisnya; Tujuan, fungsi dan hikmah pernikahan; Dasar hukum khitbah, tujuan dan akibat hukumnya; Rukun nikah dan syarat-syaratnya;Kedua mempelai, akad, wali dan saksi; Kedudukan dan fungsi mahar dalam pernikahan; Hak dan kewajiban suami istri: nafkah, pendidikan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal; Nusyuz dan Shiqoq; pengertian, dasar hukum dan akibat hukumnya; Thalak: pengertian, jenis dan sifatnya; Fasakh, Khulu’, Iddah, Ruju, Nasakh, Mahram

Referensi a.l.: Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Beirut, Dar el Fikr; Ibn Rusydi, Hidayah al Mujatahid; Al Syairozy, Muhadzab, Beirut, dar El-Fikr.

15) Fiqh Ibadah : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami dasar hukum ibadah beserta ikhtilafnya dan mampu mempraktekkan  ibadah secara baik dan benar.

Topik Inti:

Thaharoh, Wudlu, Tayamum dan Istinja; Macam-macam najis: Mukhafafah, Mutawasithah dan mughaladoh; Shalat: Sarat dan rukun serta dasar Hukum serta shalat wajib dan sunat, adzan dan iqomat; Shalat Sunat Tahajud, Dhuha, Tarawih, Gerhana Bulan, gerhana matahari, Istisqo dan Istikharah; Shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), Shalat mayat, Shalat Ghaib; Rukhshah dan Azimah; jama’, qashar, fidyah dan qadha serta kifarat; Cara mengurus jenazah; syarat, dasar hukum dan cara mengurus jenazah dari mulai memandikan sampai dengan menguburkan; Shalat dan Khutbah jum’at, idul fitri, idul adha, khusuf, kusuf, istisqo, dan khutbah arafah: syarat, rukun dan dasar hukum; Puasa: syarat, rukun, dasar hukum serta puasa wajib dan sunnat; Zakat: syarat dan rukun, dasar hukum dan jenis-jenis zakat (Zakat fitrah dan zakat mal serta pengembangannya); infaq, shadaqah, hadiah, hibah, wasiat dan wakaf; Haji dan Umrah: syarat, rukun, wajib haji dan dasar hukum, macam-macam haji; Peringatan hari-hari besar Islam: Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj dan Nisfu Sya’ban: sekitar polemik dan dasar hukum; Tahlil, marhaban, aqikah, syukuran; sekitar polemik dan dasar hukum.

Referensi a.l.: al-Jurjani, Madzahibul al-Arba’ah;-Svbulus Salam; Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah; Hasbi Ashidiqi, Fiqh Ibadah; Kifayatul Akhyar, Sahal Mahfuz, Nuansa Fiqh Sosial; AM Yafie, mengggagas Fiqh Sosial; Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat

16) Tarikh Tasyri’  : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perkembangan pembinaan Hukum Islam mulai dari masa Nabi Muhammad saw sampai dengan perkembangannya di Asia Tenggara dan di Indonesia.

Topik Inti:

Pengertian syari’ah, fiqih, tasyri’, taqnin, hukum Islam; Macam-macam dan prinsip tasyri’, tujuan dan kegunaan studi tarikh tasyri’; Periodisasi tasyri dan kekhususannya: masa Rasul, masa Sahabat besar, masa sahabat kecil dan masa tabiin, masa awal abad kedua pertengahan abad keempat, masa abad keempat sampainya runtuhnya Abasiyyah, masa runtuhnya Abasiyah; Pembinaan Hukum pada masa taqlid; Munculnya gerakan pembaharuan Islam; Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara; Perkembangan hukum Islam di Indonesia;

Referensi a.l.: Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Rosyda Karya, 2000; M. Ali Syais, Tariks al-h iqih al-lslamy. Hudhari Bik, Tarikh Ai-Tasyri1 Al-Islami. ‘Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah Tasyri’ wafalsafatuh.

17) Ilmu Falak : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiwa mengetahui dan memahami kedudukan ilmu falak dalam ilmu fiqh, bisa menghitung waktu ibadah muaqqat, mampu menghitung dan mengukur arah qiblat dan sebagainya.

Topik Inti:

Pengertian ilmu Falak, kedudukan ilmu Falak dan macam-macamnya (Hisab dan Ru’yat); Menentukan Arah Qiblat. Menentuikan waktu shalat; Menentukan awal Puasa; Menentukan waktu buka puasa dan Imsakiyah; Menentukan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha); Menentukan Awal tahun (1 Muharram) dan membuat kalender Islam; Faktor-faktor perbedaan dalam menetapkan awal puasa atau hari raya

Referensi a.l.: Sa’adoedin Jambek, hisab awal bulan; Sa’doedin, Jambek, perbandingan tarih,; Drs. Abdurahim. Ilmu Falak, Ir Masito, Astronomi, Mabes TNI AD, almanak nautika. Depag, pedoman penentuan arah qiblal. pedoman tehnik ru’yat; Depag, evaluasi pelaksabnaan kegiatan hisab;Depag, ephemeris hisab dan ru’yat, Mansur, Ajengan, sulamu nayyiren; syakur Ch, proses hisab waktu shalat, Arah Qiblat dan persiapan Ru ‘yat.

18) Filsafat Hukum Islam  : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami landasan filosofis Hukum Islalm baik yang berkaitan dengan aspek ubudiyah maupun aspek muamalah, siyasah, jinayah dan munakahat.

Topik Inti:

Pengertian Filsafat, Hikmah, Syari’ah, Tasyri’, Fiqh, Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam; Objek Filsafat Hukum Islam , niang lingkup dan manfaat studi.; Sumber dan Metode Hukum Islam; Prinsip-prinsip Hukum Islam; Tujuan Hukum Islam; Manusia, Pengetahuan dan Hukum Islam; Eksistensi dan Keesaan Allah (Wajib al-Wujud); Filsafat Kenabian dan Kerasulan; Filsafat Siyasah; Azas-azas Muamalat; Azas-azas Jinayat; Azas-azas Munakahat; Azas-azas Kewarisan.

