Fakultas Syariah & Hukum
Ahwal Al-Syakhsiyyah

JURUSAN PERADILAN ISLAM DAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

A. Pendahuluan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyah adalah istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat dan Peradilan Agama. Pada awalnya pembahasan hukum-hukum tersebut terdapat pada bab-bab fiqh yang terpisah. Baru kemudian pada paruh kedua abad ke-19 hukum-hukum yang dikategorikan hukum keluarga dihimpun dalam satu kajian khusus, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Jurusan ini memiliki dua program studi; Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Program Studi Peradilan Islam.

B. Tujuan

  1. Menguasai dasar ilmiah dan keterampilan bidang keahlian Hukum Keluarga dan Peradilan Islam sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya.
  2. Mampu menerapkan keahliannya dalam kegiatan produktif dan pela­yanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
  3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri dan berkarya di bidang keahlian Hukum Keluarga dan Peradilan Islam dalam kehidu­pan bersama di masyarakat.
  4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu di bidang keahlian Hukum Ke­­luar-ga dan Peradilan Islam.
    C. Kompetensi
    1. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang Hukum Keluarga Islam, yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, wakaf, dan urusan haji, serta memahami pranata hukum Islam Iainnya (Program Studi Hukum Keluarga Islam).
    2. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang Peradilan Agama di Pengadilan Agama (Program Studi Peradilan Islam).

 

D. Beban Studi yang Harus Diselesaikan

Jumlah sks yang diselesaikan adalah maksimal 152 sks dengan rincian:

a.  MKKD sebanyak 33 sks

b.  MKKU sebanyak 94 sks

c.   MKKP sebanyak 18 sks

d.  MKKL sebanyak 7 sks

(Topik inti MKKD lihat di Bab III)

 

E. Mata Kuliah dan Topik Inti Program Studi Peradilan Islam

-        Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU)

1) Pengantar Ilmu Hukum   : 2 sks

Tujuan

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami mereka memahami apa hukum itu dan menumbuhkan minat mereka untuk lebih serius mempelajari hukum dan ilmu hukum.

Topik Inti:

Pengantar (pengertian, tujuan, kedudukan, fungsi, sejarah hukum); Peristilahan dalam ilmu hukum (subyek, lembaga dan obyek); Asas hukum; Hubungan hukum dengan hak; Sumber hukum; Sumber tertib hukum dan bentuk peraturan perundang-undangan; Kodifikasi, aliran, perbandingan, isi, sifat, bentuk, ruang lingkup hukum; Tata hukum di Indonesia; Sistem hukum; teori hukum; bidang studi hukum: sejarah, politik, filsafat dan psikologi hukum; penegakkan hukum dan faktor-faktor penegakkan hukum; Keputusan hakim, keselarasan hukum dan masyarakat, pelaksanaan hukum.

Referensi a.l.: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986; Abdoel Jamal, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1984.

2) Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial : 3 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa mengetahui, memahami dan menjelaskan perbedaan antara Syari’ah, Fiqh, Qanun, Fatwa dan Qadha; memahami teori pelaksanaan dan penegakkan hukum Islam; serta mampu memahami dan menjelaskan tentang institusi (pranata) sosial.

Topik Inti:

Pengertian Syari’ah, Fiqh, Qanun, Fatwa dan Qadha; Teori-teori Pelaksanaan dan Penegakkan Hukum Islam; Pembidangan dan Ruang Lingkup Hukum Islam; Institusi (Pranata Sosial) dan Organisasi; Pranata Zakat; Pranata Wakaf; Pranata Perkawinan; Pranata Peradilan Islam; Pranata Politik Islam; Pranata Ekonomi Islam; Pranata Kesehatan; Pranata Lingkungan.

Referensi a.l. Cik Hasan Bisri, Hukum Islam dan Pranata Sosial; Muhammad Daud Ali, lLembaga-lembaga Islam di Indonesia.

3) Pengantar Peradilan Islam   : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan menjelaskan periodesasi sejarah peradilan islam  di  indonesia,struktur dan fungsi Hakim, panitera dan pejabat lainnya dalam lingkungan Peradilan Agama

Topik Inti:

Kondisi peradilan di Indonesia pra Islam; Peradilan Islam masa kerajaan; Hubungan antara kekuasaan politik dan pilitik hukum pada masa penjajahan; Susunan dan kekuasaan peradilan Islam  masa  penjajahan, Peradilan Agama dalam tata peradilan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan; Susunan, kekuasaan dan struktur organisasi pra dan pasca UU No. 7 Tahun 1989; Sumber materil dan formil hakim dalam lingkungan Peradilan Agama, Kedudukan, fungsi dan wewenang Hakim, Ketua dan Kepaniteraan dalam lingkungan Peradilan Agama; Prospek Peradilan Agama di Indonesia.

Referensi a.l.: Roichan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi

4) Tafsir Ahkam Qadla   : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa membaca dan memahami kandungan ayat-ayat al-Qur’an tentang  munakahat, warisan, ziswaf serta mengetahui cara-cara memahami al-Qur’an.

Topik Inti:

Pengertian, ruang lingkup dan objek kajian Tafsir Ahkam Keluarga, ayat-ayat ahkam tentang anjuran nikah, tujuan pernikahan, wanita yang diperbolehkan dan dilarang untuk dinikahi, pemberian mahar, poligami, aturan perceraian, hak dan kewajiban isteri yang dicerai, ‘iddah wanita yang dicerai dan ditinggal mati, waris, waris kalalah, wakaf, hibah dan shadaqah, wasiat, kewajiban menegakkan keadilan, saksi, dan qodlo.