Referensi a.l.: Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri’wa Falsafatuh, Dar al-Fikr. Fathi Ridwan, Falsafat al-Tasyri’ al-Islamy. Al-Ghazali, al-Mushtasyfa’ min ilma al-Ushul. Harun Nasution, Filsfat Agama, Bulan Bintang, Jakarta. Hasbi Ash-Shidiiqie, taisajat hukum lsiam. Junaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam.

19) Pengantar Ilmu Hukum : 2 sks

Tujuan

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami mereka memahami apa hukum itu dan menumbuhkan minat mereka untuk lebih serius mempelajari hukum dan ilmu hukum.

Topik Inti:

Pengantar (pengertian, tujuan, kedudukan, fungsi, sejarah hukum); Peristilahan dalam ilmu hukum (subyek, lembaga dan obyek); Asas hukum; Hubungan hukum dengan hak; Sumber hukum; Sumber tertib hukum dan bentuk peraturan perundang-undangan; Kodifikasi, aliran, perbandingan, isi, sifat, bentuk, ruang lingkup hukum; Tata hukum di Indonesia; Sistem hukum; teori hukum; bidang studi hukum: sejarah, politik, filsafat dan psikologi hukum; penegakkan hukum dan faktor-faktor penegakkan hukum; Keputusan hakim, keselarasan hukum dan masyarakat, pelaksanaan hukum.

Referensi a.l.: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986; Abdoel Jamal, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1984.

20) Hukum Pidana : 4 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami hukum pidana Indonesia dan perkembangannya.

Topik Inti:

Arti dan Ruang Lingkup Hukum Pidana; Sumber-sumber Hukum Pidana di Indonesia; Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu dan tempat; Tentang Tindak Pidana; Tentang Penggolongan Tindak Pidana; Ajaran kausalitas dan Sifat Melawan Hukum; Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana; Percobaan Tindak Pidana; Pidana dan Pemidanaan; Dasar-dasar Penghapus Pidana; Dasar-dasar Peringan dan Pemberat Pidana; Gabungan Tindak Pidana; Penyertaan; Gugurnya Hak Jaksa untuk Menuntut dan Gugurnya Kewajiban Terpidana untuk Menjalankan Pidana.

Referensi a.l.: Moeljatno, Hukum Pidana; Satochid Kartanegara, Hukum Pidana; Ruslan Saleh: Hukum Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana; Soedarto, Hukum dan Hakim Pidana.

21) Hukum Perdata : 4 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu untuk menjelaskan latar belakang, ruang lingkup Hukum Perdata sejak tahun 1848 mengetahui mana yang masih berlaku sampai sekarang dan mana yang sudah tidak berlaku lagi, sistematika dari pada K.U.H perdata Indonesia dan diberlakukan bagi golongan penduduk mana K.U.H Perdata Indonesia itu.

Topik Inti:

Tinjauan Umum Hukum Perdata yang meliputi (1) Pengantar; (2) Hukum Perorangan; (3) Hukum Keluarga; (4) Hukum Benda; (5) Hukum Waris; (6) Hukum Perikatan.

Referensi a.l.: Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I, Rajawali Press, Jakarta. 1996. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992. R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Pramita, Jakarta.1992. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

22) Hukum Hak Azasi Manusia : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami gagasan, konsep, dan perkembangan penegakan HAM baik Internasional maupun Nasional

Topik Inti:

Istilah, Pengertian dan Pendapat Para Ahli tentang Konsep  HAM, Perkembangan  Pemikiran  HAM baik Internasional maupun Nasional; Teori  dan  Prinsip  HAM; Instrumen Ham Internasiona: Instrumen Utama, Mekanisme Internasional Pemantauan HAM, Deklarasi Dan Program Aksi Wina Tahun 1993; Pengaturan HAM di Indonesia; Mekanisme Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia: Mekanisme Perlindungan dan Penegakan HAM, Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM, Pengadilan HAM dan Organisasi Masyarakat Sipil

Referensi a.l.: Maurice Cranston, Human Rights Today. R. Salio, Masalah Panahanan  dan Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Jakarta.   Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradnja Paramita, Jakarta, 1960. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Gramedia, Jakarta.

23) Hukum Pidana dalam Yurisprudensi   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami hakikat, sumber, prinsip, tujuan dan kedudkannya dalam yurisprudensi

Topik Inti:

Yurisprudensi sumber hukum, jenis-jenis metode penafsiran yang diperkenankan dalam hukum pidan, pernan yurisprudensi bagi perkembangan hukum pidana , peranan hakim pidana sehubungan dengan pasal 27 undang-undang no., 14 tahun 1970 danazas nullum delictum, prae yudicial geschil.

Referensi a.l.: Saleh Sumadriprdja, Hukum Pidana Dalam Yunsprudensi, MA Ri, Kumpulan Yurisprudensi Indonesia.

24) Delik-Delik Khusus : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami tindakan-tindakan pidana diluar KUHP serta proses peradilannya.

Topik Inti:

Delik-delik Korupsi; Delik-delik Subversi; Delik-delik Psikotropika; Delik-delik Terorisme; Delik-delik Ekonomi; Delik-delik Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa; Delik-delik Money Loundry; Delik-delik Mall Praktek; Delik-delik Kesusilaan.

Referensi a.l.: M. Sudrajat Bashar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu; Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu

25) Hukum Internasional : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mampu memahami keseluruhan asas hukum dan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan, hubungan-hubungan yang bukan bersifat perdata antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum bukan negara, subyek hukum bukan negara yang satu dengan yang lain. Sehingga pada akhir perkuliahaan ini mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan masalah-masalah pokok Hukum Internasional.