Referensi a.l.: Al-Qurthubi, Jami al-Ahkam al-Qur’an, Muhammad Ali al-Shabuni, Rawa ‘i al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an, Ali al-Sayis, Tafsir Ayat Ahkam, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, Tafsir al-Manar, Hasybi al-Shiddieqy, Tafsir al-Bayan.

5) Hadits Ahkam Qadla   : 3 sks

Tujuan:

Mahasiswa dapat membaca, memahami dan menghayati ajaran Nabi Muhammad SAW dalam aspek peradilan.

Topik Inti:

Pendahuluan; Hakim: Tipe-tipe hakim, Ijtihad hakim, kriteria hakim; Etika Hakim: Terbuka untuk umum, Tidak menerima suap; Acara Peradilan: Menyidang secara ‘adil, Kesetabilan jiwa hakim ketika menyidang, dakwaan dan pembuktian, menghadirkan saksi, mendamaikan, dan memutuskan.

Referensi a.l.; Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, Fath al-Bari; Al-Nawawi, Syarh Muslim; Al-Syaukani, Nail al-Author; Muhammad Fuad al-Baqi, al-Lu’lu wa al-Marjan; Muhammad ibn Isma’il al-Shan’ani, Subid al-Salam; Muhammad Abd al-Aziz al-Khawli, al-Adab al-Nabawi; Abi Thayib, Muhammad Syamsu al-Haq, ‘Aun al-Ma’budSyarah Sunan Abi Dawud.

6) Administrasi Kelembagaan Islam Di Indonesia : 2 sks

Tujuan:

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aspek-aspek administrasi kelembagaan Islam di Indonesia.

Topik Inti:

Pengertian administrasi umum, administrasi negara, administrasi pembangunan dan administrasi Islam; Ruang lingkup dan batasan pengembangan hukum Islam di Indonesia; Institusi sosial dan hukum Islam; Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam penyelenggaraan administrasi negara; Administrasi penyelengga-raan haji dan umrah; Administrasi penyelenggaraan perkawinan dan perceraian; sertifikasi dan registrasi wakaf; Administrasi zakat dan ibadah sosial; Manajemen dan Administrasi penyelenggaraan pendidikan agama Islam; Penyelenggaraan perbankan, asuransi, koperasi syari’ah; Administrasi organi-sasi Islam; dan Manajemen konflik di lingkungan umat beragama di Indonesia.

Referensi a.l.: Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Bandung, Rosda Karya. A. Rafiq, Hukum Islam di Indonesia. Jakarta, Rajawali.

7) Hukum Perdata   : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu untuk menjelaskan latar belakang, ruang lingkup Hukum Perdata sejak tahun 1848 mengetahui mana yang masih berlaku sampai sekarang dan mana yang sudah tidak berlaku lagi, sistematika dari pada K.U.H perdata Indonesia dan diberlakukan bagi golongan penduduk mana K.U.H Perdata Indonesia itu.

Topik Inti:

Tinjauan Umum Hukum Perdata yang meliputi (1) Pengantar; (2) Hukum Perorangan; (3) Hukum Keluarga; (4) Hukum Benda; (5) Hukum Waris; (6) Hukum Perikatan.

Referensi a.l.: Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I, Rajawali Press, Jakarta. 1996. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992. R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Pramita, Jakarta.1992. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

8) Hukum Tata Negara   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, pengertian, dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pen­dekatan yuridis, sosiologis, politis, dan dogmatis, sehingga peserta dididik akan mudah mengenali dan dalam batas-batas tertentu mampu menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa ketatanegaraan yang terjadi di Tanah Air, misalnya pemilu, kepartaian, lembaga-lembaga negara, perundang-undangan, sistem pemerintahan, dan sebagainya.

Topik Inti:

Pengertian, objek dan metode Hukum Tata Negara; hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya; Kegunaan Hukum Tata Negara dalam hubu­ngannya dengan Hukum Administrasi Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara; Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia; Sumber hukum pada umumnya dan sumber Hukum Tata Negara Indonesia; Konstitusi sebagai Sum­ber Hukum Tata Negara; Sejarah ketatanegaraan Indonesia, Sistem Pemerin­tahan Negara Indonesia,  Lembaga Negara dan Lembaga Independen, Demok­rasi dan Sistem Pemilu di Indonesia, Sistem Pemerintahan Daerah; Kewarga­negaraan dan HAM, Sistem Peradilan Tata Negara Indonesia.

Referensi a.l.: Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia; Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, Perkem­bangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I dan II, Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia.

9) Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia :3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami perkembangan peradilan Islam di Indonesia, dan memiliki apresiasi terhadap peradilan Islam dalam entitas kehidupan muslim.

Topik Inti:

Konsep perkembangan peradilan Islam; Metode pengkajian peradilan Islam di Indonesia; Islam dan Politik di Indonesia; Peradilan Islam pada masa ke­sultanan Islam; Peradilan Islam pada masa penjajahan Belanda; Peradilan Islam pada masa penjajahan Jepang; Peradilan Islam pada awal kemerdekaan; Peradilan Islam pada masa orde baru; Peradilan Islam pada era Reformasi; Prospek Peradilan Islam di Indonesia.

Referensi a.l.: Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Bandung: Rosdakarya; Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada; Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia: A Study in the Political Bases oj Legal Institutions, University of California, Los Angles; R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, Jakarta: Pradnya Paramita; Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia. Jenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi.