Topik Inti:

Pengantar: (Sejarah perkembangan Hukum Internasional), Pengertian, Istilah Hukum Internasional (HI), Persamaan dan perbedaan istilah HI dengan Hk. Bangsa-bangsa,Hukum Antar Bangsa, dan Antar Negara, HI Publik dan HI Perdata, Hubungan HI dengan Hk. Nasional, Sumber HI, Subjek HI, dan Kekuatan HI; Sumber-Sumber Hukum Internasional: Pengertian sumber hukum Internasional, Macam-macam sumber hukum Internasional; Subyek Hukum Internasional: Negara sebagai Subyek Utama Hukum Internasional, Subyek Hukum Internasional Lainnya; Persoalan Pengakuan dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya suatu Negara, Pengakuan Negara, Bentuk-bentuk Pengakuan Negara, Pengakuan Pemerintahan, Pengakuan terhadap Pemberontak, Pengakuan Terhadap Gerakan-Gerakan Pembebasan Nasional; Kedaulatan dan Yurisdiksi: Kedaulatan Teritorial Negara, Yurisdiksi Negara; Pertangungjawaban Negara: Hakekat Pertangungjawaban Negara, Sifat dan Jenis-jenis Tangung Jawab Negara, Pertanggungjawaban Negara  Atas Pelangaran Traktat, Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Internasional yang tak terkait dengan Kewajiban Kontraktual, Klaim-klaim; Suksesi Negara dan Pemerintahan; Penyelesaian Sengketa Internasional: Prinsip-prinsip Umum, Penyelesaian Secara Politik (Non Yuridiksional), Penyelesaian Secara Hukum; Hukum Internasional Tentang Ham: Kedudukan individu dalam HI, Klasifikasi hak-hak yang dilindungi secara Internasional, Perlindungan HAM dalam Kerangka Universal, Perlindungan HAM dalam Kerangka Regional, Perlindungan Nasional HAM

Referensi a.l.: Brownlie, 1979. Principle Of Public Law, Third Edition. Oxford. University Press. Istanto,  1994, Hukum Internasional. Universitas Admajaya. Yogyakarta.  Kusumaadmadja, 1991.  Pengantar Hukum Internasional. Cetakan keempat. Buku I . Boer Mauna, 2000. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Penerbit Alumni. Bandung. Openheim, 1974, The International Law, Volume I. Logman. London. Starke, 1989. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. Terjemahan. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

26) Hukum Pidana Internasional : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami substansi dan perkembangan hukum pidana internasional serta pengaruhnya hukum pidana internasional pada hukum nasional, sehingga diharapkan mampu menganalisis terhadap berbagai kasus hukum pidana pada level internasional.

Topik Inti:

Definisi, substansi, dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional; subyek hukum dan korban dari hukum pidana internasional. Sumber-sumber hukum pidana internasional: sumber yang berasal dari hukum internasional dan sumber dari hukum pidana nasional negara-negara serta hubungan antara keduanya; asas-asas dan kaidah-kaidah hukum pidana internasional; Sejarah dan perkembangannya; faktor-faktor pendorongnya dan kelemahan-kelemahan dari hukum pidana internasional; Yurisdiksi kriminal negara-negara dalam hukum pidana internasional; Implementasi hukum pidana internasional pada tataran nasional sesuai dengan hukum pidana nasional; Implementasi hukum pidana internasional pada tataran internasional, melalui kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan secara bilateral, regional, dan global, kerjasama melalui lembaga internasional, sepereti INTERPOL, organisasi internasional regional seperti ASEAN, Uni Eropah, organisasi internasional global seperti PBB; Badan-badan peradilan pidana internasional ad hoc dan permanen, seperti Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1946 dan Tokyo 1948, Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus Rwanda 1993 dan Ex Yugoslavia 1994.

Referensi a.l.: Ardiwisastra Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Alumni, Bandung; Brownlie Ian, 1999, Principles of Public International Law, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford; Burhantsani, Muhammad, 1990; Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta : Penerbit Liberty; Kusamaatmadja Mochtar, 1999, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan ke-9, Putra Abardin; Mauna Boer, 2003, Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung; Phartiana I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar maju, Bandung; Situni F. A. Whisnu, 1989, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

27) Perbandingan Hukum Pidana : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami persamaan, perbedaan dan perkembangan hukum pidana berbagai sistem hokum di dunia dengan berbagai karakteristiknya dan substansinya.

Topik Inti:

Pengantar: Pengertian dan Cakupan Perbandingan Hukum dan Perbandingan Hukum Pidana, serta Sejarah dan Perkembangan Perbandingan Hukum; Hubungan Perbandingan Hukum: Hukum Internasional, Sosiologi Hukum, dan Sejarah Hukum serta Macam-macam Perbandingan Hukum; Metode Perbandingan Hukum dan Obyek Kajian Perbandingan Hukum; Legal Sistem, Legal Tradition, dan Legal Family serta Landasan Penentuan Klasifikasi Sistem Hukum; Keluarga Hukum Civil Law : Sejarah Perkembangan, Negara yang Menganut, dan Karakteristiknya; Keluarga Hukum Islamic Law dan Socialist Law : Sejarah Perkembangan, Negara yang Menganut dan Karakteristiknya; Perbandingan Hukum Pidana : Tindak Pidana: Pengertian, Jenis dan Unsur-unsurnya; Perbandingan Hukum Pidana : Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Penghapus Pidana; Perbandingan Hukum Pidana : Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana; Perbandingan Hukum Pidana : Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh Manusia, Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan; Perbandingan Hukum Pidana : Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Tindak Pidana terhadap Kehormatan

Referensi a.l.: Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 1998; Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, YLBHI, 1989;  Rene David and John E.C. Brierley, Major Legal Sistems in the World Today, 1978.

28) Hukum Administrasi Negara : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta pelbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, prosedur tindak pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah.