10)Hukum Perdata Islam Di Indonesia   : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan keperdataan dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia dan memahami hal apa saja yang diatur oleh hukum mulai dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan dan hukum waris yang semuanya ini merupakan dasar teoritis untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam praktek

Topik Inti:

Pengertian, latar belakang, dan kekuatan hukum serta prinsip perkawinan dalam UU No. 1/74; Pendahuluan perkawinan; Pencegahan dan pembatalan perkawinan; Pencatatan perkawinan; Alasan dan prosedur poligami; Tata cara perceraian; Asas Hukum Kewarisan; Sebab dan penghalang waris; Kewajiban ahli waris; Ahli waris dan bagiannya; ‘Aul dan radd; Sistem pergantian tempat; Hibah; Wasiat; Wasiat wajibah dan peraturan wakaf di Indonesia

Referensi a.l.: Amir Syaripudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan al-Hadits, Jakarta, Tinta mas.

 

11)Hierarki Instansial dan Susunan Pengadilan   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami seluk beluk lingkungan peradilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.

Topik Inti:

Pengertian dan hirarki instansial susunan pengadilan; Sistem peradilan Indonesia berkarakter instansional, sejak jaman penjajahan Belanda sampai sekarang; Sistem peradilan di Indonesia; Kelembagaan dan susunan peradilan secara horizontal dan vertikal; Tugas dan wewenang masing-masing pe­ngadilan secara hirarki; Pengertian Pengadilan Tingkat pertama dan banding; Peradilan Khusus.

Referensi a.l.: Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa; Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara perdata dalam Tingkat Banding; Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan PA; Umar Mansur Syah, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan II; Himpunan Peraturan dan Perundangan semua Lingkungan Peradilan.

12)Kekuasaan Pengadilan  : 2 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa memahami bentuk-bentuk kekuasaan di pengadilan

Topik Inti :

Problematika Kekuasaan, Kekuasaan PA dalam Peradilan, Kekuasaan PA diluar sengketa, Tugas PN secara Umum; Peradilan umum, Arti kekuasaan dalam tata urusan negara.

Referensi a.l. Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa; Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara perdata dalam Tingkat Banding; Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan PA; Umar Mansur Syah, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan II; Himpunan Peraturan dan Perundangan semua Lingkungan Peradilan.

13)Administrasi Peradilan  : 3 sks

Tujuan:

Agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang Administrasi Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama; memiliki apresiasi terhadap Administrasi Peradilan sebagai bagian dari penye-lenggaraan peradilan di Indonesia.

Topik Inti:

Konsep-konsep dasar tentang administrasi: adminstrasi umum dan peradilan; Prosedur penyelenggaraan Administrasi Perkara: tugas kelompok kerja, sistem penyusunan dan minutasi berkas perkara; Register perkara peradilan: macam-macam register perkara, pola register perkara; Keuangan perkara peradilan: biaya perkara, bentuk buku keuangan perkara; Kearsipan perkara peradilan: Macam-macam arsip, administrasi kearsipan perkara, pola tentang kearsipan perkara, penataan arsip perkara, arsip putusan yang hilang; Pelaporan peradilan: dasar hukum dan fungsi laporan, pola laporan pada Pengadilan Agama. pola laporan pada Pengadilan Tinggi Agama.

Referensi a.l.: Hensyah Sahlani, SH, Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama; Anonimous, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi kepaniteraaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; Drs. Wildan Suyuti, Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara dalam Peradilan; Drs. Wildan Suyuti, Pola tentang Registrasi Perkara dalam Peradilan; Drs. M.U. Mudzafar, SH., Pola tentang Kearsipan Perkara (dalam Pelatihan Kepaniteraan Peradilan Agama); Drs. Mansur Nasir, Pola tentang Pelaporan Perkara dalam Peradilan.

14) Hukum Acara Perdata   : 3 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu untuk menjelaskan bagaimana harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan dengan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Topik Inti:

Pengantar; Pengertian, Sifat dan Sumber  Hukum Acara Perdata; Surat Kuasa Dalam Acara Perdata; Gugatan Permohonan; Gugatan Kontentiosa; Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action; Tata Cara Pemanggilan dan Proses Mendahuluinya; Pihak Dalam Gugatan Perdata; Kekuasaan Mengadili; Proses Acara Verstek; Akta Perdamaian dan Mediasi; Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara; Penyitaan; Pembuktian; Putusan Hakim; Upaya Hukum; Eksekusi; Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Referensi a.l.: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia; Wiryono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia; Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik.

15)Hukum Acara Peradilan Agama   : 3 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa dapat memahami sekaligus dapat mempraktekan berperkasra di Pengadilan Agama mulai dari pengajuan perkara sampai pada putusannya.

Topik Inti:

Pengertian, sumber dan hubungan dengan hukum .acara perdata; Wewenang Pengadilan Agama; Landasan, Wewenang dan Kekuasaan PA; Susunan dan Tugas Pengadilan Agama; Tata cara Penerimaan Perkara; Gugatan dan Permohonan; Persidangan; Pembuktian dan Putusan; Upaya Hukum Terhadap Putusan; Pelaksaan Putusan Hakim

Referensi a.l.: Umar Mansyur Syah, SH. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek. A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Roichan, A Rasyid, hukum acara peradilan agama.

16)Model-Model Penelitian Peradilan Agama : 2sks

Tujuan :

Agar mahasiswa memahami, mengetahui model-model penelitian peradilan agama dan dapat menuliskannya dalam bentuk rencana penelitian skripsi.

Topik inti :

Rencana pembelajaran, Wilayah penelitian, Masalah penelitian,Kriteria masalah penelitian, Rumusan masalah penelitian, Tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, Kerangka berpikir, Metode penelitian, Model penelitian, Sumber data,Presentase rencana penelitian .

Referensi a.l : Bambang Sunggono, Metodologi penelitian Hukum: Suatu Pengantar; Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial; Cik Hasan Bisri, Tuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Koentjaraningrat (Redaksi), Metode-metode Penelitian Masyarakat; Cik Hasan Bisri, Penunutun penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi.

17)Putusan Pengadilan     : 2 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa memahami tehnik-tehnik dalam membuat putusan pengadilan.

Topik Inti :

Persiapan bahan-bahan putusan, Tahapan persidangan, Redaksi putusan, Putusan cerai talak dan cerai gugatan, Putusan warisan, Perdamaian, Mediasi, Putusan yang berargumentatif, Putusan/penetapan insidentil, Putusan yang bersifat positif dan negatif, Putusan Verstek.

Referensi a.l. .: Djaja S. Meillala, Pemberian Kuasa menurut KUH Perdata. R. Soeroso, Tata Cara dan Proses Persidangan. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. MARI 1994, Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Pengadilan Agama. MARI SE No. 22 Tahun 1969 tentang Formasi di Persidangan. Royhan A. Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama. K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata. Darinant Prinst. Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata

18)Penyitaan Dan Eksekusi   : 3 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa memahami dan mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan penyitaan dan eksekusi.

Topik Inti:

Konsep-konsep dasar tentang sita, penyitaan dan eksekusi; Cakupan dan dan pembatasan penyitaan; Mekanisme dan sahnya penyitaan; Tahapan-tahapan pelaksanaan penyitaan; Penjagaan dan pendelegasian barang sitaan; Penyi­taan atas pihak ketiga; Keabsahan dan daya ikat penyitaan; Hubungan antara penyitaan dengan eksekusi; Jenis dan putusan yang dapat di eksekusi; Tata cara pelaksanaan eksekusi; Pengangguhan eksekusi karena intervensi pihak ketiga; Institusi yang berwenang melaksanakan eksekusi.

Referensi a.l.: M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Bandung, Pustaka, 1990; M. Yahya Harahap, Kedudukan kewena­ngan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993.

19)Etika Profesi Dan Peradilan   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat memahami etika profesi dalam bidang hukum baik sebagai hakim, pengacara maupun sebagai jaksa.

Topik Inti:

Pengertian etika, moral profesi, dan profesionalisme;Landasan agama, budaya dan filsafat nilai sebagai landasan etika; Ruang lingkup etika profesi hukum; Hubungan etika dan profesi hukum; etika hukum dan norma-norma bagi penegak-penegak hukum: Hakim, jaksa, advokat, penasehat hukum, dan nota­­ris, keadilan dan hak asasi.

Referensi a.l.: E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Yogyakarta, Kanisius. Suharawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

20)Simulasi Persidangan   : 2 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dokumen-dokumen dan menjalankan proses persidangan.

Topik Inti:

Surat kuasa, gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesim­pulan/konklusi para pihak, putusan, simulasi persidangan.

Referensi a.l.: Djaja S. Meillala, Pemberian Kuasa menurut KUH Perdata. R. Soeroso, Tata Cara dan Proses Persidangan. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. MARI 1994, Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Pengadilan Agama. MARI SE No. 22 Tahun 1969 ten­tang Formasi di Persidangan. Royhan A. Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama. K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata. Darinant Prinst. Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata.

21)Analisis Yurisprudensi   : 2 sks

Tujuan

Agar mahasiswa memahami kedudukan yurusprudensi sebagai sumber hukum dalam hal perkawinan dan perceraian.

Topik Inti:

Pengertian dan kedudukan Yurisprudensi sebagai sumber hukum; Pembatalan dan pengesahan perkawinan; Perceraian karena nusyuz, gugat cerai dan hadlonah; Perceraian karena pelanggaran ta’lik talak; Penetapan sengketa hadhanah; Perwalian anak di bawah umur, Permbagian harta bersama/gono-gini; Penetapan ahli waris dan gugatan harta waris; Kewarisan yang berkaitan dengan hibah; Pembatalan dan pengesahan hibah dan waris, ikrar wakaf dan sengketa tanah wakaf.

Referensi a.l.: Shidir Ali, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia 1, 2, dan 3. Armico. Bandung

22) Pembahasan Kitab Kaedah Peradilan   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan untuk membahas kitab yang berkaitan dengan kaedah Peradilan.

Topik Inti:

Kaidah Perkawinan: Hukum dasar persetubuhan dan nikah “al-ashl fi al-ibdha al-tahrim wa al-nikah miftahuha”, “al-wathi’ fi al-dubur ka al-wathi’ fi al-qubul”, “al-wathi’ bi al-nikah fasid ka al al-wathi’ bi al-nikah shahih”. Cegahan melamar pinangan laki-laki lain “la yakhtub al-rajul ‘ala khitbat al-rajul”. Akad perkawinan “al’ibrah fi al’uqud li al-maqashid wa al-ma’ani lali al-fazh wa al-mabani”, “al-ashl fi al-‘uqud ridliya al-muta’aqidain wa mujibuha huwa ma aujabahu ‘ala anfusihia bi a;-ta’awud”. Wakil wali nikah “al-ashl la yajtami ma’a al-badal”, la nikaha illa bi waliyy(in). saksi nikah “la nikaha illa bi syahidai ‘adl wa waliy al-mursyid”, “la nikaha illa bi al-syuhud”. Mas kawin “ana al-mahr yajib kullah bi al-dukhul”, “man mata ba’da al-‘aqd wa qabla al-dukhul wa lam yakun sama mahr(an) fa laha mahaw mitsl”. Thalaq sharih dan kinayah “mujib al-lafzh yutsbit bi al-niyat”.