Topik Inti:

Pengantar: Pengertian Hukum Administrasi Negara, Hubungan HAN dengan aspek Hukum lain, Tempat/kedudukan HAN, Sejarah Perkembangan HAN, Sumber-sumber HAN; Pemerintahan: Pengertian, Susunan, Sumber Kewenangan dan Tindakan Perbuatan Pemerintahan; Keputusan Tata Usaha Negara: Pengertian dan Unsur-unsur KTUN, Susunan Intern KTUN, Syarat Sah KTUN, Klasifikasi KTUN; Kaidah dan Asas Pembuatan KTUN; Sarana Tata Usaha Negara: Peraturan Per-UU-an dan KTUN yang bersifat umum, Peraturan Kebijakan, Norma Jabaran, RencanaSarana Hukum Keperdataan. Perbuatan Materiil/Nyata; Barang-barang Milik Pemerintah/Negara: Milik Pribadi dan Milik Publik, Hak-hak Pemerintah Untuk Mengambil dan Menggunakan Milik Pribadi Seseorang, Kekayaan Negara & Daerah, BUMN dan BUMD; Kepegawaian/Petugas Publik: Kategori Petugas Publik (Pejabat Negara dan Pegawai Negeri), Kedudukan, Hak & Kewajiban Pegawai Negeri, Sistem Manajemen  PNS, Hukum Disiplin PNS; Sanksi-sanksi Hukum Administrasi: Sanksi pada umumnya, Bestuursdwang. Penarikan Kembali KTUN, Sanksi Pidana, dan Sanksi-sanksi Kumulasi; Perlindungan Hukum: Hakim dan Pemerintah, Syarat Untuk Suatu Peradilan Yang Baik, Kekuasaan Kehakiman, Ombudsman, Onrechtmatige Overheidsdaad, Peradilan Tata Usaha Negara

Referensi a.l.: Amrah Muslimin, 1985, Beberapa Asas dan pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung; Benjamin Mangkoedilaga, 1988, Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa, Bandung; Buchari Zainun, 1990, Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia, C.V. H. Masagung, Jakarta; Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1990, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, Jilid I dan II, Citra Aditya, Bandung; E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, FHPM Unpad, Bandung; Indroharto, 1991, Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta; Paulus Efendi Lotulung, 1993, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Citra Aditya, Bandung; Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH UNAIR, Surabaya.

29) Peradilan Agama : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami wilayah peradilan agama bahkan perkembangan peradilan agama di Indonesia sejak zaman penjajahan sampai sekarang.

Topik Inti:

Kondisi Peradilan di Indonesia pra Islam; Peradilan Islam masa Kerajaan; Hubungan antara kekuasan politik dan politik hukum pada masa penjajahan; Susunan dan Kekuasaan pengadilan Islam masa penjajahan; Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan; Susunan, kekuasaan, dan struktur organiasasi pra dan pasca UU No.7 tahun 1989; Sumber materil dan formil hakim dalam lingkungan peradilan agama; Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Susunan Badan Peradilan Agama pra dan pasca satu atap; Kedudukan Hakim Pengadilan Agama dan Perkembangannya; Kepaniteraan dan Secretariat Penmgadilan Agama; Ketua pengadilan Agama dalam lingkungan PA; Kepaniteraan di Lingkungan PA; Prosfek peradilan Agama di Indonesia;

Referensi a.l.: Cik Hasan Bisri, M.Si, Peradilan Agama di Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. R. Tresna. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad. Pradnya Paramita, Jakarta.Roichan Rasyid, Hukum Acara Perdilan Agama. M.Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

30) Etika Profesi Hukum   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami tentang macam – macam profesi hukum yang ada, dan macam-macam profesi  yang berakibat  hukum yang ada di masyarakat disertai etikanya dalam praktek activity area.

Topik Inti:

Materinya meliputi peristilahan dan pengertian profesi hukum; hubungan etika dengan ilmu-ilmu lain; macam-macam etika; unsur-unsur pokok dalam etika; tujuan dibentukny kode etik; aliran-aliran dalam etika; etika jabatan; perbedaan pekerjaan dan profesi; tinjauan terhadap beberapa kode etik profesi.

Referensi a.l.: E.Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Yogyakarta, Kanisius, 1995; Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, M. Irsan Nasution, Diktat Kuliah Etika Profesi Hukum suatu Pengantar.

31) Kemahiran Hukum : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memiliki kemampuan praktek yang komprehensif dalam hal menangani kasus-kasus hukum yang sering terjadi di masyarakat baik secara konsep maupun aksi.

Topik Inti:

Pembahasannya meliputi bentuk-bentuk surat kuasa di bawah tangan/otentik untuk di luar/di dalam perkara; bentuk-bentuk surat perjanjian; bentuk-bentuk surat pernyataan; peringatan/somasi; bentuk-bentuk surat permohonan; gugatan; jawaban; replik; duplik; putusan; memori banding dan memori kasasi; praktik penanganan perkara pidana. Tujuannya untuk melatih mahasiswa agar mampu dan terampil dalam menangani kasus-kasus Pidana yang terjadi dalam masyarakat serta cara pemecahannya, pembuatan surat dakwaan, eksepsi, pembelaan, replik, duplik, memori banding dan kasasi.

Referensi a.l.: Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia; Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia; Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana. Sudikno Mertokudumo, Hukum Acara Perdata. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Roichan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama. S.M. Amin, Hukum Acara pada Pengadilan Negeri. Mr. R Tresna, Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau H.l.R.

32) Hukum Acara Perdata : 2 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu untuk menjelaskan bagaimana harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan dengan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Topik Inti:

Pengantar; Pengertian, Sifat dan Sumber  Hukum Acara Perdata; Surat Kuasa Dalam Acara Perdata; Gugatan Permohonan; Gugatan Kontentiosa; Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action; Tata Cara Pemanggilan dan Proses Mendahuluinya; Pihak Dalam Gugatan Perdata; Kekuasaan Mengadili; Proses Acara Verstek; Akta Perdamaian dan Mediasi; Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara; Penyitaan; Pembuktian; Putusan Hakim; Upaya Hukum; Eksekusi; Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Referensi a.l.: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia; Wiryono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia; Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik.

33) Hukum Acara Pidana : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan hukum acara baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun menurut perundang-undangan lain seperti Tindak Pidana Ekonomi, Pemberantasan Kegiatan Subversi, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Topik Inti:

Materinya meliputi memahami bagaimana Hukum materil dapat dilaksanakan; Hukum Acara Pidana sebagai hukum publik menghendaki penyelesaian perkaranya dilakukan oleh negara; hukum acara pidana mengatur bagaimana tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang serta eksekusi dan pengawasan atas pelaksanaan putusan; asas-asas praperadilan; menganlisis dan memecahkan masalah perkara pidana.

Referensi a.l.: Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidan Di Indonesia; Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana.