Kaidah peradilan: Qadli diharuskan berijtihad “al’qadl ma’mur bi al’nadzar wa al-ikhtiyat”. Dasar dan pertimbangan keputusan “al-hukm inama yajri ‘ala al-zhahir”, “al-tsabit bi al-hukm al-zhahir yajuzu ibthaluh bi dalil aqwa minh”. Alat bukti “al-bayyinat ‘ala al-mudda’i wa al-yamin ‘ala man ankara”, “al-bayyinat hujjat(un) muta’addiyat”, “al-bayyinat hujjat(un) muta’addiyat wa al-iqrar hujjat(un) qashirah” , ”al-bayyinat hujjat(un) yajib al-‘amal biha ma amkan”, “al-tsabit bi al-bayyinat al-’adilah ka al-tsabit al-mu’yyanah”, “al-bayyinat awla bi al-qoul. Kekliruan qadli “khatha’ al-qadli fi bait al-mal”. Kaidah waris “al-fardl ‘ala al-dla’if wa al-aqwa sawa”, “al-haml yamlik al-mirats”, “al-afw ‘an al-warits al-jani”, “al-hajib wa al-mahjub la yajtami’an”, “al-qathl mani’ min al-irst”, “al-yaqin fi ada’ al-fara’idl wajib”, “al-shl ana la fardla illa bi al-yaqin”, “al-fara’idl la yatsbutu illa bi yaqin la ikhtilaf fih.

Referensi a.l :Al-ashbah Wa alwago’I, As-syuyuti, Al-Fiqu Al-islami. Wahtab Alzairi.

23) Perceraian Keluarga Muslim   : 3 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa memahami dan memiliki pengetahuan tentang perceraian keluarga muslim

Topik Inti :

Definisi, hukum, hikmah dan sejarah talak, Subjek dan objek Thalak, Sebab-sebab Thalak, Tata cara talak, talak

Suni dan Bid’i, Thalak raji dan sain, Khulu,lian,Hak dan kewajiban suami isteri pasca thalak, perceraian keluarga muslim dan non muslim.

Referensi a.l : UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; UU No. 32 Th. 1954 tentang penetapan berlakunya UU RI No. 22 th. 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh luar Jawa dan Madura.

24)Hukum Perkawinan Islam  : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat menguasai dasar keilmuan dan keterampilan dalam bidang hukum keluarga Islam.

Topik lnti:

Pertunangan, makna dan macam-macam pertunangan; Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang; Hukum pembatalan pertunangan, dan pemberian dalam pertunangan; Pernikahan: pengertian, rukun, syarat, macam-macam, dan sunat dalam pernikahan; Pernikahan yang diharamkan/wanita yang haram dinikahi; Kemampuan perwalian dan perwakilan dalam pernikahan; Kafa’ah: makna dan syaratnya, orang yang berhak menentukan kafa;ah, kafa’ah hubungannya dengan undang-undang perkawinan; Akibat pernikahan: mahar dan mut’ah (nafkah); Hak dan Kewajiban suami isteri: hak isteri, hak suami dan hak bersama.

Referensi a.l : Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Syairazy, Muhadzdzab

25)Sosiologi Hukum   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami hukum dalam konteks sosial yang membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial.

Topik Inti:

Pengantar: Batasan, Pembagian dan Jenis Sosiologi; Teori dan Metodologi Sosiologi Hukum; Hukum Sebagai Gejala Sosial: Pembentukan Aturan dan Kebiasaan Menjadi Hukum; Komponen-komponen Sistem Hukum; Perasaan dan Kesadaran Hukum; Bekerja dan Berjalannya Suatu Hukum; Proses Penegakkan Hukum; Hukum dan Pola Interaksi Sosial; Hukum dan Sendi-sendi Kebudayaan; Hukum dan Institusi Sosial; Hukum dan Stratifikasi Sosial; Hukum dan Nilai-nilai Sosial; Hukum, Pergeseran dan Perubahan Sosial; Hukum, Pembaharuan dan Pembangunan; Wacana Permasalahan Hukum dan Pembangunan di Indonesia.

Referensi a.l.: M Syamsudin dkk. (penyunting), Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1988; Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993; Soerjono Soekanto, Penegakkan Hukum, BPHN Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung, 1993; Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengamhi Penegakkan Hukum, Rajawali, 1993; Sorjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, Rajawali Press; 1987; CFG Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum, Binacipta, Bandung; Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980; Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UIP, Jakarta, 1983.

26)Antropologi Hukum   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami tentang teori-teori antropologi yang ditemukan para ilmuwan, sehingga mampu mendayagunakan teori-teori tersebut dalam melakukan istinbath al-ahkam.

Topik Inti

Pokok Pengertian, Sifat Keilmuan, Ruang Lingkup, Metode Pendekatan Antropologi Hukm; Hubungan Antropologi Hukum Dengan Ilmu Lain Serta Manfaat Antropologi Hukum; Konsep-Konsep Hukum Masyarakat Sederhana, Ciri-Ciri Hukum, Kasus-Kasus Perselisihan, Perkembangan Antropologi Hukum Di Indonesia dan Kasus-Kasus Perselisihan Di Indonesia

Referensi a.l.: Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum; Tapi Omas Ihromi,  Antropologi Hukum; Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah; Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Koentjaraningrat, Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan.

27)Hukum Pidana   : 2 sks

Tujuan :

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami hukum pidana Indonesia dan perkembangannya.

Topik Inti:

Materi yang dipelajari adalah pengertian hukum pidana, cara-cara menafsirkan Undang-undang hukum pidana, locus delicti, asas legalitas, strafbaarfeit, dolus-culpa, perbuatan melawan hukum, dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan, poging, deelneming, samenloop.

Referensi a.l.: Moeljatno, Hukum Pidana; Satochid Kartanegara, Hukum Pidana; Ruslan Saleh: Hukum Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana; Soedarto, Hukum dan Hakim Pidana.

28)Hukum Acara Pidana   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan hukum acara baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun menurut perundang-undangan lain seperti Tindak Pidana Ekonomi, Pemberantasan Kegiatan Subversi, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Topik Inti:

Materinya meliputi memahami bagaimana Hukum materil dapat dilaksanakan; Hukum Acara Pidana sebagai hukum publik menghendaki penyelesaian perkaranya dilakukan oleh negara; hukum acara pidana mengatur bagaimana tahap penyidikan, penuntutan, pemerik-saan di muka sidang serta eksekusi dan pengawasan atas pelaksanaan putusan; asas-asas praperadilan; menganlisis dan memecahkan masalah perkara pidana.

Referensi a.l.: Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidan Di Indonesia; Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana.

29) Hukum Acara PTUN   : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Topik Inti:

Kedudukan, fungsi dan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara; kewenangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan tata usaha negara, kompetensi absolut-relatif, upaya administratif, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, penundaan pelaksanaan ketetapan Tata Usaha Negara, prosedur pemeriksaan administratif, pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya hukum, tata cara eksekusi.

Referensi a.l.: inroharto, Peradilan Tata Usaha Negara. M. Yahya Harahap, Peradilan Tata Usaha Negara.

30) Ilmu Falak/Hisab Dan Ru’yat   : 3 sks

Tujuan:

Agar mahasiwa tau dan memahami kedudukan ilmu falak dalam ilmu fiqh, bisa menghitung waktu ibadah muaqqat, mampu menghitung dan mengukur arah qiblat dan sebaginya.

Topik Inti:

Pengertian ilmu Falak, kedudukan ilmu Falak dan macam-macamnya (Hisab dan Ru’yat); Menentukan Arah Qiblat;’ Menentuikan waktu shalat; Menentukan awal Puasa; Menentukan waktu buka puasa dan Imsakiyah; Menentukan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha); Menentukan Awal tahun (1 Muharram) dan membuat kalender Islam; Faktor-faktor perbedaan dalam menetapkan awal puasa atau hari raya

Referensi a.l.: Sa’adoedin Jambek, hisab awal bulan; Sa’doedin, Jambek, perbandingan tarih; Drs. Abdurahim, Ilmu Falak, Ir Masito, Astronomic Mabes TNI AD, almanak nautika. Depag, pedoman penentuan arah qiblat, pedoman tehnik ru’yat; Depag, evaluasi pelaksabnaan kegiatan hisab;Depag, ephemeris hisab dan ru ‘yat, Mansur, Ajengan, sulamu nayyiren; syakur Ch, proses hisab waktu shalat, Arah Qiblat danpersiapan Ru’yat.

31)Kuliah Kerja Lapangan/Praktek Profesi   : 2 sks

Diatur tersendiri oleh Jurusan.

32)Metode Penelitian   : 2 sks

Tujuan:

Agar Mahasiswa memiliki dasar-dasar keterampilan dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi, sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian pendidikan program sarjana.

Topik Inti:

Hukum Islam dan pranata sosial (HIPS) sebagai sasaran penelitian: dimensi-dimensi hukum Islam dan pranata sosial; relasi antara hukum Islam dengan pranata sosial; wilayah penelitian HIPS (aspek statis); wilayah penelitian HIPS (aspek dinamis); wilayah penelitian dan masalah penelitian. Masalah atau fokus penelitian: perumusan judul penelitian; krileria maslah penelitian; identifikasi masalah penelitian; pembatasan masalah peneltian; perumusan pernyataan masalah (statement of problem); perumusan pertanyaan penelitian (research question); perumusan definisi operasionl I definisi kerja. Perumusan tujuan dan kegunaan penelitian: konsistensi antara tujuan dengan masalah penelitian; bentuk-bentuk rumusan tujuan penelitian; hiubungan antara tujuan dengan kegunaan penelitian; kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu; kegunaan penelitian bagi pengembangan pranata sosial. Perumusan kerangka berfikir: sekitar pengkajian pustaka, tinjauan pustaka sebagai sumber dalam perumusan kerangka berfikir; Penggunaan konsep dan teori dalam perumusan kerangka berfikir; konsistensi antara kerangka berfikir dengan masalah penelitian; komponen proposisi dalam perumusan kerangka berfikir; konsistensi antara kerangka berfikir dengan masalah penelitian; relasi antara kerangka berfikir dengan hipotesis. Penentuan sumber data: sumber data bahan pustaka / dokumen, dan lapangan; relevansi sumber data dengan masalah dan tujuan penelitian; ketepatan dalam menentukan sumber data; kesahihan dan keandalan sumber data; sumber data primer dan skunder; beberapa teladan dalam penentuan sumber data. Pengumpulan data: pengumpulan data dari bahan pustaka I dokumen, dan lapangan; pengumpulan data dengan wawancara; pengumpulan data dengan kuisioner; pengumpulan data dengan pengamatan; penyusunan alat pengumpul data; penggunaan alat pengumpul data; hal-hal teknis dalam pelaksanaan pengumpulan data; beberapa teladan tentang pengumpulan data. Analisis data: analisis data kualitatif dan kuantitatif; pertimbangan dalam menentukan teknik analisis data; hubungan antara analisis data dengan kerangka berfikir; tahapan kerja analisis data; analisis data dan proses pengambilan kesimpulan. Penulisan laporan penelitian (skripsi): bagian-bagian laporan penelitian; penyusunan model kerangka laporan; penulisan abstrak dan ringkasan; gaya penulisan laporan; penyajian label, gambar, dan diagram; aspek teknis dalam penulisan laporan: pengutipan, pengetikan, penulisan ay at Qur’an, transliterasi, dan sejenisnya; aspek administratif dalam penulisan laporan: ukuran kertas, jumlah halaman, dan sejenisnya.