34) Hukum Acara PTUN : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Topik Inti:

Kedudukan, fungsi dan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara; kewenangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan tata usaha negara, kompetensi absolut-relatif, upaya administratif, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, penundaan pelaksanaan ketetapan Tata Usaha Negara, prosedur pemeriksaan administratif, pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya hukum, tata cara eksekusi.

Referensi a.l.: Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara. M. Yahya Harahap, Peradilan Tata Usaha Negara.

35) Hukum Acara Peradilan Agama : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami sekaligus dapat .mempraktekan berperkasra di Pengadilan Agama mulai dari pengajuan perkara sampai pada putusannya.

Topik Inti:

Pengertian, sumber dan hubungan dengan hukum acara perdata; Wewenang Pengadilan Agama; Landasan, Wewenang dan Kekuasaan PA; Susunan dan Tugas Pengadilan Agama; Tata cara Penerimaan Perkara; Gugatan dan Permohonan; Persidangan; Pembuktian dan Putusan; Upaya Hukum Terhadap Putusan; Pelaksaan Putusan Hakim

Referensi a.l.: Umar Mansyur Syah, SH. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek. A. Mukti Arto, praktik perkara perdata pada Pengadilan agama, Roichan, A Rsdyif, hukum acara peradilan agama.

36) Sosiologi Hukum : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami hukum dalam konteks sosial yang membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial.

Topik Inti:

Pengantar: Batasan, Pembagian dan Jenis Sosiologi; Teori dan Metodologi Sosiologi Hukum; Hukum Sebagai Gejala Sosial: Pembentukan Aturan dan Kebiasaan Menjadi Hukum; Komponen-komponen Sistem Hukum; Perasaan dan Kesadaran Hukum; Bekerja dan Berjalannya Suatu Hukum; Proses Penegakkan Hukum; Hukum dan Pola Interaksi Sosial; Hukum dan Sendi-sendi Kebudayaan; Hukum dan Institusi Sosial; Hukum dan Stratifikasi Sosial; Hukum dan Nilai-nilai Sosial; Hukum, Pergeseran dan Perubahan Sosial; Hukum, Pembaharuan dan Pembangunan; Wacana Permasalahan Hukum dan Pembangunan di Indonesia.

Referensi a.l.: M Syamsudin dkk. (penyunting), Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1988; Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993; Soerjono Soekanto, Penegakkan Hukum, BPHN Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung, 1993; Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengamhi Penegakkan Hukum, Rajawali, 1993; Sorjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, Rajawali Press; 1987; CFG Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum, Binacipta, Bandung; Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980; Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UIP, Jakarta, 1983.

37) Metode Penelitian Hukum   : 4 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami landasan teori dan sekaligus memiliki keterampilan untuk merumuskan dan menyusun penulisan proposal penelitian dan melakukan penelitian di bidang hukum baik secara normatif maupun sosiologis.

Topik Inti:

Pengantar: Dasar Penelitian Hukum, Tipolpgi Penelitian dan Jenis Pengumpulan Data; Tata Cara Penyusunan Usul Penelitian dan Perbedaannya dengan Rancangan Penelitian; Etika Penelitian dan Struktur Oraganisasi Penelitian; Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berdasarkan Pedoman Penulisan UIN SGD Bandung dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, serta Perbandingan dengan Standar Penulisan Lainnya; Strukturisasi Bahasa Indonesia dalam Penelitian Hukum dan Praktik Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Pengumpulan Data Sekunder: Studi Dokumen; Pengumpulan Data Sekunder; Fungsi Katalog; Terbitan Tempat Diumumkannya Sumber primer, dan sumber tertier; Metode Pengolahan dan Analisis Data: Kualitatif dan Kuantitatif; Pengumpulan Data Primer melalui Wawancara dan Teknik Penentuan Responden; Pengumpulan Data Primer melalui Pengamatan

Referensi a.l.: Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum; Sri Mamudji et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum; Cik Hasan Bisri: Tuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Logos, Jakarta, 1999; Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Cet. I, Bandung, 2009.

38) Kriminologi   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memiliki pengetahuan sebagai dasar untuk berfikir, bersikap, bertindak dan berkomunikasi sebagai ilmuwan yang bertanggung jawab mengenai dasar-dasar ilmu kriminologi, melalui kajian pustaka, telaah kasus kehidupan, diskusi, dialog serta menganalisa secara mendalam hal yang berkaitan dengan kriminologi.

Topik Inti:

Pengantar 1. Arti Kriminologi Bagi Hukum Pidana, Sejarah perkembangan pengertian kejahatan, Kejahatan dan Hubungannya dengan Norma-norma, Ruang lingkup dan Obyek studi kriminologi: Aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi.; Cara-cara pendekatan mempelajari kejahatan: pendekatan deskriptif, kausal normative, Riset dan Metode dalam Kriminologi, Metode Statistik; Teori-teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan: Kejahatan dan Perubahan Sosio-Kultural; Etiologi Kriminal: Dasar Orientasi, Rasio Penghukuman dan Pendekatan, Madzhab-Madzhab, Variasi Korelasi; Patologi Sosial: Pelacuran, Kenakalan Remaja, Narkotika, Korupsi, Gangguan Jiwa, dan Bunuh Diri; Kriminologi Setelah tahun 1960 an: Teori Labeling, Teori Konflik, Sosiologi Hukum Pidana.

Referensi a.l.: Susanto, IS., Kriminologi, Semarang, Undip; Bonger WA, Pengantar tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia; Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Transito, Bandung.

39) Politik Hukum Islam di Indonesia : 2 sks

40) Praktek Profesi : 2 sks

41) Komprehensif : 2 sks

-          Mata Kuliah Kompetensi Pendukung (MKKP):

1) Ilmu Negara    : 2 sks

Tujuan:

Supaya mahasiswa dapat memahami pembentukan suatu negara, fungsi dan tujuan Negara seerta binstitusi-institusi yang ada dalam seatu negara beserta landasan filosofisnya.