Referensi a.l.: Bambang Sunggono, Metodologi penelitian Hukum: Suatu Pengantar; Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial; Cik Hasan Bisri, Tuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Koentjaraningrat (Redaksi), Metode-metode Penelitian Masyarakat.

33) Hukum Perwakafan Islam   : 2 sks

Tujuan

Agar mahasiswa mengetahui, memahami dan menjelaskan norma dan aturan yang terkait dengan Wakaf dalam Literatur perundangan yang berlaku di Indonesia.

Topik Inti:

Nomenklatur wakaf, definisi dan durasi, sifat akad wakaf menurut fuqaha, wakaf permanen dan wakaf temporal, sejarah hukum perwakafan di Indonesia, harta benda (objek) wakaf, ikrar, pendayagunaan harta benda wakaf, perubahan status wakaf serta wakaf wasiat, ketentuan mengenai wakif, ketentuan mengenai nazir, kedudukan dan tugas badan wakaf Indonesia, sengketa wakaf, sanksi pidana serta sanksi administratif dalam hukum perwakafan.

Referensi a.l.: Alabij Al- Adijani, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek; Mohammad Daud Ali, Sistem ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf; Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah; Juhaya S.Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya.

34) Hukum Kewarisan Islam    : 4 sks

Tujuan :

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kewarisan dalam perspektif hukum Islam

Topik Inti:

Pengertian, asas, sumber dan hubungannya dengan hukum waris nasional, sebab hubungan kewarisan dan penghalangnya, ahli waris dan harta, dzawil furudl dan hak-haknya, ashabah, dzawil arham, kewajiban yang menyangkut harta waris, aul dan radd, ahli waris mafqud, masalah kakek bersama saudara, masalah gharawain, musyarakah, bayi dalam kandungan, wasiat.

Referensi a.l.: Ali al-Shabuni, Ilm al-Mawarits. Fathurrahman, Ilmu Warits.

35) Komprehensif : 2 sks

36) Munaqasah                 : 4 sks

-        Mata Kuliah Kompetensi Lainnya (MKKL):

1) Dasar-Dasar Manajemen    : 3 SKS

Tujuan:

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami berbagai konsep dan praktik manajemen dalam kontek dunia yang kompleks, dinamik dan global.

Topik Inti:

Ruang Lingkup Dasar-dasar Manajemen, Obyek- Kajian, dan kegunaannya; Pengertian Administrasi, obyek administrasi, dan Unsur-unsur administrasi; Pengertian Manajemen, prinsip-prinsip manajemen, Tingkatan manajemen dan macam-macam Manajemen; Mismanajemen, birokratisme, efisiensi dan efektifitas; Wewenang (authority): pengertian, macam-macam, dan tanggung jawab; Fungsi-fungsi Manajemen: planning, organizing, actuating, dan controling; Planning dan sifat-sifatnya; Qrganisasi: pengertian, dasar dan unsur organisasi, bentuk dan asas-asas organisasi; Kepemimpinan: fungsi pemimpin, tipe-tipe pemimpin, teori-teori kepemimpinan, dan tugas pemimpin; Pengendalian: pengertian, tujuan dan obyek pengendalian.

Referensi a.l. : Dasar-dasar Manajemen, karangan Drs. Soekarno K. Penerbit Miswar Jakarta. Dasar-dasar Management, karangan Drs. M. Manullang. Fa Maruli, Medan. Management Suatu Pengantar, Drs. Penglaykim dan Hazil, PT. Pembangunan Jakarta. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Drs. Soewarno Handayaningrat, Gunung Agung, Jakarta. Eugene Benge, pokok-pokok manajemen, Joseph Massie, dasar-dasar manajemen.

2) Bimbingan Penulisan Skripsi    : 2 sks

Tujuan:

Agar mahasiswa memiliki keterampilan menulis (rencana) skripsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program sarjana.

Topik Inti:

Skripsi dan pengembangan ilmu, bagian-bagian skripsi, bagian muka, bagian utama skripsi, penulisan daftar pustaka, penulisan lampiran dan indeks, penggunaan bahasa, penulisan ayat-ayat al-Qur’an dan teks hadits, transliterasi huruf Arab ke huruf latin, kutipan dan catatan kaki, penulisan alinea dan pemenggalan kata, penulisan table dan gambar, aspek-aspek teknis penulisan skripsi.

Referensi a.l.: Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi; Komarudin, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis; Winarno Surakhmad, Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi.

3) Kuliah Kerja Nyata    : 2 sks

DAFTAR MATA KULIAH

PROGRAM STUDI  AHWAL SYAKHSIYAH

A. KONSENTRASI PERADILAN ISLAM

1. Kompetensi Dasar

No.

Mata Kuliah

sks

1.

Pengantar Ilmu Al-Qur’an

2

2.

Pengantar Ilmu Al-Hadits

2

3.

Pengantar  Fiqh/ Ushul Fiqh

2

4.

Ilmu Tauhid

2

5.

Akhlaq Tasauf

2

6.

Filsafat Ilmu

2

7

Sejarah Peradaban Islam

2

8.

Pendidikan Kewarganegaraan

2

9.

Bahasa Indonesia

2

10.

Bahasa Arab

6

11.

Bahasa Inggris

6

Jumlah

30

2. Kompetensi Utama

No

Mata Kuliah

Sks

1

Pengantar Ilmu Hukum

2

2.

Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial

3

3.

Pengantar Peradilan Islam

3

4.

Tafsir Ahkam Qadha

3

5.

Hadist Ahkam Qadha

3

6.

Administrasi Kelembagaan Islam di Indonesia

2*

7.

Hukum Perdata

2

8.

Hukum Tata Negara

2

9.

Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia

3

10.

Hukum Perdata Islam di Indonesia

2

11.

Hirarki Instansial dan Susunan Pengadilan

2*

12.

Kekuasaan Pengadilan

2*

13.

Administrasi Peradilan

2*

14.

Hukum Acara Perdata

3

15.

Hukum Acara Peradilan Agama

3

16.

Model-model Penelitian Peradilan Agama

3

17.

Keputusan Pengadilan

2*

18.

Penyitaan dan Eksekusi

3

19.

Etika Profesi Hukum  dan Peradilan

2

20.

Simulasi Persidangan

2

21.

Analisis Yurisprudensi

2

22.

Bimbingan Penulisan Skripsi

2

23.

Pembahasan Kitab Kaedah Peradilan

2

24

Perceraian Keluarga Muslim

3

25

Hukum Perkawinan Islam

6

26.

Sosiologi Hukum

2

27.

Antropologi Hukum

2*

28.

Hukum Pidana

2

30.

Hukum Acara Pidana

2

31.

Hukum Acara PTUN

2

32

Ilmu Falak/ Hisab dan Ru’yat

3

33.

Kuliah Kerja lapangan / Praktek Profesi

2

34.

Metodologi Penelitian

2

35.

Hukum  Perwakafan Islam

2

36

Hukum Kewarisan Islam

4

37.

Komprehensif

2

38.

Munaqasah

4

 

Jumlah

91

 

3. Kompetensi  Pendukung

No

Mata Kuliah

sks

1.

Ushul Fiqh

4

2.

Fiqh Jinayah

2

3.

Fiqh Siyasah

2

4.

Filsafat Hukum Islam

2

5.

Fiqh Muamalah

2

5.

Fiqh Ibadah

2

6.

Dirosah Islamiyah

2

 

Jumlah

16

 

4. Kompetensi Lainnya

No

Mata Kuliah

SKS

1.

Dasar-dasar Manajemen

3

2.

Kemahiran Ligitasi

2*

3.

Ekonomi Syari’ah

2*

4.

Kuliah Kerja Nyata

2

.

Jumlah

9

* Mata Kuliah Elektif

B. KONSENTRASI  HUKUM KELUARGA ISLAM

1. Kompetensi Dasar

No

Mata Kuliah

SKS

1.

Pengantar Ilmu Al-Qur’an

2

2.

Pengantar Ilmu Hadits

2

3.

Pengantar  Fiqh/Ushul Fiqh

2

4.

Tauhid

2

5.

Akhlak

2

6.

Filsafat Ilmu

2

7.

Sejarah Peradaban Islam

2

8.

Pendidikan Kewarganegaraan

2

9.

Bahasa Indonesia

2

10.

Bahasa Arab

6

11.

Bahasa Inggris

6

Jumlah

30

 

  1. 2. Komptensi Utama

No.

Mata Kuliah

SKS

1.

Pengantar Ilmu Hukum

2

2.

Pengantar Hukum Keluarga Islam

3

3.

Tafsir Ahkam Keluarga

3

4.

Hadits Ahkam Keluarga

3

5.

Hukum Perkawinan Islam

6

6.

Hukum Kewarisan Islam

6

7.

Hukum Adat

2*

8.

Hukum Hibah dan Wasiat

2*

9.

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

2*

10.

Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia

3

11.

Administrasi Perkawinan dan wakaf di KUA

2*

12.

Hukum Acara Peradilan Agama

3

13.

Hukum Wakaf

2

14.

Pengantar Sosiologi

2

15.

Pengantar Antropologi

2

16.

Antropologi Keluarga

2

17.

Sosiologi Keluarga

2

18.

Model-Model penelitian Hukum Keluarga

3

19.

Perceraian Keluarga Muslim

3

20.

Praktek Keahlian/ Praktik profesi

2

21.

Pembahasan Kitab Kaedah  Perkawinan dan Kewarisan

2

22.

Perkawinan dan Kewarisan di Indonesia

3

23.

Simulasi Persidangan

2

24.

Ilmu Falak /Hisab dan Rukyat

3

25.

Hukum HAM

2*

26.

Hukum Antar Golongan

2*

27.

Etika Profesi Hukum

2

28

Hukum Perdata

3

29

Hukum Acara Perdata

3

30

Praktek Keahlian / Profesi

2

31.

Bimbingan Penulisan Skripsi

2

32

Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara

3

33.

Komprehensif

2

34

Munaqasah

4

 

Jumlah

91

 

  1. 3. Kompetensi Pendukung

No.

Mata Kuliah

sks

1.

Ushul Fiqh

4

2.

Filsafat Hukum Islam

2

3.

Fiqh Muamalah

2

4.

Dirosah Islamiyah

2

5.

Fiqh Ibadah

2

6.

Fiqh Jinayah

2

7.

Fiqh Siyasah

2

 

Jumlah

16

 

  1. 4. Kompetensi Lainnya

No.

Mata Kuliah

Sks

1.

Dasar-dasar Manajemen

3

2.

Kemahiran Non Ligitasi

2*

3.

Hukum Zakat

2*

3.

Kuliah Kerja Nyata

2

.

Jumlah

9

* Mata Kuliah Elektif

REKAPITULASI SKS

1. Kompetensi Dasar   = 30 SKS  (21 %) Elektif    0  SKS

2. Kompetensi Utama  = 91 SKS  (62 %) Elektif  12  SKS

3. Kompetensi Pendukung       = 16 SKS  (12 %) Elektif    0  SKS

4. Kompetensi Lainnya            =   9 SKS  (  5 %) Elektif    4  SKS

Jumlah                     = 158 SKS (seratus lima puluh enam sks)

Elektif           =   16 SKS

 

Jumlah SKS yang ditawarkan           = 158 SKS.

Kewajiban yang diambil                   = 148 SKS