Topik Inti:

Pengertian Ilmu Negara, dan ruang lingkup ilmu negara; Negara, Unsur-unsur Negara, Sifat-safat Negara; Proses Pembentukan Bangsa-Negara, Bentuk Negara, Tujuan dan Fungsi Negara; Sejarah/Asal-usul Negara serta landasan filosofisnya; Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar); Ideologi Negara; Teori Kedaulatan Negara; Macam-Macam Sistem Pemerintahan; Teori Pembagian Kekuasaan Negara; Lembaga-lembaga Negara; model dan fungsinya; Konvensi Internasional tentang Berdirinya Negara dan batasan Wilayah Negara; Proses Pembentukan Negara Indonesia

Referensi a.l.: Robert M. Maclver, The Modern State, Oxford University Press, London; 1955. Harold J. Laski, The State in Theory and Practice, The Viking Press, New York; 1947. Ismail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara. Sjachran Basah, Ilmu Negara, Jakarta; 1980. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakartas; 1972. S. Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta; 1983. Suhino, Ilmu Negara. Solli Lubis, Ilmu Negara.

2) Ilmu Perundang-Undangan : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengerti dan memahami teori-teori dasar tentang ilmu perundang-undangan, metode, teknis dan proses perundang-undangan serta mampu dan terampil dalam merancang perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mata kuliah ini dibagi dalam dua kategori, yaitu materi yang berisi dasar pengetahuan ilmu perundang-undangan, dan materi yang berisi metode, teknis dan proses perundang-undangan.

Topik Inti:

Pengantar: Istilah, Batasan dan Fungsi Ilmu Perundang-undangan, fungsi serta hubunganya dengan ilmu lainnya; Norma dan Sistem Hukum; Hukum Tertulis dan Jenis-jenisnya; Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan menurut Peraturan Perundang-undangan; Asas-asas Umum Pemerintahan dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Fungsi dan Jenis Peraturan Perundang-undangan; Materi Muatan Peraturan perundang-undangan & Eksistensi Peraturan Perundang-undangan; Program Legislasi (Proleg) dan Naskah Akademis; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Daya Ikat, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Bagian Luar dan Bagian Esensial Peraturan Perundang-undangan; Perubahan dan Penjelasan Peraturan Perundang-undangan; Mekanisme dan Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Judicial Review Peraturan Perundang-undangan

Referensi a.l.: A. Hamid. S. Attamimi, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar Pembentukannya), Kumpulan Kuliah Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1996; Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995; Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006; Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Setjend Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006; Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998; M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundangan-undangan, Mandar Maju, Bandung 1989; Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Gunung Djati Press, Bandung, 2007; Rosyidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 1998.

3) Hukum Perburuhan : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang materi muatan hukum ketenagakerjaan dan mampu menjelaskan  materi muatan hukum ketenagakerjaan sehingga memiliki apresiasi yang tinggi dalam pengembangan di bidang ilmu hukum sesuai dengan keahliannya yang bersangkutan.

Topik Inti:

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan: Pengertian Hukum Ketenagakerjaan, Sejarah Hukum Ketenagakerjaan, Sifat dan Hakekat Hukum Ketenagakerjaan, Asas-Asas/Prinsip-Prinsip Hukum Ketenagakerjaan; Pihak-Pihak yang Terkait dalam Hukum Ketenagakerjaan; Perjanjian Kerja; Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, Penempatan Tenaga Kerja; Pengupahan; Perlindungan Tenaga Kerja, Perselisihan Hubungan Ketenagakerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja (Phk); Penegakan Hukum Ketenagakerjaan; Kewenangan Ketenagakerjaan dalam Sistem Otonomi Daerah; Problematika dan Penyelesaian Pengupahan; Sistem Penerapan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perusahaan; Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ketenagakerjaan

Referensi a.l.: Abdul Rachmat Budiono. Hukum Perburuhan di Indonesia, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995; Abdul Hakim. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007; Abdul Khakim. Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006; Bambang Sulistyo. Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah, PT. Tiara Wacana, Yogya, 1995; Darwam Prins. Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, Cet. II PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  2000; Djimialdji FX. Pemutusan Hubungan Kerja (Perselisihan Perburuhan Perorangan), Cet. I, Bina Aksara.

4) Psikologi Hukum : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami hakikat aspek-aspek kejiwaan dan perilaku manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat mempengaruhi norma hukum yang berlaku.

Topik Inti:

Hakikat Psikologi Hukum: Pengertian Psikologi Hukum Sebagai Suatu Disiplin Ilmu, Sejarah Perkembangan Psikologi Hukum; Obyek dan Orientasi Psikologi Hukum; Tujuan dan Fungsi Psikologi Hukum; Relasi Psikologi Hukum dengan Perilaku Manusia; Relevansi Perilaku Manusia dengan Tindakan Hukum: Perilaku manusia yang relevan dengan norma hukum, Perilaku manusia yang menyimpang dari norma hukum, Sebab dan akibat penyimpangan perilaku, Cara-cara Pencegahan penyimpangan perilaku, Pengaruh Motivasi terhadap Perbuatan Hukum

Referensi a.l: Soerjono Soekanto, Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum, Mark Costanzo, Psychology Applied to Law, 2004; Amina Memon, dkk., Psychology and Law, 2003.

5) Hukum Dagang : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman serta mengapresiasi terhadap materi muatan hukum dagang sebagai terapan dalam keterampilan hukum.

Topik Inti:

Pengertian, Istilah Hukum Dagang dan Hubungannya dengan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi; Sejarah dan Pemikiran Hukum Dagang, Badan Usaha: Pengertian, Pembagian dan Bentuk Badan Usaha, Teori Badan Hukum, Tanggung Jawab Badan Usaha; Pembentukan Badan Usaha/Badan Hukum; Pedagang Perantara: berdasarkan Hubungan Kerja dan Di Luar Hubungan Kerja; Kontrak Dagang; Lembaga Pembiayaan dan Perkreditan; Metode dan Model  Analisis Bisnis; Surat Berharga; Penyelesaian Sengketa Bisnis

Referensi a.l.: C.FG. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacifta,  Bandung, 1988. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Dillavou And Howard’s, Prinsciples Of Business Law, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1971. Gunawan Wijaya, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer, Cetakan ke-2, Prenada Media, Jakarta, 2006. Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, Refika Aditama, cet, pertama, Bandung 2006. Jaribah Bin Ahmad Al-Harisi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li-Amiri Al-Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab, Dar Al-Andalus Al-Khadra, Jeddah, Saudi Arabia Cet. I 1424H/2003 M.

6) Hukum Agraria   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami Hukum Agraria ini baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan dan menerapkan/ mengaplikasikan dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan sebagai bekal bagi mahasiswa untuk studi lanjut.

Topik Inti:

Pengertian & ruang lingkup hukum agrarian; Pembaharuan hukum agraria; Hukum tanah nasional, hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional; dan hak-hak atas tanah; masalah kepemilikan, peralihan serta pendaftarannya menurut UUPA; serta berbagai konflik yang timbul dari berbagai penggunaan hak-hak atas tanah tersebut.

Referensi a.l.: Budi Harsono, 1997, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta; Budi Harsono, 2000, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, cetakan keempatbelas (Edisi Revisi), Djambatan, Jakarta; Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta; A.A.P. Parlindungan, 1994, Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform, Mandar Maju, Bandung.

7) Dasar-Dasar Manajemen : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami berbagai konsep dan praktik manajemen dalam konteks dunia yang kompleks, dinamik dan global.

Topik Inti:

Ruang Lingkup Dasar-dasar Manajemen. Obyek Kajian, dan kegunaannya; Pengertian Administrasi, obyek administrasi, dan Unsur-unsur administrasi; Pengertian Manajemen, prinsip-prinsip manajemen, Tingkatan manajemen dan macam-macam Manajemen; Mismanajemen, birokratisme, efisiensi dan efektifitas; Wewenang (authority): pengertian, macam-macam, dan tanggung jawab; Fungsi-fungsi Manajemen: planning, organizing, actuating, dan controlling; Planning dan sifat-sifatnya; Organisasi: pengertian, dasar dan unsur organisasi, bentuk dan asas-asas organisasi; Kepemimpinan: fungsi pemimpin, tipe-tipe pemimpin, teori-teori kepemimpinan, dan tugas pemimpin; Pengendalian: pengertian, tujuan dan obyek pengendalian.

Referensi a.l.: Dasar-dasar Manajemen, karangan Drs. Soekarno K. Penerbit Miswar Jakarta. Dasar-dasar Management, karangan Drs. M. Manullang. Fa Maruli. Medan. Management Suatu Pengantar, Drs. Penglaykim dan Hazil. PT Pembangunan Jakarta. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Drs. Soewarno Handayaningrat, Gunung Agung, Jakarta. Eugene Benge, pokok-pokok manajemen, Joseph Massie, dasar-dasar manajemen.

8) Hukum Tata Negara : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, pengertian, dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan yuridis, sosiologis, politis, dan dogmatis, sehingga peserta dididik akan mudah mengenali dan dalam batas-batas tertentu mampu menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa ketatanegaraan yang terjadi di Tanah Air, misalnya pemilu, kepartaian, lembaga-lembaga negara, perundang-undangan, sistem pemerintahan, dan sebagainya.

Topik Inti:

Pengertian, objek dan metode Hukum Tata Negara; hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya; Kegunaan Hukum Tata Negara dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara; Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia; Sumber hukum pada umumnya dan sumber Hukum Tata Negara Indonesia; Konstitusi sebagai Sumber Hukum Tata Negara; Sejarah ketatanegaraan Indonesia, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia,  Lembaga Negara dan Lembaga Independen, Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia, Sistem Pemerintahan Daerah; Kewarganegaraan dan HAM, Sistem Peradilan Tata Negara Indonesia.

Referensi a.l.: Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia; Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I dan II, Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia.

-          Mata Kuliah Kompetensi Lainnya (MKKL):

1) Hukum Pajak : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami tentang konsep-konsep hukum pajak, unsur-unsurnya, fungsi-fungsinya, dan macam-macamnya, serta perkembangan perpajakan.

Topik Inti:

Pengantar Perpajakan: Pengertian Pajak, Ciri-Ciri Pajak, Pengertian Hukum Pajak, Sumber-Sumber Pajak; Filsafat dan Fungsi Hukum Pajak; Teori dan Asas Pembenaran Tentang Pemungutan Pajak; Subjek Pajak; Objek Pajak; Tarip Pemungutan Pajak; Penggolongan Jenis Pajak Pengertian dan Istilah dalam Perpajakan; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Utang Pajak; Sistem Pemungutan Pajak

Referensi a.l.: Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak; Rohmat Sumitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak; Rohmat Sumitro; Asas dan Dasar Perpajakan; Rohmat Sumitro, Pajak ditinjau dari segi Hukum; Rohmat Sumitro, Pajak dan Pembangunan; Rohmat Sumitro, Pajak Penghasilan; Rohmat Sumitro, Pajak Bumi dan Bangunan

2) Hukum Lingkungan : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup beserta proses penegakan hukumnya.

Topik Inti:

Pengantar: Hakikat dan Makna Lingkungan Hidup, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Masalah-masalah LH dan Penyebabnya, Lahirnya kesadaran LH di Tingkat Global dan Nasional; Hukum Lingkungan: Pentingnya hukum dalam lingkungan, kedudukan hukum lingkungan dalam kerangka ilmu hukum, Peraturan Per-UU-an sebagai Hukum Lingkungan Nasional; Konsep Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pengertian, Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan LH, Hak dan Kewajiban Pengelolaan LH, Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan LH, Kewenangan dan Kelembagaan Pengelolaan LH; Baku Mutu Lingkungan: Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan, Audit Lingkungan, Insentif Ekonomi; AMDAL: Istilah dan Pengertian AMDAL, Fungsi dan Kegunaan AMDAL, Tata Laksana AMDAL, Hubungan AMDAL dengan Perizinan; Hukum Pengendalian  Lingkungan: Hukum Pengendalian dan Pencemaran Air, Udara, dan Laut; Hukum Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya; Hukum Pengelolaan Hutan; Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun; Penegakan Hukum Lingkungan: Administratif, Keperdataan dan Kepidanaan.

Referensi a.l.: Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, Indonesia, Alumni, Bandung, 1992; Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2000;Moh. Asikin, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR, Yarsif Watamfone, Jakarta, 2003, S.S. Rangkuti, Hukum Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

3) Hukum Adat : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami perkembangan Hukum Adat yang pernah berlaku di Indonesia serta kontribusi Hukum Adat dalam Hukum Nasional.

Topik Inti:

Pengertian Hukum Adat dan Ruanglingkupnya. Sejarah dan landasan hukum; Sistem hukum adat; Hukum material; Hukum adat dan tata hukum di Indonesia ( hukum adat tanah dan utang-piutang ); Perorangan, dan  Keluarga,  Perkawinan.  dan  harta  perkawinan;   Kewarisan,  Adat pidana; Yurisprudensi.

Referensi a.l.: Suroyo, hukum keluarga, Supomo, hukum perkawinan, Bustar Muhamad, hukum waris.

4) KKN                              : 2 sks

5) Penulisan Skripsi             : 4 sks

DISTRIBUSI MATA KULIAH TIAP SEMESTER

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)

Semester I

No Kode Mata Kuliah sks
1 MKDA-0009 Pancasila Dan Kewarganegaran 2
2 MKDA-0010 Bahasa Indonesia 2
3 MKDA-0011 Bahasa Inggris I 3
4 MKDA-0012 Bahasa Arab I 3
5 MKDA-0003 Ilmu Fiqh/Ushul Fiqh 2
6 MKDA-0004 Ilmukalam/Ilmu Tauhid 2
7 MKDA-0005 Ilmu Akhlaq 2
8 MKDA-0008 Ilmu Sosial Dasar (ISD) 2
9 MKKU-30510 Dirosah Islamiyah 2
10 MKKU-30519 Pengantar Ilmu Hukum (PIH) 4
Jumlah 24

Semester II

No Kode Mata Kuliah sks
1 MKKU-30503 Filsafat Umum 2
2 MKDA-0011 Bahasa Inggris II 3
3 MKDA-0012 Bahasa Arab II 3
4 MKDA-0001 Ulumul Qur’an 2
5 MKDA-0002 Ulumul Hadits 2
6 MKKU-30509 Ushul Fiqh I 2
7 MKDA-0007 Sejarah Peradaban Islam 2
8 MKKU-30515 Fiqh  Ibadah 2
9 MKKU-30536 Sosiologi HUKUM 2
10 MKKU-30544 Ilmu Negara 2
11 MKKU-30501 Pengantar Fiqh Jinayah 2
Jumlah 24

Semester III

No Kode Mata Kuliah sks
1 MKKU-30516 Tarikh Tasyri 2
2 MKKU-30509 Ushul Fiqh II 2
3 MKKU-30520 Hukum Pidana I 2
4 MKKP-30551 Hukum Tata Negara (HTN) 2
5 MKKU-30521 Hukum Perdata I 2
6 MKKU-30538 Kriminologi 2
7 MKKL-30554 Hukum Adat 2
8 MKKL-30525 Hukum Intrnasional 2
9 MKKU-30502 Hukum Pidana Islam I 2
10 MKKU-30517 Ilmu Falaq 2
11 MKKU-30518 Filsafat Hukum Islam 2
Jumlah 22

Semester IV

No Kode Mata Kuliah sks
1 MKKU-30520 Hukum Pidana II 2
2 MKKU-30521 Hukum Perdata II 2
3 MKKU-30502 Hukum Pidana Islam II 2
4 MKKU-30522 Hukum Hak Asasi Manusia 2
5 MKKU-30529 Peradilan Agama 2
6 MKKU-30511 Fiqh  Mawarits 2
7 MKKU-30524 Delik-Delik Khusus 2
8 MKKU-30553 Hukum Lingkungan 2
9 MKKU-30556 Hukum Administrasi Negara (HAN) 2
10 MKKU-30555 Hukum Pidana Internasional 2
11 MKKU-30513 Fiqh Muamalah 2
Jumlah 22

Semesrer V

No Kode Mata Kuliah sks
1 MKKU-30537 Metode Penelitian Hukum I 2
2 MKKU-30534 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2
3 MKKU-30523 Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi 2
4 MKKU-30535 Hukum  Acara Peradilan Agama 2
5 MKKU-30506 Masail Fiqh Jinayah 2
6 MKKU-30502 Hukum Pidana Islam III 2
7 MKKU-30532 Hukum  Acara  Perdata 2
8 MKKU-30533 Hukum  Acara  Pidana 2
9 MKKU-30527 Perb. Hukum Pidana 2
10 MKKU-30530 Etika Profesi Hukum 2
Jumlah 20

Semester VI

No Kode Mata Kuliah Sks
1 MKKU-30537 Metodologi Penelitian Hukum II 2
2 MKKU-30531 Kemahiran Hukum 2
3 MKKU-30507 Tafsir Ahkam Jinayah 3
4 MKKU-30508 Hadits Ahkam Jinayah 3
5 MKKU-30505 Qawaid Fiqih Jinayah 2
6 MKKU-30546 Hukum Ketenagakerjaan 2
7 MKKU-30548 Hukum Dagang 2
8 MKKU-30514 Fiqih Munakahat 2
9 MKKU-30552 Hukum Pajak 2
10 MKKU-30553 Praktek Profesi 2
Jumlah 22

Semester VII

No. Kode Mata Kuliah sks
1 MKKU-30539 Politik Hukum Islam Di Indonesia 2
2 MKKU-30545 Ilmu Perundang-undangan 2
3 MKKU-30550 Dasar-Dasar Manajemen 2
4 MKKU-30549 Hukum Agraria 2
5 MKKU-30547 Psikologi Hukum 2
6 MKKU-30512 Fiqih Siyasah (Ilmu Politik Hukum) 2
Jumlah 12

Semester VIII

No Kode Mata Kuliah sks
1 MKEL-00001 Kajian Intensif Kitab Hudud 0
2 MKEL-00002 Kajian Intensif Kitab Qishas/Diyat 0
3 MKEL-00003 Kajian Intensif Kitab Ta’zir 0
4 MKKU-30541 Komprehensif 2
5 MKKU-30542 Penulisan Skripsi/ Munaqasah 4
6 MKKU-30543 KKN 2
Jumlah 8